Jowonews

Logo Jowonews Brown

Abakti

DPD RI Kritik Pemborosan Kertas Surat Suara Jelang Pilkada

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Abdul Kholik ingin mengurangi pemborosan kertas surat suara menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. “Ada kurang lebih 32,5 persen setiap kali Pilkada, itu kertas terbuang. Itu sudah pasti itu. Apalagi kalau ada yang 50 persen, itu separuhnya terbuang. Jadi itu kesia-siaannya itu harus dipikirkan,” kata Agus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite I DPD RI Jakarta, Selasa. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPD RI agar bisa ikut menyuarakan hal yang sama di dalam pembahasan revisi UU Pilkada bersama Pemerintah dan DPR RI. Ia menekankan kepada anggota Komite I DPD RI yang hadir di dalam RDP umum DPD RI bahwa tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana meyakinkan ketiga pihak tadi dengan substansi argumen yang kuat. “Pengalaman saya di Badan Legislasi, kalau proses (revisi) UU itu tidak semua ngejelimet, ada yang satu-dua minggu selesai. Artinya dalam beberapa hal, sepanjang kita bisa meyakinkan ketiga pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Legislatif), dengan substansi kuat, bisa jadi revisi ini tidak rumit-rumit sekali begitu,” tutur Kholik. Senada dengan Kholik, Ketua Komite I DPD RI Teras Narang menekankan bahwa apa yang menjadi kebutuhan dalam revisi UU Pilkada harus diprioritaskan daripada apa yang menjadi keinginan masing-masing anggota. “Tadi kalau kita dengar, ada banyak hal yang perlu kita revisi. Tapi dengan kendala waktu ini, kami mengharapkan betul dari bapak-bapak sekalian berkenan untuk memberikan semacam poin-poin penting berkaitan dengan masalah yang akan kita lakukan revisi itu,” kata Narang. Pada saatnya nanti ketika Komite I DPD RI memberikan masukan, ia ingin masukan itu diserap dengan baik oleh pemerintah maupun DPR RI. “Karena spirit kami ini ingin berbuat, kami tidak melihat kapasitas kami bagaimana, kewenangan apa, yang penting bagi kami adalah memberikan sesuatu,” ujar Narang. (jwn5/ant)

Sosiolog Sebut Keraton Agung Sejagat Punya Pola Mirip Pembentukan Aliran Kepercayaan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Klaim Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah memiliki pola yang sama seperti kelompok yang berusaha membentuk aliran kepercayaan baru tapi menggunakan bentuk lain untuk mendapatkan kredibilitas dan menghindari label sesat, ujar sosiolog Rissalwan Habdy Lubis. “Ini pendekatannya bukan sosiologis administratif tapi supranatural dan spiritual. Jadi dasar dia mengklaim sebagai kerajaan adalah dia mungkin mendapat insight (wawasan) berupa kekuatan supranatural tertentu atau dia mendapat akses dengan katakanlah sumber-sumber supranatural tertentu katakanlah seperti benda atau kitab,” ujar akademisi Universitas Indonesia itu ketika dihubungi di Jakarta pada Selasa. Sebelumnya seorang pria bernama Totok Santosa Hadiningrat asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendirikan keraton yang diberi nama Keraton Agung Sejagat. Keraton itu banyak dibicarakan setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya. Dalam kelompok itu Totok diberi gelar Sinuwun dengan istrinya dipanggil Kanjeng Ratu. Menurut informasi, ada sekitar 450 orang yang menjadi pengikut keraton tersebut, yang mengklaim sebagai kekaisaran dunia dan merupakan penerus dari Majapahit. Pola-pola kelompok itu, menurut Rissalwan, mirip dengan pembentukan sekte dan kelompok agama yang menghebohkan Indonesia beberapa waktu lalu. Rissalwan menyebut pola pembentukan kelompok itu serupa dengan Lia Eden dan Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar yang membentuk aliran kepercayaan baru. “Saya kira ini bentuknya sama seperti sekte keagamaan hanya wujudnya dia buat lebih kepada formal, ada simbol-simbol berupa negara atau kerajaan,” ujar dia. Alasan membungkusnya dengan bentuk formal, tegas Rissalwan, salah satunya adalah untuk mungkin menghindari label sesat dan dikenai tuduhan penistaan agama. Keraton Agung Sejagat, kata dia, bisa jadi mencampur ritual agama dalam upacara-upacara formal yang ada di keraton yang dia dirikan tersebut. Unsur budaya bisa dilihat dari budaya Jawa yang berusaha direngkuh oleh pendiri kelompok itu sedangkan supranatural bisa dilihat dari ketika mengklaim sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di dunia. (jwn5/ant)

