Jowonews

Redaksi

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dibangun Agustus 2021

oleh

MAGELANG, Jowonews- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan jalan tol Yogyakarta-Bawen akan mulai dikerjakan pada Agustus 2021. “Jalan tol Yogyakarta-Bawen kalau akhir November 2020 penetapan lokasinya bisa kita serahkan pada gubernur dan disetujui langsung pembebasan lahan dan Agustus 2021 akan mulai pembangunannya,” katanya di Magelang, Jumat (13/11). Ia menyampaikan hal tersebut usai penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Yogyakarta-Bawen di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Basoeki menyampaikan pada 2023 direncanakan pembangunan jalan tol tersebut sudah selesai dan akan terkoneksi dengan jalan tol Bawen- Solo dan jalan tol Solo-Yogyakarta. Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan dikerjakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Brantas Abipraya dengan nilai investasi Rp14,26 triliun. Jalan tol sepanjang 75,82 kilometer tersebut melintasi dua wilayah provinsi, yakni Jawa Tengah 67,06 kilometer dan Daerah Istimewa Yogyakarta 8,77 kilometer. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit menambahkan pembangunan infrastruktur adalah satu di antara faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Aliran barang dan jasa antarwilayah akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan infrastruktur yang baik. “Kita melihat dari rata-rata yang kita kumpulkan sejauh ini, di pengatur badan jalan tol yang menyajikan bahwa infrastruktur jalan tol dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan pemerataan ekonomi di satu wilayah melalui pengembangan industri dan pariwisata,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia menyampaikan dengan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan ekonomi di Indonesia khususnya Semarang, Solo dan Yogyakarta. Juga mendukung kawasan strategis pariwisata super prioritas Candi Borobudur bisa terlaksana. Danang mengatakan jalan tol Yogyakarta-Bawen akan mulai konstruksi Agustus tahun 2021, setelah tanah bebas dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dan diharapkan selesai dan dioperasikan kwartal III tahun 2023. 

Bansos Tunai Dilanjutkan Hingga Juni 2021

oleh

MEDAN, Jowonews- Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang hingga Juni 2021. Namun untuk sementara dana bantuannya lebih kecil, yakni Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). “Presiden Joko Widodo sudah menyetujui soal perpanjangan BST. Namun, untuk sementara dana BST-nya lebih kecil, yakni Rp200.000 per KPM,” ujar Juliari P. Batubara saat acara penyerahan Bantuan Tunai Sosial kepada KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero) Periode 2020 di Medan, Jumat (13/11). Perpanjangan penyaluran BST dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu akibat pandemi. Jumlah dana yang lebih sedikit atau Rp200 ribu dari Rp600 ribu dan Rp300 ribu pada 2020, mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya untuk bisa menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 sudah semakin berkurang di tengah masyarakat. “Mudah-mudahan nanti jumlah dana per KPM di 2021 bisa sama dengan 2020, yakni Rp300 ribu,”ujar Mensos sebagaimana dilansir Antara. Mensos mengapresiasi penyaluran BST PT Pos Indonesia untuk Sumut yang sudah terealisasi cukup bagus hingga 90,3 persen. Dana BST tersebut, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 10 juta diantaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). “Jadi, Program BST menjangkau 9 juta warga miskin yang belum mendapat program reguler, baik BPNT maupun PKH,” katanya. Nilai BST Gelombang I sebesar Rp600 ribu  per KPM selama tiga tahap, yakni April-Mei-Juni. Gelombang II sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, yakni Juli-Desember 2020.  Nilai bantuan disesuaikan karena situasi krisis membaik dan harga berbagai barang mulai stabil. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faisal R Djoemadi mengatakan penyaluran BST di Sumut hingga masa bayar 7 Oktober 2020 sudah mencapai 90,3 persen atau sebesar Rp165, 292 miliar untuk 550.976 KPM.

