Jowonews

Banjir Tahun Baru 2020 disebut “Terbaik” Selama Siklus Banjir Besar Jakarta

JAKARTA, Jowonews.com – Banjir yang terjadi tepat pada Tahun Baru 2020 di Jakarta disebut yang “terbaik” dalam kategori dampak dan penanganan Pemprov DKI Jakarta selama siklus banjir besar yang terjadi di ibu kota. Hal tersebut terungkap dalam data dari BPBD DKI Jakarta, Bappenas, dan BMKG yang dirangkum Pemprov DKI Jakarta dan diterima Antara pada hari Minggu ini, dengan menyajikan data banjir pada tahun 2002, 2007, 2013, 2015 dan 2020. Dalam data yang telah dipaparkan Pemprov DKI Jakarta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) pada tanggal 7 Januari 2020 itu, terungkap bahwa saat banjir yang terjadi di tahun 2020, ternyata memiliki curah hujan yang paling tinggi dalam siklus, yakni 377 milimeter per hari di mana sebelumnya yang tertinggi adalah 340 mm per hari (2007). Banjir besar yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020 ini, disebutkan hanya menyebabkan luas area tergenang 156 km persegi dengan jumlah RW tergenang sebanyak 390, tapi tidak sampai menyebabkan lumpuhnya area strategis seperti Bundaran HI, Jalan Thamrin dan kawasan Medan Merdeka. Jika dibandingkan banjir besar sebelumnya yakni yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015, di mana dengan curah hujan relatif lebih rendah masing-masing sekitar 100 mm dan 277 mm per hari, ternyata luas area tergenang 240 km dan 281 km. Selain itu, banjir 2013 dan 2015 menyebabkan masing-masing sekitar 599 RW dan 702 RW tergenang dengan juga termasuk area strategis ibu kota. Berdasarkan data itu juga, pada tahun 2020 ini jumlah pengungsi sebanyak 36.445 jiwa yang tersebar di lokasi pengungsian sejumlah 269 dengan korban jiwa meninggal 19 orang. Sementara, tahun 2013 dan 2015, pengungsi mencapai 90.913 jiwa dan 45.813 jiwa yang tersebar di 1.250 dan 409 lokasi pengungsian dengan korban jiwa masing-masing 40 dan lima orang. Untuk waktu surut banjir (95 persen wilayah genangan) di tahun 2020, menunjukan hasil paling positif lantaran hanya perlu waktu selama empat hari yang lebih cepat jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015 yang memakan waktu surut (95 persen wilayah genangan) selama tujuh hari. Adapun sepanjang siklus banjir besar yang dirangkum pada data antara 2002 hingga 2020 itu, banjir besar tahun 2007 memiliki dampak terparah yakni dengan curah hujan 340 mm/hari, menggenangi 955 RW dengan luas area genangan 455 km persegi termasuk area strategis. Pada tahun 2007 tersebut, jumlah pengungsi sebanyak 276.333 jiwa, tersebar di lokasi pengungsian yang tidak diketahui jumlahnya, dengan korban meninggal sebanyak 48 orang dan waktu surut (95 persen wilayah genangan) sekitar 10 hari. (jwn5/ant)

Tim Penyelidik KPK Datangi Kantor PDIP Disebut Masinton Sebagai Motif Politik

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebutkan bahwa kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis (9/1) lalu sebagai motif politik. Hal itu, kata Masinton, di Jakarta, Minggu, lantaran Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. Maka, lanjut dia, kegiatan lapangan Tim Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. “Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” tegas Masinton dalam keterangan tertulisnya. PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum. “PDI Perjuangan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” katanya. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tambah Masinton, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE). “Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1). Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, ia mengungkapkan bahwa tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap. “Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model ‘police line’ tetapi ‘KPK line’ dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” ungkap Lili. Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP. “Tetapi ‘security’ kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan ‘KPK line’ di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” kata dia. Diketahui, KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta. Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW). (jwn5/ant)

Selundupan 400 Pil Koplo di dalam Sayur Lodeh Berhasil Digagalkan Lapas Mojokerto

