Sleman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Sleman menurunkan ratusan bendera partai politik (parpol)
yang dipasang melanggar aturan seperti di “fly over” Jombor, marka jalan
dan di jembatan.
“Ada lebih dari 415 bendera dari sejumlah
parpol yang melanggar aturan yang kami turunkan,” kata Ketua Bawalsu
Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Minggu.
Menurut dia, pihaknya baru hisa melakukan penertiban bendera parpol yang
melanggar setelah adanya revisi Peraturan Bupati (Perbup) Sleman
tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
“Sebelumnya, bendera tidak termasuk dalam alat peraga kampanye (APK),
tetapi termasuk di atribut kampanye sehingga kami ada kendala untuk
mentertibkan,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya
menerapkan aturan baru, yakni Perbup Sleman No 5/2019 tentang Perubahan
Perbup No 27/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
“Pada aturan baru tersebut, bendera parpol masuk dalam atribut
kampanye yang pemasangannya harus sesuai dengan tata cara pemasangan
APK, maka ketika atribut kampanye melanggar ketentuan direkomendasikan
untuk ditertibkan sebagaimana APK,” katanya.
Karim mengatakan, penertiban bendera parpol mulai dilakukan Jumat (15/3) dengan titik memang di flyover Jombor.
“Di flyover Jombor sudah banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke
Bawaslu. Bendera tersebut mengganggu pandangan dan juga mengganggu
keamanan saat pengendara,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini
pihaknya sedang mendata bendera yang melanggar aturan di wilayah Sleman,
sehingga nantinya akan banyak penertiban seluruh bendera yang melanggar
aturan wilayah Sleman.
“Jika menilik aturan baru, maka akan banyak bendera parpol yang ditertibkan,” katanya.
Sesuai aturan pemasangan APK, kata dia, bendera juga tidak boleh melanggar tata cara pemasangan dan lokasi pemasangan.
“Bendera parpol tidak boleh dipasang di dekat fasilitas pemerintah,
kesehatan dan rumah ibadah. Selain itu juga tidak boleh dipaku di pohon,
tiang listrik dan jembatan,” katanya.
Ia mengatakan, sebelum
penertiban, pihaknya juga telah memberikan surat imbauan kepada parpol
ataupun calon legislatif (caleg), sehingga bisa ditertibkan mandiri.
“Namun yang tidak ditertibkan mandiri, kami memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk ditertibkan,” katanya.