Siapkan Masyarakat Hadapi Tsunami

oleh

JAKARTA, Jowonews- -Teknologi secanggih apa pun tidak akan berguna jika masyarakat tidak siap hadapi bencana tsunami. “Semua teknologi, superkomputer yang mendukung sistem peringatan dini akan lumpuh, akan sia-sia dan tidak ada gunanya kalau aspek kultur tidak siap. Aspek kultur ini adalah masyarakat dan pemda,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati saat membuka webinar dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Tsunami Dunia yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11). Dalam webinar Hari Kesadaran Tsunami Dunia yang diperingati setiap 5 November itu, Dwikorita mengatakan aspek kultur, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat sebagai ujung tombak menjadi tantangan dalam kesiapsiagaan bencana. Menurut dia, apabila masyarakat dan pemda di daerah rawan bencana tsunami tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikan dan memelihara sirine peringatan dini tsunami, teknologi yang sudah disiapkan tidak akan berguna. BMKG telah membangun sistem peringatan dini tsunami, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang telah beroperasi sejak 2008. Hal senada disampaikan narasumber webinar dari Unesco Indonesia Ardito M Kodijat. Ardito mengatakan banyak pembelajaran dari kejadian tsunami yang lalu bahwa sistem peringatan dini tsunami yang canggih tidak akan menyelamatkan nyawa jika masyarakat berisiko tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk merespons peringatan dini tersebut. “Kalau kita punya sistem yang sangat canggih, saat ini bisa mengeluarkan peringatan dini dalam waktu yang sangat singkat kurang dari empat menit, Tapi kalau masyarakatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, sistem peringatan dini itu tidak menjamin keselamatan,” ujar Ardito sebagaimana dilansir Antara. Dia mengatakan dalam keadaan darurat tsunami, risiko kehilangan nyawa dan harta benda masyarakat pesisir dengan tingkat kesiapan rendah atau tidak ada sangat tinggi. Selain itu, rantai peringatan yang lemah atau terputus, sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat juga tidak ada arahan untuk masyarakat mengevakuasi diri. Hal itu bisa karena ketidaksiapan SDM, prosedur atau masalah teknologi. Menurut dia, selama ini sistem peringatan dini terfokus pada peningkatan teknologi, tapi perlu juga fokus pada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tsunami.

Megathrust Mentawai Bisa Picu Gempa 8,9 Magnitudo dan Tsunami 10 Meter

oleh

JAKARTA, Jowonews- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan berdasarkan pendapat para ahli jika terjadi patahan Megathrust Mentawai, akan terjadi gempa Bumi berkekuatan 8,9 magnitudo. “20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer,” kata kata Kepala Bidang (Kabid) PK BPBD Provinsi Sumbar Syahrazad Jamil pada diskusi virtual terkait upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Provinsi Sumbar yang dipantau di Jakarta, Jumat. Bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak pada 1,3 juta penduduk. Dengan menggunakan skenario terburuk, diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang dan 103.225 mengalami luka-luka. “Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sebagaimana diketahui, ujar dia, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami. Khusus di Sumbar, tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 dengan menelan korban jiwa hingga 408 orang. Guna mewaspadai kemungkinan terburuk tersebut, Provinsi Sumbar melakukan berbagai upaya, di antaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama Non Governmnet Organization (NGO ) nasional maupun internasional termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah Sumbar, lanjut dia, juga bekerja sama dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan kelompok siaga bencana hingga tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya, kerja sama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana juga terus dikuatkan dengan membentuk satuan pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evakuasi mandiri dan pembangunan sarana mitigasi serta evakuasi berupa shelter, peta jalur evakuasi, dan peringatan dini. “Bantuan shelter yang kita bangun memberikan rasa aman bagi masyarakat. Apalagi, sejak kejadian gempa 2009 sudah menjamur bangunan seperti hotel yang memberikan rasa aman,” katanya.

