BANTUL, Jowonews.com – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera mencairkan dana bantuan sosial bagi partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
“Kami akan mengundang seluruh partai politik (parpol) terkait dana parpol ini, dan bagi parpol yang syaratnya sudah lengkap akan kami dahulukan (pencairannya),” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Agustinus Sumasriana di Bantul, Rabu.
Menurut dia, setidaknya ada sepuluh parpol di Bantul yang diproyeksikan menerima bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, penerima bantuan merupakan parpol yang meraih suara dan punya wakil rakyat.
Ia mengatakan, seluruh parpol calon penerima bantuan bisa langsung mendapatkan kucuran bantuan jika sejumlah persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi, di antaranya perencanaan kegiatan selama setahun ke depan.
Namun kata dia, masih banyak parpol yang belum memenuhi persyaratan, akan tetapi Kesbangpol tidak akan menunda pengucuran bantuan bagi parpol yang telah melengkapi seluruh persyaratan administratif.
“Kami tidak akan menunggu semua parpol melengkapi persyaratan, dan kami akan mengambil keputusan,” katanya.
Menurut dia, pihaknya akan memaklumi berbagai kendala yang ditemui parpol hingga mengakibatkan terlambat menyusun sejumlah persyaratan administratif, dan berdasarkan pengalaman parpol yang terlambat karena ada pergantian kepengurusan sebelumnya.
Ia mengatakan, pengurus parpol yang lama biasanya akan bersikap acuh dan tidak ikut campur tangan lagi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekaligus perencanaan kegiatan parpol tersebut.
“Terkait nilai bantuan ini didasarkan perolehan suara pemilu legislatif (Pileg) lalu, yang paling besar PDI Perjuangan, dan yang paling kecil PBB (Partai Persatuan Bangsa),” katanya.
Sementara itu, terkait Partai Golkar dan PPP, pihaknya masih menunggu selesainya konflik yang terjadi di internal partai, dan tidak akan mengucurkan dana parpol 2015 sepanjang belum ada kejelasan keabsahan kepengurusan dari Kemenkum-HAM. (Jn16/ant)
