Jowonews

Logo Jowonews Brown

Abakti

Terus Merangkak Naik, Kini Jumlah Kematian Akibat Corona Jadi 213 Orang

oleh

BEIJING, Jowonews.com – Jumlah kematian akibat virus corona di China terus menanjak menjadi 213 orang hingga Jumat pagi. Jumlah orang yang terpapar virus corona jenis baru yang diberi nama 2019-nCoV itu dalam 24 jam terakhir juga bertambah menjadi 9.066 orang dan yang terduga sebanyak 12.167. Selain itu terdapat pula 162 orang yang dinyatakan sembuh sehingga sudah bisa meninggalkan rumah sakit, demikian otoritas kesehatan setempat. Provinsi Hubei masih menjadi penyumbang kasus terbanyak wabah tersebut, yakni 5.806 orang dinyatakan positif, 204 orang tewas, dan 116 orang dinyatakan sembuh. Ibu Kota Provinsi Hubei di Wuhan sebagai episentrum virus tersebut juga masih mencatat angka kematian tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di provinsi itu, yakni sebanyak 159 orang. Di Wuhan terdapat 2.639 kasus positif dann 75 orang diizinkan meninggalkan rumah sakit. (jwn5/ant)

Naikkan Isu Positif, Polri Apresiasi Banyak Tayangan Televisi Bertema Polisi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengapresiasi banyaknya tayangan program polisi di stasiun televisi. Menurutnya itu sejalan dengan prinsip manajemen media yang dikelola Divisi Humas Polri untuk menaikkan isu positif dan menekan isu negatif. “Secara langsung dan tidak langsung membuat public trust meningkat. Setidaknya melihat polisi semakin baik, jaminan keamanan semakin terasa oleh masyarakat,” kata Iqbal dalam Workshop bertema Dalam Menjaga Citra Polri Melalui Asistensi Terhadap Rumah Produksi Kreatif Film Agar Tidak Kontra Produktif di Jakarta, Kamis (31/1). Tetapi pihaknya menyayangkan masih terdapat tayangan yang menampilkan polisi dalam adegan tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur standar operasi, seperti saat membawa tersangka dan memakai seragam. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap Polri. “Kalau bicara dalam mempengaruhi persepsi publik, media online, radio, itu kalah dengan televisi (yang) bisa 100 persen mempengaruhi, mengedukasi. (Tapi jika) edukasi tidak tepat, tujuan utama jadi tidak tepat. Kita melakukan satu persepsi tayangan kriminal ini ada aturan mainnya,” kata Iqbal. Untuk itu Divisi Humas Polri mengajak para pegiat rumah produksi (PH) yang menayangkan program kepolisian untuk menyamakan persepsi. Senada, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Polri membuka diri membantu rumah produksi seperti dalam pembuatan film yang memerlukan adegan yang menampilkan kantor polisi, kendaraan patroli dan peran polisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Kami komunikasikan, kami bisa bantu biar hasilnya maksimal dan mengedukasi masyarakat terutama mereka yang ingin masuk kepolisian,” ujar Argo. Sementara Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mulyo Hadi Purnomo mengatakan acapkali melihat kelemahan dalam program sinetron kejar tayang. “Mungkin karena sosok (polisi) cuma tempelan, maka mereka tidak perlu memahami secara baik. Itu akan membuat persepsi yang negatif di masyarakat,” ujarnya. Mulyo Hadi mengatakan rumah produksi harus menghargai etika profesi seperti kepolisian. Ia menyebut kalau dalam tayangan ada polisi yang dilecehkan, maka rumah produksi bisa dikenakan sanksi. “Sebelum jatuhkan sanksi, kami undang (duduk bersama) terlebih dahulu, kami peringatkan itu ada yang salah dalam tayangan,” kata Mulyo Hadi. (jwn5/ant)