Merapi Siaga, Tercatat 19 Kali Gempa Guguran

oleh

YOGYAKARTA, Jowonews- Gunung Merapi tercatat mengalami 19 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Jumat (13/11) mulai pukul 00:00-06:00 WIB. Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Jumat (13/11), menyebutkan 19 gempa guguran itu memiliki amplitudo 5-80 mm dan berlangsung selama 13.6-62.2 detik. Selain gempa guguran, Gunung Merapi juga mengalami 18 kali gempa embusan dengan amplitudo 3-20 mm selama 14.1-30.2 detik, 64 kali gempa hybrid dengan amplitudo 3-30 mm selama 5.41-11 detik, serta 14 gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 40-75 mm selama 11.2-54.6 detik. Berdasarkan pengamatan visual di puncak Gunung Merapi, sebagaimana diberitakan Antara, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 75 meter di atas puncak kawah. Cuaca di gunung itu cerah. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat. Suhu udara 15-20.8 derajat selsius, kelembaban udara 66-89 persen, dan tekanan udara 626.77-687.9 mmHg. BPPTKG telah menaikkan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Untuk penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam kawasan rawan bencana (KRB) III direkomendasikan untuk dihentikan. BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga diminta mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat.

Jamaah Direkomendasikan Tunda Berangkat Umrah

oleh

SOLO, Jowonews- Jamaah diminta menunda keberangkatan ibadah umrah seiring dengan ketatnya peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19. “Sebetulnya pola yang sudah disepakati kan di sini mereka (jamaah) menjalani swab (tes usap) 3×24 jam sebelum berangkat. Sampai sana karantina tiga hari, kemudian di-swab lagi. Yang negatif bisa umrah dan bisa menjalankan ibadah sesuai aturan,” kata Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Her Suprabu di Solo, Kamis (13/11). Meski demikian, menurut dia, ketika ada satu anggota yang positif maka seluruh anggota yang berada dalam satu kelompok dengan pasien harus menjalani isolasi mandiri. Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pemberangkatan jamaah umrah beberapa waktu lalu. “Ada satu yang kena, akhirnya seluruh anggota jamaah harus isolasi mandiri. Selama di sana tidak boleh kemana-mana, hanya di hotel saja. Bahkan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mereka kan stres,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Terkait hal itu, saat ini para agen perjalanan ibadah umrah sedang mencari alternatif terbaik agar para anggota jemaah tidak terkendala oleh berbagai aturan, termasuk kewajiban tes usap yang harus dilakukan sebanyak empat kali selama di Arab Saudi. “Oleh karena itu, untuk saat ini kami mengimbau agar ditunda lagi jamaah umrah, karena aturannya belum pasti. Di sana masih ada ‘swab’ sampai empat kali sehingga ibadah jadi tidak maksimal,” katanya. Ia mengatakan penundaan sendiri dilakukan juga untuk meminimalisasi risiko terpapar selama perjalanan. Apalagi, saat ini sistem pengurusan visa juga masih dinonaktifkan oleh Pemerintah Arab Saudi. “Sistem visa off. Pemerintah Arab Saudi juga masih melakukan evaluasi. Daripada memaksakan diri ke sana tetapi sampai sana tidak bisa umrah,” katanya. Banyak Pembatasan Senada, Direktur Utama PT Hajar Aswad yang juga sekretaris Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Retno Anugerah Andriyani mengatakan belum merekomendasikan jemaah untuk melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. “Karena seluruh rangkaian perjalanan dan pelaksanaan ibadah umrah sepenuhnya dikendalikan dan diawasi dengan ketat oleh pihak Pemerintah Arab Saudi. Itenarary (daftar kegiatan dan estimasi biaya) yang sudah kami siapkan hampir semuanya meleset karena kebijakan waktu beribadah dan prosesi umrah seluruhnya diatur oleh Pemerintah Saudi,” katanya. Jika ibadah umrah itu dipaksakan, tambah dia, maka bisa berdampak pada ketidaknyamanan jemaah selama menjalankan ibadah umrah. “Jangan sampai ibadah yang telah direncanakan dari tanah air menjadi kurang maksimal dan penuh rasa kecewa karena banyak pembatasan,” katanya.

