JAKARTA, Jowonews.com — Rapat Pimpinan DPR pada Kamis, membahas berbagai isu krusial berkaitan kerja kedewanan, salah satunya membahas perkembangan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Terkait dengan pembahasan RUU MD3, pemerintah sudah sepakat dengan seluruh substansi, baik ayat maupun pasal, yang diusulkan oleh DPR,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta (25/1).
Bambang menjelaskan dalam revisi UU MD3 pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, sehingga harapkan sudah bisa disahkan menjadi UU paling lambat tanggal 14 Februari mendatang.
Ia menjelaskan Rapim juga membahas mengenai penanggulangan kejadian luar biasa yaitu campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
“Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua,” ujarnya.
Dia harap banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua dan Komisi VIII, Komisi IX serta Komisi X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi permasalahan tersebut.
Menurut Bambang, dalam Rapim tersebut, Pimpinan DPR juga sepakat untuk memulai tradisi “lunch meeting” informal yang dilakukan setiap hari Selasa.
“Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR, tujuannya untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan,” katanya. (jwn5/ant)