Merebaknya Virus Corona, WHO Umumkan Sebagai Darurat Internasional

oleh

JENEWA, Jowonews.com – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada Kamis bahwa wabah virus corona di China saat ini melahirkan darurat kesehatan masyarakat atas keprihatinan internasional. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal WHO, mengumumkan keputusan itu setelah sidang Komisi Darurat, sebuah panel para ahli independen di tengah meningkatnya bukti penyebaran virus ke 18 negara. Tedros mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa bahwa pekan-pekan belakangan ini memperlihatkan sebuah persebaran yang luar biasa yang dihadapi dengan tanggapan yang luar biasa. “Izinkan saya menjelaskan, pengumuman ini bukan merupakan pemungutan suara tanpa kepercayaan di China,” katanya. “Keprihatinan terbesar kami adalah potensi virus itu menyebar ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah,” tambahnya. Panel WHO, yang diketuai Didier Houssin dari Prancis, terdiri atas 16 para ahli independen. Dua pekan lalu para ahli itu memutuskan tak mengumumkan keadaan darurat saat mereka mencari informasi lebih banyak dari China dan menunggu bukti tentang penyebaran virus dari manusia ke manusia yang terkonfirmasi dari negara-negara lain, sehingga memenuhi kriteria mereka untuk menyatakan darurat global. Deklarasi darurat global mendorong rekomendasi bagi semua negara berupaya mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit lintas batas, seraya menghindarkan campur tangan yang tak perlu dalam perdagangan dan perjalanan. Hal ini mencakup rekomendasi sementara bagi otoritas kesehatan nasional seluru dunia yang mencakup mempercepat langkah-langkah pemantauan, persiapan dan penanganan. Meski WHO tak punya otoritas legal untuk memberikan sanksi pada negara-negara, badan itu dapat meminta pemerintah untuk memberikan pembenaran ilmiah untuk pembatasan setiap perjalanan dan perdagangan yang mereka terapkan dalam kejadian darurat internasional. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Putuskan Evakuasi WNI di Wuhan Dilakukan Sore Ini

oleh

TANGERANG, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo memutuskan evakuasi Warga Negara Indonesia yang masih berada di Wuhan, China dilakukan sore ini (Kamis,30/1). Pemerintah juga akan membahas langkah-langkah yang akan diambil setelah opsi evakuasi diputuskan melalui rapat internal dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju. “Saya sudah sampaikan kemarin, kita memiliki opsi untuk evakuasi tapi ada prosedurnya. Saya sudah sampaikan pagi tadi  kepada Menlu untuk mulai menjajaki mengenai itu,” kata Presiden Jokowi usai membuka Rakornas Ristek di Tangerang, Banten, Kamis siang. Sebelumnya Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjajaki perihal aturan evakuasi Warga Negara Indonesia yang saat ini aksesnya ditutup sementara oleh pemerintah China agar virus corona tidak mewabah lebih besar. Presiden Jokowi menyebut, Pemerintah akan mendiskusikan tahapan saat evakuasi, juga sedang memikirkan penentuan lokasi karantina setelah membawa para WNI dari Wuhan. Presiden Jokowi mengaku, pemerintah akan melibatkan TNI dalam proses evakuasi WNI. Adapun, tim tersebut sudah siap untuk melaksanakan evakuasi dan menunggu instruksi presiden. Namun, evakuasi juga dilakukan sesuai tahapan dengan mengikuti aturan negara bersangkutan. “Kalau evakuasi sudah pasti baru nanti rapat internal, tapi kesiapan kita tadi saya sampaikan tim tni di bidang kesehatan sudah siap, artinya kita tinggal memutuskan, tapi juga melihat di sana. Ini bukan negara kita loh, bukan di negara kita, di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada,”  kata Presiden Jokowi. (jwn5/ant)