Baznas Kampanyekan Zakat Lewat Lomba Jurnalistik

oleh

SEMARANG, Jowonews- Kesadaran masyarakat untuk berzakat terus dikampanyekan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Salah satunya melalui lomba karya tulis jurnalistik di media massa. Menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, Baznas Jateng menyosialisasikan pentingnya berzakat. “Kami menilai zakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui karya-karya tulisan teman-teman wartawan dari berbagai media,” kata Ketua Baznas Jateng Kiai Haji Ahmad Darodji di Semarang, Kamis (12/11). Menurut dia, karya jurnalistik yang berkualitas dari berbagai media, efektif dalam menumbuhkan kesadaran berzakat bagi masyarakat yang mampu. Ia menyebut potensi zakat di Provinsi Jateng, terutama yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara, sangat besar dan bisa untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. “Perolehan zakat sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tidak mampu, terkena bencana, atau terdampak pandemi Covid-19, apalagi dukungan dari Gubernur Ganjar Pranowo serta kepala daerah lainnya di Jateng terkait zakat, luar biasa,” ujarnya sebagaiman dilansir Antara. Oleh karena itu, Baznas Jateng menyambut baik kerja sama dengan PWI Jateng dalam menyosialisasikan zakat melalui karya jurnalistik. “Teman-teman media bisa menggali persoalan di lapangan yang dituangkan dalam karya jurnalistik dan yang penting adalah zakat tidak membuat orang jadi kesulitan atau melarat, itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya. Ketua PWI Jateng Amir Machmud mengatakan lomba penulisan jurnalistik dengan tema “Penulisan Kiprah Baznas Provinsi Jawa Tengah” ini merupakan program kerja sama dalam upaya menumbuhkan informasi yang positif mengenai zakat. “Ini sebagai pengembangan sosialisasi zakat di seluruh Jateng dan membangun pemahaman yang spesifik, salah satunya tentang kiprah baznas,” ujarnya. Isdiyanto Isman, selaku ketua panitia lomba, menambahkan lomba penulisan jurnalistik yang digelar mulai 14 November hingga 15 Desember 2020 dengan total hadiah Rp39 juta ini, dibagi menjadi empat kategori. Yakni untuk media cetak dan daring, radio, televisi, serta foto. “Karya-karya rekan media bisa dikirimkan melalui google form link https”//bit.ly.2Ui62hX dan pemenang lomba akan diumumkan pada 29 Desember 2020,” katanya.

Tebang Pohon Jati Perhutani, Diancam Hukuman 5 Tahun Penjara

oleh

CILACAP, Jowonews- Jangan sembarangan menebang pohon di hutan Perhutani. Hukumannya bisa dipenjara hingga lima tahun. Hal tersebut menimpa RA (48), warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang menebang pohon jati di hutan milik Perum Perhutani. “Pelaku ditahan personel Unit Reskrim Polsek Gandrungmangu pada 21 Oktober 2020,” kata Kepala Kepolisian Resor Cilacap, AKBP Dery Agung Wijaya, saat menggelar konferensi pers di Markas Polres Cilacap, Kamis (12/11). Ia mengatakan RA ditangkap berdasarkan laporan dari anggota Polisi Hutan Perum Perhutani yang sedang melakukan patroli rutin di Petak 23B Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Gandrungmangu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sidareja, KPH Banyumas Barat, pada 21 Oktober 2020. Saat berada di kawasan hutan jati yang masuk wilayah Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap itu, lima polisi hutan yang sedang berpatroli mendengar suara yang identik dengan aktivitas penebangan pohon. Oleh karena itu, tim patroli segera menuju ke arah sumber suara dan melihat ada seseorang yang sedang menebang pohon jati, sehingga mereka melaporkan temuan itu ke Polsek Gandrungmangu. Wijaya mengatakan, setelah menerima laporan itu, personel Unit Reskrim Polsek Gandrungmangu segera mendatangi lokasi serta menahan pelaku. Sejumlah barang bukti disita. Antara lain satu golok panjang, satu kampak, tujuh batang kayu jati berbentuk persegi, dan empat gelondong kayu jati. “Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat Pasal 82 ayat 1 huruf c UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Dalam hal ini, pelaku terancam hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar. Sementara saat ditanya wartawan, RA mengaku baru satu kali menebang pohon di kawasan hutan milik Perhutani. “Saya melakukan penebangan pohon jati ini karena terbentur kebutuhan ekonomi keluarga,” katanya.