Jowonews

Logo Jowonews Brown

Abakti

Dinpertan Sebut Sebagian Area Persawahan di Cilacap Segera Memasuki Masa Panen

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Sebagian area persawahan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, segera memasuki masa panen padi, yang diperkirakan awal Februari 2020, kata Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Cilacap Supriyanto. “Awal bulan (Februari) mulai ada yang panen. Di Kecamatan Maos ada sekitar 100-200 hektare yang akan segera panen dan area persawahan itu merupakan lokasi gerakan percepatan tanam yang pertama kali kami turun,” katanya di Cilacap, Jateng, Senin. Bahkan, kata dia, area persawahan yang akan segera memasuki masa panen pada Februari 2020 bakal terus bertambah. Ia mengharapkan dengan datangnya masa panen di Cilacap, dapat menekan kenaikan harga beras di pasaran yang sudah mulai merangkak naik. Dengan demikian, kata dia, inflasi dapat dikendalikan dan petani pun bisa lebih sejahtera karena harga beras tetap stabil atau tidak anjlok saat panen raya. “Kalau panennya lumintu (berkesinambungan), harga beras akan stabil, sehingga inflasi dapat dikendalikan,” jelasnya. Kendati demikian, dia mengakui jika hingga saat ini, dari total potensi panen seluas 50.000 hektare di Kabupaten Cilacap, masih ada sekitar 1.000 hektare lahan sawah yang belum ditanami padi terutama di Kecamatan Kawunganten dan sekitarnya. Bahkan, kata dia, ada juga sawah yang telah ditanami padi oleh pemiliknya namun kembali mengering karena kondisi cuaca yang tidak menentu. “Sawah-sawah tadah hujan sangat tergantung pada air hujan. Hingga saat ini, hujannya masih sangat jarang sehingga banyak pula yang sudah menebar benih tapi tidak bisa tanam dan ada yang sudah ditanami tapi tanahnya mengering lagi,” katanya. Selain di Kawunganten dan sekitarnya, kata dia, kondisi sawah yang kembali mengering juga dapat ditemui di sebagian wilayah Kecamatan Adipala yang sebenarnya masuk Daerah Irigasi Serayu. Menurut dia, sawah di Kabupaten Cilacap yang masuk wilayah DI Serayu sekitar 17.000 hektare namun yang mengandalkan irigasi teknis sekitar 12.000 hektare, sisanya nonirigasi teknis. “Kalau yang mengandalkan irigasi teknis, aman. Tapi yang nonteknis sekitar 5.000 hektare seperti di Adipala dan Kesugihan masih menunggu air hujan,” katanya. (jwn5/ant)

Melalui Program Perhutanan Sosial, Pemprov Jateng Ajak Masyarakat Kelola Hutan Secara Legal

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab melalui Program Perhutanan Sosial sebagai upaya mengurangi jumlah warga miskin yang tinggal di sekitar hutan “Program perhutanan sosial memberi kesempatan masyarakat untuk mengelola hutan secara legal, dengan salah satu dari lima skema yang ada yaitu skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie di Semarang, Senin. Menurut Sekda, ada pembelajaran yang bisa diambil dari Program Perhutanan Sosial yakni pembelajaran bagaimana memanfaatkan lahan di kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya. Pelaku Program Perhutanan Sosial, kata dia, kesatuan masyarakat secara sosial yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan dan keabsahannya dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, serta aktivitasnya berpengaruh pada ekosistem hutan. “Dari hutan yang dikelola masyarakat, ternyata mereka bisa mengembangkannya seperti petani di Grobogan yang sudah bisa memroduksi minyak kayu putih. Tinggal nanti pendampingannya,” ujarnya. Terkait dengan bantuan kepada para petani, Sekda berpandangan bahwa sebenarnya mereka akan lebih berkembang tanpa bantuan dan yang pasti lebih serius mengelola kontinyuitas produksi dari komoditasnya. “Pemberian bantuan secara cuma-cuma biasanya mengurangi rasa tanggungjawab penerima. Berbeda ketika mereka dalam satu kelompok dengan aktivitas usaha bersama, mereka akan dipaksa untuk belajar mengelola produksinya,” katanya. (jwn5/ant)