MOJOKERTO, Jowonews.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mojokerto berhasil menggagalkan masuknya 400 pil koplo yang diselundupkan di dalam sayur lodeh yang dibawa oleh pengunjung dan ditujukan kepada salah satu narapidana di dalam lapas. “Kami menemukannya saat menggeledah dan memeriksa barang -barang yang dikirim oleh pengunjung bagi salah satu narapidana di dalam lapas,” ujar Kepala Pengamanan Lapas Mojokerto Disri Wulan Agus dalam siaran tertulis yang diterima, di Jakarta, Minggu. Disri mengatakan penemuan ratusan butir pil koplo itu terjadi pada Sabtu (11/1), saat dia bersama sejumlah anggota pengamanan Lapas memeriksa barang-barang pengunjung yang ingin diberikan kepada narapidana. “Itu merupakan pelaksanaan SOP untuk mencegahnya masuknya barang-barang terlarang dan berbahaya ke dalam lapas,” kata Disri. Dia menjelaskan barang haram itu dibawa oleh seorang pengujung berinisial N, pada Sabtu (11/1) pukul 9.30 WIB pagi, dengan cara disembunyikan ke dalam tahu yang telah diolah dan dimasukkan ke sayur lodeh yang terbungkus kantong plastik. Bungkusan tersebut oleh N tidak diberikan langsung kepada narapidana yang dituju, melainkan hanya dititipkan kepada petugas. “N hanya menitipkan makanan saja untuk disampaikan kepada narapidana kami yang berinisial KA, narapidana kasus narkoba. Namun, N tetap terdata di aplikasi kunjungan kami, karena memang itu salah satu syarat kunjungan,” ungkap Disri. “Sehingga saat ditemukannya barang terlarang tersebut, saya beserta tim dengan mudah langsung menemukan identitas pengujung pembawa 400 pil koplo tersebut,” ucap dia. Setelah adanya penemuan pil koplo tersebut, Disri beserta jajaran pengamanan menindaklanjuti dengan menggeledah kamar narapidana dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto. “Kami sudah menyerahkan kasus ini ke Polres Mojokerto dan menyerahkan data dari si pengujung pembawa sayur lodeh berisi pil koplo itu, sedangkan narapidana yang terkait sudah kami BAP dan kami masukkan ke register F (register untuk narapidana pelanggaran),” ujar Disri. Sementara itu, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan Tedjo Herwanto mengapresiasi kinerja jajaran keamanannya yang berhasil menggagalkan masuknya jenis narkoba yang dikenal dengan sebutan pil double L ini ke dalam Lapas. “Itulah bagian dari tantangan yang dihadapi jajaran pengamanan kami. Begitu banyak modus untuk memasukkan barang terlarang, khususnya narkoba ke dalam Lapas, semakin bervariasi dan berkembang,” ucap Tedjo. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Jadi Pembicara Utama Abu Dhabi Sustainable Week di UEA

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo akan menjadi pembicara utama dalam perhelatan Abu Dhabi Sustainable Week di Uni Emirat Arab. “ini acara yang prestisius tentang sustainability, bukan hanya lingkungan tetapi juga mengenai bagaimana ekonomi berkelanjutan, teknologi yang berkelanjutan dan lainnya. Jadi Presiden hadir sebagai pembicara kunci di Abu Dhabi Sustainable Week,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Minggu. Jokowi akan bertindak sebagai pembicara utama pada Senin (13/1/2020). Dalam acara tersebut Presiden akan menyampaikan sejumlah hal, salah satunya mengenai rencana Indonesia membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan konsep kota berkelanjutan. “Ibu kota baru itu bukan saja seperti yang sering Presiden katakan bahwa nanti zero emission, compact city, tetapi juga sebagai inovasi dan kreativitas, serta penggerak ekonomi,” tutur Pratikno menjelaskan. Selain itu, pada awal kedatangan di UEA pada Minggu sore, Presiden diundang ke istana bertemu Emir Abu Dhabi, Khalifa bin Zayid al Nahyan. Kemudian Presiden juga akan mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Syeikh Mohamed bin Zayed al Nahyan dan delegasi Softbank membahas kerja sama kemitraan ekonomi. “Karena ini kita kan harus menjadi satu motor bagi tempat tinggal, bukan new city, tapi new engine of development,” ujar Pratikno. Presiden telah lepas landas menuju Abu Dhabi menumpang pesawat kepresidenan Indonesia-1 pada Minggu sekitar pukul 08.10 WIB. Rencananya Presiden kembali ke Tanah Air pada Senin malam (13/1/2020). (jwn5/ant)