DJP Jateng II Tindak Tegas Dua Tersangka Pengemplang Pajak

oleh

SOLO, Jowonews.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II menindak tegas tersangka pengemplang pajak berinisial AR dan UH dengan menyerahkan keduanya ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. “Keduanya merupakan mantan Direktur PT KJS, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jateng II Ikbal Thoha Saleh di Solo, Jateng, Kamis. Ia mengatakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jateng pada tanggal 18 Desember 2019, penyerahan tersangka selanjutnya dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa AR dan UH merupakan pihak yang bertanggung jawab pada PT KJS pada tahun 2012 dan diduga dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, memberikan keterangan yang isinya tidak benar, serta memungut pajak namun tidak disetorkan ke kas negara. “Perbuatan kedua tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya untuk masa Januari-Desember 2012 dengan nilai sekitar Rp5,1 miliar,” katanya. Ia mengatakan tersangka AR dan UH disangkakan melanggar pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Sementara itu, dalam proses penyidikan berdasarkan masukan dari Kejaksaan, pihaknya diberikan tugas untuk menelusuri harta kepemilikan. “Oleh karena itu, pada akhir tahun 2019 kami melakukan tindakan sita atas aset tanah milik tersangka. Proses sita ini dalam rangka mengantisipasi kerugian pada pendapatan negara,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Tengah II Erwan Budi Prasetyo mengatakan proses penyidikan dilakukan pada tahun 2017-2019. “Prosesnya cukup rumit karena Kanwil DJP Jateng II sempat dipraperadilkan oleh kedua tersangka. Namun karena adanya dukungan dari Kejati dan Polda Jateng akhirnya praperadilan kami menangkan. Langkah ini kami lakukan semata-mata untuk mengamankan uang negara,” katanya. Ia mengatakan begitu perkara selesai langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sebagaimana diketahui, jenis pajak yang diperkarakan pada kasus tersebut terkait pajak pertambahan nilai untuk kurun waktu Januari-Desember tahun pajak 2012. (jwn5/ant)

Kemenkes Sebut Masih Banyak Masyarakat Salah Persepsi Terhadap Jamu

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan saat ini masih banyak masyarakat salah persepsi dan mengaitkan suatu penyakit yang diderita akibat salah mengonsumsi jamu. “Jadi masih banyak sekali yang bilang saya kena kanker karena jamu,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Ina Rosalina di Jakarta, Kamis. Padahal, tambah dia jamu merupakan cara atau obat tradisional yang banyak diminati tanpa harus minum obat. Artinya, masih banyak orang tidak mengerti kapan seharusnya mengonsumsi jamu. Pada dasarnya mengonsumsi jamu lebih kepada upaya preventif dan promotif. Apabila masyarakat setiap hari minum jamu maka daya tahan tubuh jauh lebih kuat maka virus sulit menyerang. “Jadi jamu itu tidak menyebabkan kanker justru membantu stamina orang lebih bagus kalau dia sakit kanker,” ujar dia. Salah persepsi tadi juga ditandai pengidap kanker langsung ke ahli ramuan untuk meracik jamu. Akibatnya, pada fase stadium satu penyakit tidak sembuh namun stamina tetap semakin bagus. “Jadi jamu itu tergantung kita memandangnya bagaimana,” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan riset kesehatan dasar pada 2010 hingga 2018 menemukan bahwa penggunaan cara tradisional untuk kesehatan tergolong tinggi yaitu 44,3 persen. “Dari angka 44,3 persen ini adalah pemakaian tanaman jadi, meracik sendiri, membeli yang sudah jadi atau dengan cara pijat,” sebutnya. Meskipun demikian, ia menyarankan masyarakat agar memahami konsumsi jamu yang aman, bermanfaat dan tidak melanggar. Secara umum, jamu adalah obat atau bahan alami yang diracik, diramu untuk kebugaran termasuk mengobati penyakit. Ia mengatakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang dipakai untuk kesehatan. (jwn5/ant)