Sinergitas Jateng-DIY untuk Pengembangan KSN Borobudur dan Jalan Tol

oleh

YOGYAKARTA, Jowonews.com – Sinergitas dalam pengembangan infrastruktur antara Provinsi Jateng dengan DI Yogyakarta mutlak diperlukan. Terlebih sekarang ini pemerintah pusat membuat konsep pengembangan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di dua provinsi itu yakni di sektor infrastruktur dan kepariwisataan. Jalan tol Bawen-Jogja; Solo-Jogja; dan Cilacap-Jogja adalah konsep KSN yang saat ini mulai dirintis untuk direalisasikan. Sektor kepariwisataan, pengembangan kawasan pariwisata Candi Borobudur pun harus terkoneksi dengan Yogyakarta International Airport di Kulonprogo (DIY). Sejauh manakah pengembangan infrastruktur yang terkoneksi antara Jateng dan DIY sampai sekarang ini? Hal inilah yang melatarbelakangi Komisi D DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DI Yogyakarta, Jumat (24/1/2020). Dalam kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Turut serta Kepala Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Jateng Hanung AR. Ketua Komisi D Alwin Basri mengatakan, Pemprov DIY dalam pengembangan KSN terutama konektivitas pengembangan kawasan pariwisata Borobudur telah mengembangankan konsep “Bedah Menoreh”. Daerah perbukitan di eks Karesidenan Kedu ini berada di dua daerah administrasi berbeda yakni Jateng-DIY. “Apakah Bedah Menoreh ini nanti juga terkoneksi dengan Jateng? Kami mengetahui supaya menjadi jelas. Di sini juga hadir Kepala Dinas PU Bina Marga Jateng, masyarakat tentu berharap program dari DIY bisa turut dinikmati di Jateng,” ungkap dia saat memimpin jalannya diskusi. Dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menyoroti pengembangan jalan di perbatasan DIY (Gunungkidul)-Jateng (Wonogiri) terkait proyek Jalan Selatan-Selatan. Samirun juga melontarkan perihal pengembangan tol Cilacap-Jogja. Dia mengakui pengembangan kawasan pesisir selatan sangat lambat dibanding pesisir utara. Dia mengapresiasi proyek infrastruktur merambah kawasan selatan. Anggota Komisi D lain, Masfui Masduki menyatakan dengan proyek tiga trase tersebut waktu penyelesaian pengerjaannya. Menjawab hal itu semua Kepala Dinas PUP ESDM DIY Hananto Hadi Purnomo beserta Kabid Bina Marga Muchammad Ghaib mengatakan, untuk Bedah Menoreh sebuah konsep konektivitas Bandara YIA (DIY) dengan kawasan pariwisata nasional Borobudur (Jateng). Konsep jalan utama mulai dari Temon (Kulonprogo) sampai Borobudur (Kabupaten Magelang). Daerah-daerah sekitar jalan utama itu sekarang ini sudah muncul objek-objek wisata. Pembuatan jalan alternatif sudah dibuat detail engineering design (DED). Ghaib menambahkan, konsepnya setelah dari Bandara YIA terkoneksi dengan Temon lalu ke Kabupaten Magelang. Pelebaran jalan sudah dilakukan, pembebasan lahan pun sudah disosialisasikan. Pada 2020 ini sudah mulai dikerjakan. Perihal tiga trase tol, Hananto menyebutkan untuk sementara tahapan yang baru terealisasi adalah persiapan izin penetapan lokasi untuk tol Jogja-Solo. Lokasi pertemuan tol trase itu ada di Desa Manisrenggo, Klaten. Begitu juga dengan tol Jogja-Bawen, masih seputar sosialisasi kepada masyarakat. Kajian-kajian seperti kelayakan studi tengah disusun. Berbeda dengan tol Jogja-Cilacap, sampai sekarang ini dari Pemerintah Pusat belum memberikan gambaran secara jelas dari tol ini. “Pengembangan kawasan dan jalan ini tetap nantinya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, tidak hanya untuk wilayah DIY saja, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat Jateng,” ucapnya. Kepala Dinas PU Bina Marga Jateng Hanung AR menjelaskan, Jawa Tengah sudah melakukan pengembangan serta peningkatan jalan-jalan yang berada di daerah perbatasan. Akses di sekitar Borobudur, berada di Kabupaten Magelang yakni Kecamatan Mungkid dan Mendut sudah dilakukan peningkatan jalan. Terkait tol, untuk wilayah Klaten perlu kehati-hatian mengingat daerah tersebut terdapat banyak mata air. Tol Cilacap-Jogja juga belum ada kejelasan dari sisi investor.(ahm)

