SEMARANG, Jowonews.com – Ratusan aktivis mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengikuti Diskusi Kebangsaan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) di Auditorium Unnes, Selasa (24/5). Diskusi kali ini membahas tentang bagaimana seharusnya kewenangan MPR.
Hadir dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi X dari Partai Golkar, Mujib Rohmat; anggota Komisi V dari Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie; dan anggota Komisi II dari PDI Perjuangan, Arif Wibowo.
Sebagaimana dilansir dalam situs unnes.ac.id, Mujib mengatakan, kewenangan MPR saat ini sangat terbatas dan setara dengan lembaga negara yang lain. MPR hanya bertugas melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Sebelum amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat itu dipegang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun setelah amandemen, terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia “Terutama dengan dianutnya sistem demokrasi langsung yang salah satu konsekuensinya kedaulatan rakyat tidak lagi dipegang oleh MPR,” kata Mujib.
Gatot Wijiyiatno, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unnes mengatakan diskusi dengan MPR RI ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Selain menambah wawasan, juga bisa memberikan gambaran bagaiman seharusnya fungsi MPR.
“Gambaran tentang fungsi MPR bisa menjadi referensi mahasiswa dalam membangun pemerintahan mahasiswa atau Student Goverment”, ujar Gatot
Gatot juga mengatakan bahwa fungsi MPM bagi mahasiswa saat ini juga belum maksimal seperti MPR. “MPM memang belum terasa fungsinya bagi mahasiswa, maka perlu dirumuskan kembali peraturan-peraturan pemerintahan mahasiswa.” punkas Gatot
Dalam diskusi ini hadir pula sebagai narasumber dari Unnes, Rektor Unnes, Fathur Rokhman, Dekan Fakultas Hukum, Rodiyah, dan dosen FIS, Suprayogi. Diskusi yang melibatkan ratusan aktivis dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga dihadiri Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, serta sejumlah pejabat di Unnes. (jn21/jn03)