Kasus Penemuan Bayi Perempuan di Boyolali Berhasil Terungkap Polisi

BOYOLALI, Jowonews.com – Satuan Reskrim Polres Boyolali mengungkap kasus penemuan bayi perempuan yang sempat menggegerkan warga Dukuh Welar, Desa Pandean dengan menangkap ibu kandungnya. “Kejadian penemuan bayi perempuan itu di teras rumah milik Warsito, Jumat (10/1), pukul 05.00 WIB. Selang beberapa jam, polisi mengamankan ibu kandungnya berinisial Nn di Solo,” kata Kasat Reskrim AKP Mulyanto mewakili Kapolres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro di Boyolali, Sabtu. Setelah diamankan,  Nn (warga Solo) langsung dibawa ke Polres Boyolali untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus tersebut. Karena kondisi Nn masih lemah sehabis melahirkan, kata Mulyanto, pemeriksaan ditunda. Nn bersama bayi perempuannya langsung dibawa ke RSUD Pandan Arang untuk menjalani perawatan. “Kondisi bayinya sehat dan kini sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit,” kata Kasat Reskrim AKP Mulyanto. Kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima informasi dari salah satu saksi. Selanjutnya, pihaknya memeriksa HP yang bersangkutan yang terdapat foto ibu kandung bayi (Nn). Bermodal foto Nn, petugas langsung mencari ke Solo, lalu mengamankan ibu kandung bayi tersebut. Nn di hadapan petugas mengaku bayi perempuan tersebut sengaja diletakkan di teras rumah warga Desa Pandeyan, Ngemplak, karena dianggap rumah itu milik kakek dan neneknya bayi. “Rumah itu diduga milik orang tua dari bapaknya bayi perempuan ini. Kami belum meminta keterangan Nn karena dia masih dirawat di RSUD Pandan Arang,” katanya. Sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan kasus penemuan bayi jenis kelamin perempuan di dalam sebuah tas pakaian di depan rumah warga, Warsito, Dukuh Welar, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Jumat (10/1). Informasi dari warga di lokasi kejadian, bayi perempuan tersebut diketahui pertama kali oleh istri Warsito, Nanik (42), saat menemukan sebuah tas pakaian berwarna merah yang diletakkan di teras rumahnya sekitar pukul 05.00 WIB. Bahkan, berdasarkan informasi dari warga setempat banyak yang melihat sebuah mobil Avanza melintas di jalan desa dan berhenti di depan rumah Warsito. Namun, mobil itu hanya sebentar parkir, kemudian langsung meninggalkan lokasi. Kepala Polres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro memperkirakan bayi perempuan ini berusia sehari ketika warga setempat menemukannya. “Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap siapa orang tuanya,” kata Kapolres. (jwn5/ant)

