SRAGEN, Jowonews.com –Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Derras Sragen mengaku prihatin dengan maraknya mobilisasi PNS menjelang Pilkada Sragen 9 Desember mendatang. Apalagi diduga banyak dana APBD yang telah dipolitisasi untuk pemenangan pasangan calon tertentu.
Hal itu disampaikan Sekretaris LSM Derras Sragen, Gunawan Sumarsono, kemarin. “Kami sangat prihatin dengan pengerahan PNS untuk memilih salah satu calon. Apalagi sejumlah dana bansos APBD Sragen juga dipolitisir untuk kepentingan kampanye,”ungkapnya.
Anggaran APBD yang diduga digunakan untuk kampanye diantaranya dana KBPMD APBDN TA 2015 sebesar Rp 14,950 miliar dan anggaran di Dinsos APBD TA 2014 sebesar Rp 25,950 miliar.
“Politisasi dana bansos itu dilakukan 5 SKPD seperti Dinas Sosial, Kesra, Disnakertran, KBPMD,” jelas Gunawan disela-sela mengadukan sejumlah pelanggaran ke Panwaslu, Sragen, Senin (5/10).
Secara terpisah Ketua LSM Derras Budi Setyo mengaku ironis sekali, ditengah miliaran dana bansos dipolitisir untuk kampanye, anggaran pengawasan untuk Panwaslu dipangkas. Terbukti dari pengajuan Rp 1,064 miliar hanya cair Rp 100 juta. “Jelas dengan kondisi itu membuat Panwas dikibiri, sehingga pengawasan Pilkada tak bisa sampai di tingkat TPS,” kata Budi.
Sehingga munculnya sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon, pihaknya akan membantu Panwaslu dalam lakukan pengawasan, seperti sweeping PNS yang terlibat kampanye.
“Kami sendiri sudah dapat temuan keterlibatan sejumlah PNS yang terlibat kampanye saat jam kerja, dengan bukti dokumentansi,” kata Budi.(JN01)
