Semarang, Jowonews.com – Bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2014 yang penyalurannya tidak merata diduga menjadi bancaan anggota DPRD Jateng periode 2009-2014. Pasalnya, penyaluran/penentuan lokasi bankeu, sebagian besar ternyata melalui anggota dewan.
Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), H Boyamin Saiman. “Bankeu tahun 2014 itu kan menjadi bancaan anggota dewan. Nomenklatur lokasi penerima bantuan sebagian besar yang menentukan dewan,”ungkapnya, Senin (27/10).
Menurutnya, apa yang disampaikannya itu bukan tanpa dasar. Kalau mau mencermati buku APBD Jateng tahun anggaran 2014, penambahannya dari anggaran murni ke anggaran perubahan juga luar biasa.
Rinciannya pada anggaran murni tahun 2014 Rp 2.060 T, anggaran perubahan Rp menjadi Rp 2.899 T. Sehingga mengalami kenaikkan mencapai Rp 839 M.
“Kenaikan anggaran bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota itu juga terkait dengan tahun pemilu. Dimana tahun 2014 ada pemilu presiden dan pemilu legislatif,”bebernya.
Oleh karena itu, masih menurut Boyamin, banyak anggota dewan yang mencalonkan diri memanfaatkan bantuan keuangan itu. Tidak hanya untuk mencari massa, tapi juga mencari dana kampanye,”ungkapnya.
Caranya, pengerjaan proyek itu sudah dikondisikan dengan membayar sejumlah fee pada pihak tertentu. Sehingga yang mengerjakan juga sudah ditentukan sebelumnya.
“Makanya bantuan keuangan ini penyalurannya njomplang pada daerah tertentu. Ada yang dapat sampai Rp 200 milyar, tapi ada juga yang dapat hanya Rp 17 miliar. Ini kan terkait daerah mana yang bisa dikondisikan pengerjaan proyeknya,”tegasnya.
Dugaan adanya permainan itu, masih menurut Boyamin, secara tersirat juga sudah diungkapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
“Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo juga sudah menyampaikan kalau ada yang keliru dalam model pembahasan. Sehingga hasilnya njomplang. Bahkan Sekda Sri Puryono juga mengakui adanya kekhilafan dalam anggaran bankeu kepada kab/kota pada tahun 2014,”katanya.
Kalau sudah melihat tanda-tanda itu, Gubernur harusnya segera mengambil langkah sigap. Untuk membuktikan slogan ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’, persoalan bankeu itu lebih baik diserahkan pada aparat penegak hukum.
“Jadi semuanya kongkret dan tidak omong doang,”kata Boyamin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) pada tahun 2014 ternyata tidak merata. Bahkan bisa dibilang jomplang pada daerah-daerah tertentu saja.
Sehingga banyak pihak menuding pemprov Jateng dibawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, tidak adil. Pemprov dianggap hanya memperhatikan kabupaten/kota tertentu.(AS-JN01)