Virus Corona Sebabkan 10 Ribu Wisatawan China Batal Berkunjung Ke Bali

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Penyebaran virus corona berimbas pada industri pariwisata Indonesia, sebanyak 10.000 wisatawan China pun batal berkunjung ke Bali. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Elly Hutabarat mengatakan bahwa wabah virus corona sangat mempengaruhi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan dunia. Sebab, semua penerbangan dari dan menuju Wuhan dibatalkan. “Tentu ada efeknya virus ini. 10.000 wisatawan China batal ke Bali. Terus dari sini ke China juga pada dibatalin semua. Kalau kita kan baru ke Wuhan aja himbauannya. Pokoknya ke mana-mana lah, China juga akan menderita juga sih,” ujar Elly ditemui dalam bincang-bincang bersama Travelport di Jakarta, Kamis. Elly menjelaskan pembatalan perjalanan wisata hanya terjadi dari dan menuju China saja. Namun untuk tujuan negara lain seperti Singapura yang sudah terdeteksi virus corona, tidak ada perubahan. “Konsumen Indonesia ke Singapura enggak ada pembatalan, jalan terus,” kata Elly. Menurut Elly penurunan jumlah wisatawan ini tidak akan berlangsung lama. Sebab sebelumnya, masalah serupa pernah terjadi pada 2003. “Sekarang ini kita serahkan aja kepada pemerintah China untuk mendapatkan obat yang tepat dan berapa lama, kita enggak tahu. Dulu 2003 itu ada SARS dari China juga, itu juga memakan waktu lama. Saya ingat di Singapura, bandara Changi yang ramai itu kayak kuburan cuma sekitar 10-20 orang aja yang ada di sana, itu kan menyeramkan,” jelas Elly. “Saya kira mungkin karena kita sudah makin maju, farmasi juga sudah makin maju, mungkin mendapatkan obat juga lebih cepat. Nanti kita akan kembali normal lagi, itu cepat kok, seluruh dunia juga akan membantu mencari obat.” lanjutnya. (jwn5/ant)

Selama Dua Bulan 2019 Gaji Guru Sertifikasi Inpassing Belum Turun

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Gaji guru penerima sertifikasi inpassing di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada bulan November dan Desember 2019 belum turun, kata Sekretaris Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Daerah Kabupaten Temanggung Bejo Tursiyam. Bejo di Temanggung, Kamis, menyampaikan beberapa bulan terakhir ini pihaknya memang mendapatkan laporan dari sejumlah guru jika gaji sertifikasi inpasingnya belum turun. “Gaji yang belum dibayarkan itu untuk bulan November dan Desember 2019, padahal sekarang sudah tutup buku dan masuk tahun 2020,” katanya. Ia menambahkan keterlambatan gaji sertifikasi ini memang hanya terjadi pada guru yang sertifikasi inpassing saja, sedangkan gaji guru noninpassing telah terbayarkan semua. Ia menyayangkan dengan kejadian tersebut, meskipun guru merupakan pengabdian tetapi kalau gajinya tertahan seperti ini sangat disayangkan, karena mereka mempunyai kelurga yang kebutuhannya dicukupi dari gaji tersebut. Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, karena yang belum dibayarkan itu ada ratusan orang. “Kalau sampai tidak dibayar, mereka mau memberi makan keluarganya dari mana,” ujarnya. Kepala Seksi Pendidikan Madarasah Kemenag Kabupaten Temanggung, Ahmad Sugijarto menyampaikan memang ada tunggakan gaji sertifikasi inpassing yang belum terbayarkan sekitar Rp1,2 miliar. Ia menyebutkan di bulan November 2019 yang belum dibayarkan sebanyak 39 orang dan di pada Desember 2019 sebanyak 397 orang. Menurut dia pihaknya telah mengajukan tambahan kepada pemerintah pusat namun sampai saat ini belum terealisasi. “Pada awal tahun 2019 kami sudah mengajukan anggaran kurang lebih Rp13 miliar, namun ternyata hanya turun sekitar Rp11,9 miliar. Tentu hal ini mengalami kekurangan, kemudian kami mengajukan kembali kekurangan tersebut, tetapi ternyata tidak ada di APBN perubahan dan sampai akhir tahun maka anggaranya tetap kurang,” jelasnya. Ia mengaku telah mengusulkan kekurangan tahun 2019 tersebut berbarengan dengan pengajuan di tahun 2020. “Anggaran yang kami ajukan tahun ini sekitar Rp28,3 miliar, ini merupakan anggaran untuk gaji sertifikasi inpassing dan nononpassing tahun ini serta kekurangan tahun lalu. Jika anggarannya turun maka gaji yang belum dibayarkan kemarin akan dirapel,” lanjutnya. (jwn5/ant)