Menteri Teten Minta Prosedur Kepengurusan Sertifikat Halal UKM Gratis Dipermudah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah berencana menggratiskan kepengurusan sertifikat halal untuk usaha kecil dan mikro (UKM), namun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta agar prosedur pembuatan sertifikat halal dipermudah. “Khusus untuk sertifikat halal sudah ada keinginan untuk digratiskan bagi UKM dengan omzet Rp1 miliar ke bawah. Itu banyak menolong, tapi harus ada penyederhanaan prosedur,” kata Teten ditemui usai rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa. Menurut Teten, gratisnya kepengurusan sertifikat halal untuk UKM dapat membantu pelaku usaha di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendata jumlah usaha mikro dan kecil yang akan mendapatkan fasilitas gratis tersebut. Teten menambahkan dengan penyederhanaan prosedur, maka usaha menengah dan besar juga dapat memperoleh sertifikat halal dengan mudah, kendati biaya bukan merupakan kendala bagi mereka. “Sebenarnya kalau usaha menengah dan besar tidak masalah dari segi biaya. Tapi harus cepat,” tukas Teten. Diketahui, pemerintah bakal memberi insentif dengan menggratiskan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil. Pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain itu, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikasi halal juga akan dipermudah. Adapun skema dan besaran anggaran subsidi anggaran yang diberikan pemerintah bakal bergantung pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin Ingatkan Kepala Daerah Tidak Gunakan Kekuasaan Politisnya dalam Mutasi Pegawai

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menggunakan kekuasaan politisnya dalam memenuhi kepentingan pribadi seperti memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten. “Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wapres Ma’ruf pun meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah. “Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin,” ucap Wapres menegaskan. Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan. Sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah. “Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung,” imbuhnya. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf dalam menanggapi keluhan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) peraih Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019, Aldiwan Haira Putra dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam audiensi tersebut, Aldiwan menyampaikan adanya praktik mutasi PNS di pemda yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi pegawai bersangkutan. Aldiwan merupakan lulusan IPDN yang kini bekerja di Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan. Dia mendapatkan penghargaan sebagai PNS terbaik kategori The Future Leader lewat program sosialnya bertajuk Internet Gratis untuk Masyarakat Terpencil. (jwn5/ant)

Harga Cabai Masih Tinggi di Pasar Manis Purwokerto

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Harga beberapa jenis cabai di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bertahan tinggi setelah mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari petani. Dari pantauan di Pasar Manis, Selasa, harga cabai rawit merah dalam satu pekan terakhir masih bertahan pada kisaran Rp70.000 per kilogram setelah mengalami kenaikan dari Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar naik menjadi Rp65.000 per kilogram setelah bertahan pada kisaran Rp55.000 per kilogram dalam satu pekan sebelumnya, sedangkan harga cabai merah keriting dalam satu pekan terakhir bertahan pada kisaran Rp60.000 per kilogram setelah naik dari Rp55.000 per kilogram. “Kalau harga cabai rawit hijau masih berfluktuatif karena awal pekan lalu sempat mencapai kisaran Rp42.000-Rp43.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp32.000-Rp33.000 per kilogram, sekarang naik lagi menjadi Rp37.000-Rp38.000 per kilogram,” kata salah seorang pedagang sayuran dan bumbu dapur, Yuni. Dia mengaku terpaksa menyesuaikan kenaikan harga yang terjadi di tingkat pengepul atau pedagang besar yang dipicu oleh berkurangnya pasokan dari petani. Ia mengharapkan harga cabai tidak kian melonjak karena akan menyulitkan pedagang maupun konsumen. “Kalau harganya makin tinggi, daya beli masyarakat pun akan berkurang dan kami selaku pedagang juga akan kesulitan menjualnya. Kami pun terpaksa mengurangi stok karena khawatir tidak laku terjual hingga akhirnya membusuk,” katanya. Pedagang lainnya, Hamidah mengharapkan harga cabai tidak berfluktuasi karena pedagang akan merugi. “Bayangkan saja kalau sekarang kulakan dengan harga tinggi, kemudian selang satu-dua hari terjadi penurunan harga, kami terpaksa harus merugi dengan ikut menurunkan harga jual ke konsumen meskipun saat kulakan harganya masih tinggi,” katanya. (jwn5/ant)