Intip Cara Anies Baswedan Kelola Sampah di Jakarta

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kasur, kursi, bantal, lemari, ban bekas, kaleng bekas, botol, plastik, ember bekas, styrofoam, batang pohon hanya beberapa di antara berbagai sampah yang terlepas ke lingkungan lalu masuk ke badan air, kemudian mengikuti aliran sungai hingga mencapai laut. Benda-benda “ajaib” dalam ukuran kecil hingga besar yang dianggap sudah tidak bernilai oleh pemiliknya dibuang begitu saja ke saluran-saluran air (drainase) hingga sungai. Itu salah satu biang kerok banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Ingin tahu persentase sampah di wilayah tersebut yang tidak terkelola? Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani membagi data 2017 untuk persentase sampah tidak terkelola di Jabodetabek beberapa waktu lalu. Setidaknya 93,42 persen dari 2.857,50 ton per hari sampah Kabupaten Bogor tidak terkelola, sedangkan di Kota Bogor persentasenya mencapai 75,51 persen dari 620,77 ton per hari. Untuk di Kabupaten Bekasi persentase sampah yang tidak terkelola mencapai 75,72 persen dari 2.535,12 ton per hari. Di Kabupaten Tangerang mencapai 57,20 persen dari 2.509,34 ton sampah per hari. Lalu bagaimana dengan DKI Jakarta? Apabila dilihat dari catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, persentase sampah tidak terkelola di Ibu Kota DKI Jakarta lebih kecil. Namun dari segi jumlah sampah jauh lebih banyak. Untuk Jakarta Barat, persentasenya mencapai 2,4 persen dari 1.946,77 ton sampah per hari dan Jakarta Selatan mencapai 1,68 persen dari 1.631 ton per hari. Sedangkan Jakarta Utara mencapai 1,8 persen dari 1.323,12 ton per hari. Jika persentase sampah tidak terkelola di Jakarta Pusat nol persen dari 839,45 ton per hari, maka di Jakarta Timur mencapai 12,39 persen dari 2.253,66 ton per hari dan menjadi yang terbanyak tidak terkelola di DKI Jakarta. Dari data di DKI Jakarta saja, jika dihitung sampah tidak terkelola yang mungkin saja terlepas ke lingkungan mencapai 377,16 ton per hari. Terbayang bagaimana merananya nasib drainase mikro maupun makro, sungai dan anak sungai, muara dan laut jika seluruh sampah tidak terkelola di Jabodetabek berjejalan di sana? Cara Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) tahun 2012-2032. Dokumen itu selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang disahkan pada masa Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Kala itu, Fauzi menegaskan Jakarta perlu mengurangi ketergantungan pengolahan sampah di TPA Bantargebang, Kota Bekasi. Jakarta memerlukan tempat pengolahan sampah yang moderen, berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di dalam kota seperti kota besar di dunia. Butuh paradigma baru pengelolaan sampah dengan memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan seperti energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Setiap lima tahunan, pucuk pemerintahan di Jakarta bergulir. Pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, penetapan Rencana Program Jangan Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 khusus pengelolaan sampah juga mengacu pada dokumen RIPS 2012-2032. RPJMD menetapkan pengelolaan sampah paradigma baru, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya untuk membatasi timbulan sampah dari sumber dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle), yang dikenal dengan istilah 3R. Setiap tahun pemerintah telah menetapkan target capaian persentase penangan sampah dan pengurangan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menjelaskan, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dengan cara 3R tersebut jelas membutuhkan peran serta masyarakat. Sementara penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang dominan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017 sebesar 13,09 persen dari target 15 persen. Tahun 2018 sebesar 12,40 persen dari target 14 persen dan tahun 2019 sebesar 17 persen dari target 17 persen yang ditetapkan. Indikator kinerja penanganan sampah di DKI Jakarta selama 2017-2019 menunjukkan tren penurunan dengan tahun 2017 mencapai 86,91 persen, tahun 2018 mencapai 87,6 persen dan tahun 2019 mencapai 82,94 persen. “Penurunan penanganan sampah disebabkan persentase pengurangan sampah pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, seiring meningkatnya peran serta masyarakat,” kata Andono. Secara detail, program pengelolaan persampahan dalam RPJMD DKI Jakarta dibagi dalam dua indikator. Yakni pengurangan sampah yang dikirim ke TPA dan persentase pengurangan sampah di kota. Kondisi awal Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta di tahun 2017, sampah yang dikirim ke TPA sebanyak 6.645 ton per hari. Pemerintah menargetkan angka itu terus bergerak naik. Tahun 2018 sebesar 6.518 ton per hari, sementara di tahun 2019 rata-rata 7.703 ton per hari. Untuk persentase pengurangan sampah di kota, kondisi awal sebesar 14 persen yang ditargetkan terus meningkat, yakni 17 persen tahun 2019, 20 persen pada 2020, 23 persen (2021) dan 26 persen untuk 2022. Dokumen RPJMD 2017-2022 menjelaskan, sampah merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Jakarta. Indikatornya, jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama lima tahun terakhir, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk terus menurun. Indikator lainnya penanganan produksi sampah masih belum mencapai 100 persen atau sebesar 83,78 persen per tahun 2016. Dari sumber Masyarakat merupakan penghasil sampah sekaligus aktor utama dalam pengelolaan sampah. Mereka perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang. Pengurangan sampah di sumber dilakukan melalui mekanisme 3 R, yakni reduce (R1), reuse (R2) dan recycle (R3). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan bahan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat. Di Amanat RPJMD 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup sebagai ujung tombak untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah wajib melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai Program 3R. Selanjutnya memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. Pengembangan … Baca Selengkapnya

Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Dipimpin Kaum Perempaun Usai Lantik Pengurus Garnita

oleh

MAKASSAR, Jowonews.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh melantik kepengurusan baru DPP Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai NasDem, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pelantikan, Surya Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan kelak seorang perempuan dapat menjadi ketua umum Partai NasDem. “Bahkan tidak mungkin, saya berharap bukan hanya partai lain punya ketum perempuan, NasDem juga bisa dipimpin perempuan. Siapkan diri Garnita untuk gantikan pria di pucuk pimpinan Partai NasDem ini,” kata Surya. Menurut dia, persoalan kesetaraan gender sudah selesai di Partai NasDem yang dibuktikan dengan komposisi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif NasDem di Pileg 2019. “Harus diakui yang paling banyak calonnya itu kaum perempuan representasi ya Partai NasDem itu data dari KPU. Jadi kalau bicara 30 persen batas minimum, NasDem bilang ada 50 persen pun tak masalah,” tuturnya. Dalam pelantikan itu, Surya Paloh melantik Indira Chunda Thita Syahrul sebagai Ketua Umum Garnita Malahayati untuk mengantikan Irma Suryani Chaniago. Indria merupakan putri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan kader NasDem. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh menjelaskan sosok Malahayati yang merupakan pahlawan nasional asal Aceh yang menjadi laksamana perang perempuan pertama di dunia. “Indonesia paling hebat dalam sejarah laksamana perang adalah perempuan, mengalahkan Eropa, Amerika dan Arab,” katanya. Kalau dirasa sudah pantas, sudah cocok kita ganti kaum pria ini. Misi perjuangan kaum perempuan di negeri ini. Aspek sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, dan seterusnya, inilah yang harus menjadi perhatian Garnita Malahayati, kata pria kelahiran Aceh ini. Oleh karena itu, Surya meminta agar Garnita Malahayati aktif memberi masukan kepada partai, termasuk sesekali menegur ketua umum jika menemukan adanya kesalahan. “Sebagai pucuk pimpinan Partai NasDem berharap Garnita beri inspirasi beri gagasan, beri saran beri dukungan, bahkan beri teguran kepada kaum pria kepada Partai NasDem termasuk ketumnya yang mewakili kaum pria,” ucapnya. (jwn5/ant)

Tangani Stunting dan Kemiskinan, PKK Jateng Siapkan Desa Binaan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah menyiapkan desa binaan untuk membantu penanganan kekerdilan dan kemiskinan pada 2020. “Kami berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyiapkan desa binaan membantu pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya, penanganan kekerdilan demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sehat,” kata Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo di Semarang, Senin. Menurut dia, peningkatan pendidikan orang tua, perbaikan dari aspek lingkungan seperti sanitasi dan infrastruktur akan mempengaruhi penurunan kasus kekerdilan serta kemiskinan di Jateng. Tak hanya kekerdilan, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian TP PKK Jateng yang tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan di masyarakat dengan melibatkan seluruh pengurus dan kader PKK hingga tingkat dasa wisma. TP PKK Jateng siap berkolaborasi dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk membuat semacam desa binaan. “Nantinya di wilayah itu akan kami keroyok, penekanannya pada penanggulangan kemiskinan, terutama perempuannya agar bisa berkontribusi menggeliatkan perekonomian di wilayahnya, termasuk juga pencegahan kekerdilan,” ujarnya. Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jateng Nawal Arafah Yasin menambahkan dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat, pihaknya tidak berhenti menggerakkan peningkatan pendapatan keluarga dengan memberikan berbagai keterampilan, dan sebagainya. Ia berharap masyarakat pun terus berinovasi, khususnya dalam pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi untuk menambah keterampilan maupun pemasaran daring. “Pelatihan-pelatihan ini juga bisa dilakukan secara daring melalui video materi yang dikirim ke grup WhatsApp, selanjutnya ada dialog di grup itu,” katanya. (jwn5/ant)