Sepanjang 35 Meter, Tanggul Sungai Piji di Kudus Jebol

KUDUS, Jowonews.com – Tanggul kiri Sungai Piji di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu, jebol sepanjang sekitar 35 meter sehingga mengakibatkan air sungai setempat menggenangi permukiman warga dengan ketinggian bervariasi. Berdasarkan pantauan di lokasi jebolnya tanggul Sungai Piji di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, genangan banjir saat ini mulai surut dan mayoritas rumah warga juga sudah tidak tergenang banjir setelah Minggu dini hari tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi. “Mayoritas rumah warga sudah surut, setelah sebelumnya tercatat ada 72 rumah warga yang tergenang banjir,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Bergas Catur Sasi Penanggungan. Ia mengungkapkan ketinggian genangan di dalam rumah bisa mencapai 20-an sentimeter, sedangkan di jalan perkampungan antara 20 cm hingga 100 cm. Untuk saat ini, lanjut dia, tanggul rusak yang mencapai sekitar 35 meter langsung dibuatkan tanggul sementara dengan karung plastik yang diisi tanak uruk dengan diperkuat batang bambu untuk mengantisipasi debit air sungai kembali meningkat. Tanggul jebol diperkirakan terjadi Minggu pukul 01.30 WIB setelah sebelumnya diawali dengan bocoran kecil, kemudian membesar hingga membuat tanggul yang terbuat dari pondasi batu rusak. Sukaswati, salah seorang warga Desa Kesambi, mengakui air sempat masuk ke rumahnya hingga ketinggian 10 cm lebih, meskipun lantai rumahnya sudah lebih tinggi dari jalan kampung. Untuk saat ini, kata dia, rumahnya sudah bersih karena setelah surut pukul 04.00 WIB, langsung dibersihkan karena banyak lumpur yang masuk ke dalam rumah. Meskipun rumahnya sudah bebas dari banjir, kata dia, halaman rumahnya masih tergenang, bahkan tetangganya juga masih ada yang rumahnya tergenang air meskipun tidak tinggi seperti pada dini hari.   Menurut Naf’an, tanggul jebol tidak hanya karena faktor tanggulnya yang mulai kritis, namun banyaknya sampah yang tersangkut di jembatan dekat tanggul juga ikut menyumbang terjadinya tanggul jebol. Beruntung, kata dia, rumahnya yang berjarak 10 meter dari tanggul jebol tidak ikut kebanjiran karena lantai rumahnya memang lebih tinggi dari jalan yang mencapai 1 meteran. Kontruksi jembatan yang di tengahnya terdapat penyangga, lanjut dia, perlu dievaluasi karena sering kali mengakibatkan sampah tersangkut sehingga menimbulkan banjir karena air tidak lancar. Banjir yang disebabkan karena sampah menyumbat di mulut jembatan bukan yang pertama, karena sebelumnya juga terjadi di desa yang sama meskipun tidak sampai mengakibatkan tanggul jebol.  (jwn5/ant)

Izin 11 Penyelenggara Umrah Dicabut Kemenag, Berikut Daftarnya

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah M Arfi Hatim. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Arfi mengatakan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, 11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW). Padahal, kata dia, sertifikasi BPW bagi PPIU menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut dia, Pasal 48 ayat 4 PMA 8/2018 mengatur paling lama satu tahun sejak diundangkannya peraturan itu PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat 5 mengatur sanksi izin operasional PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut,” katanya. Arfi mengatakan sejak PMA 8 Tahun 2018 terbit, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW. Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya: 1. PT Madani Mitra Mulia 2. PT Kayangan Mandiri Utama 3. PT Witami Prabuana Cipta 4. PT Arhas Bugis Tour & Travel 5. PT Arthayu Jeanan Lintasbuana 6. PT Alharam Wisata Illah 7. PT Hijau Tumbuh Kembang 8. PT Fahmul Fauzy 9. PT Kalam Imran Farok Tours 10. PT Praba Arta Buana Utama 11. PT Fatuha Amanah Wisata Insani (jwn5/ant)

Perusahaan Jepang Softbank Tertarik Berinvestasi Pembangunan Ibu Kota Baru

JAKARTA, Jowonews.com – Perusahaan multinasional asal Jepang, Softbank, tertarik kerja sama pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. “Konsep kota pintar dengan teknologi terbaru, kota hijau, dan juga pengembangan artificial intelegent itulah yang kami tertarik untuk dukung,” kata Presiden Softbank Masayoshi Son di halaman Istana Negara, Jakarta pada Jumat. Kendati demikian, perusahaannya belum menentukan jumlah investasi yang akan diberikan. Softbank akan menyusun sejumlah potensi kerja sama dalam pembangunan ibu kota yang berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu. Sementara itu, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap nilai investasi yang ditawarkan angkanya mencapai miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia, jelas Luhut, akan menghitung rasionalitas dari potensi investasi itu. “Jadi tidak sekedar kami hanya menerima uang, tapi kita juga ingin dana itu punya return yang bagus,” kata Luhut. Luhut mengungkap Softbank dapat mendukung investasi untuk pembangunan sarana pendukung ibu kota baru. “Softbank itu masuk di semua capital. Tapi memang khusus pembangunan gedung pemerintah dibiayai oleh state budget (APBN). Tapi nanti semua pendukungnya itu bisa nanti oleh Softbank,” jelas dia. Masayoshi telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta membahas potensi kerja sama Indonesia-Jepang. Dalam pertemuan itu, Masayoshi menjelaskan pihaknya “melirik” sejumlah potensi kerja sama proyek pembangunan yang akan dilakukan Indonesia, salah satunya pembangunan ibu kota. (jwn5/ant)