Sejak Awal Tahun 2020, Banjarnegara Dilanda 25 Kali Tanah Longsor

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Kabupaten Banjarnegara sejak awal 2020 telah menghadapi 25 kejadian tanah longsor menurut pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Arief Rahman di Banjarnegara, Selasa, kejadian tanah longsor antara lain terjadi di tanjakan Sikelir, Kecamatan Wanayasa; jalur Sumberjo menuju Sidengok di Kecamatan Pejawaran; serta daerah permukiman di Dusun Sipreng, Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening. Selain itu ada tebing longsor di ruas jalan Ratamba menuju Batur serta tanah longsor di ruas jalan kabupaten di Karangnangka, Binangun, Karangkobar; ruas jalan kabupaten di Dukuh Alian, Desa Ambal, Karangkobar; dan Dukuh Gintung, Desa Binangun, Kecamatan Karangkobar. Tanah longsor juga terjadi jalur Gumelar menuju Karangkobar; permukiman warga di Dusun Sawalan, Desa Kalisat Kidul, Kalibening; dan  daerah permukiman Dukuh Sidamulya, Desa Leksana, Kecamatan Karangkobar. ​​​​​​​ ​​​​​​​”Sejak awal Januari tahun 2020 totalnya ada 25 kejadian longsor,” katanya. Ia mengatakan bahwa BPBD sudah memetakan daerah-daerah yang rawan menghadapi bencana alam, termasuk tanah longsor. Menurut dia, saat ini ada lima kecamatan yang mendapatkan perhatian khusus karena punya area yang rawan longsor, yakni Wanayasa, Banjarmangu, Susukan, Pagentan, dan Punggelan. (jwn5/ant)

Dukcapil Kudus Nyatakan Punya Cukup Persediaan Blangko Kartu Identitas Anak

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyatakan punya cukup persediaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk memenuhi kebutuhan warga. “Stok blangko KIA saat ini tersedi 39.000 keping karena pada APBD 2019 telah dilakukan pengadaan,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus Putut Winarno di Kudus, Selasa. Ia menambahkan, jumlah pemohon KIA per 6 Januari 2020 sebanyak 218 pemohon dan KIA yang sudah dicetak jumlahnya ratusan. Warga yang hendak mengurus KIA, ia menjelaskan, hanya perlu membawa persyaratan berupa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran anak, fotokopi KTP elektronik kedua orang tua, serta foto anak berukuran 4X6. “Mengurus kartu identitas anak tidak membutuhkan waktu lama sepanjang tidak ada antrean,” ujarnya. KIA diberikan kepada anak yang berusia 0 tahun hingga di bawah 17 tahun. Namun pelayanan KIA diprioritaskan untuk anak usia 5 tahun ke atas mengingat pencetakan KIA masih menggunakan sarana prasarana pencetakan KTP elektronik. Putut menjelaskan pula bahwa stok blangko KIA akan ditambah dalam pengadaan tahun ini. Namun karena permohonan KIA untuk anak usia lima tahun ke atas bisa sampai serabut ribuan maka pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap. “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pengadaan blangko KIA bisa dilakukan lewat APBD Kudus tanpa harus menunggu pengiriman dari pusat seperti KTP elektronik,” ujarnya. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Didorong Kembangkan Penyediaan Transportasi Massal

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah terus mendorong pemerintah provinsi setempat agar mengembangkan transportasi massal bagi masyarakat. “Pengadaan transportasi massal bagi masyarakat di Jateng menjadi hal yang harus dipenuhi pemerintah, terutama dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri di Semarang, Selasa. Ia mengakui jika selama ini Pemprov Jateng sudah berupaya menyediakan transportasi massal bagi masyarakat, salah satunya adalah transportasi algomerasi Trans Jateng yang menghubungkan kota-kota dengan mobiltas masyarakat cukup tinggi. Namun, lanjut Alwin, pengadaan transportasi massal yang disediakan pemerintah masih belum maksimal sehingga pihaknya akan terus mendorong Pemprov Jateng dalam hal penyediaan transportasi massal bagi masyarakat di provinsi ini. “Kalau transportasi massal ya harus kita dorong karena terus terang sekarang zamannya transportasi massal. Terus terang untuk mengurangi pemakaian bahan bakar, dan kedua mengurangi kesemrawutan lalu lintas. Kita kan punya aglomerasi Trans Jateng yang dari Ambarawa ke Semarang, terus juga ada yang dari Kendal kita hidupkan, juga ada yang di Sragen. Yang jelas, menghidupkan transportasi masal ke pusat-pusat pariwisata,” ujarnya. Menurut dia, ketersediaan moda transportasi yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat menjadi kewajiban pemerintah agar mampu menggerakkan roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan upaya mengurangi transportasi massal juga harus terus dikembangkan ke sejumlah wilayah di Jateng, termasuk ke wilayah pantura bagian timur hingga ke perbatasan Jawa Timur. “Wilayah timur ke Rembang belum tersedia transportasi massal sehingga Rembang dan sekitarnya tidak terjangkau adanya transportasi massal, tapi tahun depan sudah kita bersyukur, kalau pemerintah pusat akan mereaktivasi jalur kereta api hingga ke Rembang,” katanya. (jwn5/ant)