TIM SAR Gabungan Masih Gelar Operasi Pencarian Korban Tenggelam Di Sungai Bener Banyumas

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan hingga saat ini masih menggelar operasi SAR untuk mencari seorang warga yang dilaporkan hilang akibat tenggelam di Sungai Bener, kata Kepala Kantor SAR Cilacap I Nyoman Sidakarya. “Hingga hari Minggu (26/1), pukul 17.00 WIB, korban atas nama Sanirsad (80), warga Desa Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, belum ditemukan. Oleh karena itu, operasi SAR dihentikan sementara dan dilanjutkan pagi ini,” katanya di Cilacap, Senin. Ia mengatakan dalam operasi SAR lanjutan yang dilaksanakan sejak Senin (27/1) pagi, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran, baik melalui jalur darat maupun menyusuri sungai. Dalam hal ini, kata dia, penyisiran tersebut akan dilakukan sejauh lebih kurang 10 kilometer dari lokasi kejadian ke arah hilir Sungai Bener. Nyoman mengakui adanya beberapa kendala yang dihadapi tim SAR dalam melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Bener. “Kendala yang dalam pencarian berupa arus sungai yang deras, debit air bertambah, dan area pencarian yang luas,” jelasnya. Seperti diwartakan, peristiwa nahas yang dialami korban atas nama Sanirsad pertama kali diketahui oleh Wardikun, warga Desa Pekaja RT 05 RW 02, pada hari Sabtu (25/1), sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Wardikun melihat Sanirsad hanyut terbawa arus Sungai Bener, sehingga dia segera meminta bantuan kepada rekannya, Senen, warga Desa Pekaja RT 05 RW 02, untuk menolong korban. Akan tetapi upaya pertolongan yang dilakukan Wardikun dan Senen tidak membuahkan hasil karena arus Sungai Bener sangat kencang sehingga tubuh korban hanyut hingga akhirnya tenggelam. Oleh karena itu, Wardikun dan Senen segera melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa setempat yang diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas. Kantor SAR Cilacap yang menerima informasi kejadian tersebut dari BPBD Kabupaten Banyumas pada Minggu (26/1) pagi segera memberangkatkan satu regu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) ke lokasi kejadian untuk mencari keberadaan korban. Selain personel Basarnas Kantor SAR Cilacap, operasi SAR tersebut juga melibatkan personel BPBD Kabupaten Banyumas, Koramil Kalibagor, Polsek Kalibagor, Tagana Kabupaten Banyumas, SAR Banyumas, RAPI Kabupaten Banyumas, Pemuda Pancasila, MDMC Kabupaten Banyumas, Senkom Banyumas, Linmas, serta dibantu keluarga dan masyarakat setempat. (jwn5/ant)

Antisipasi Penyimpangan, Ganjar Dukung Elpiji Bersubsidi Didistribusi Secara Tertutup

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah melakukan distribusi elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram secara tertutup agar tepat sasaran dan mengantisipasi berbagai penyimpangan. “Jateng sudah lama mengusulkan (distribusi tertutup) kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali temui orang lapor. Setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen, pasti mampu dong,” kata Ganjar Pranowo saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Senin. Menurut Ganjar Pranowo, distribusi atau cara penjualan elpiji bersubsidi yang dilakukan secara terbuka akan membuat orang tetap memburunya, meskipun tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun banyak orang tidak peduli karena mayoritas masyarakat ingin membeli barang apapun dengan harga yang paling murah. Selain itu, kata dia, disparitas harga antara tabung gas elpiji subsidi dan non-subsidi sangat tinggi sehingga jika pendistribusiannya secara terbuka, maka dapat dipastikan tidak tepat sasaran. “Seandainya mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti berisiko,” ujar Ganjar Pranowo.   Orang nomor satu di Jateng itu mengatakan jika pemerintah ingin membenahi hal tersebut maka harus mengevaluasi soal distribusi elpiji bersubsidi. Ganjar mencontohkan tentang pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani, tapi dengan perbaikan sistem dan mekanisme melalui kartu tani, maka permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi. “Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan, maka perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas, ataupun ketepatan potensi sasarannya,” kata Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)