Jakarta, Jowonews.com – Peringatan kebangkitan nasional tahun ini seharusnya menjadi refleksi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan NKRI. Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya pertahanan dan keamanan cyber. Zaman yang makin terkoneksi satu sektor dengan sektor lainnya membutuhkan pengamanan yang kuat.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha meminta pemerintah terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap serangan cyber. “Pemerintah Presiden Jokowi sejak kampanye sampai awal memerintah mendorong percepatan pembangunan dengan e-Government. Itu sangat bagus, tapi butuh pengamanan yang sangat ekstra,” jelasnya.
Menurut ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC ini kondisi keamanan cyber di Indonesia masih sangat memprihatinkan. “Mengamankan dunia cyber Indonesia tidak hanya dengan memakai teknologi anti virus atau memakai enkripsi, tapi memastikan teknologi yang dipakai benar-benar aman,” terangnya.
Ditambahkan Pratama, selama ini pemerintah belum menyentuh masalah utama, yaitu manusia dan teknologinya. “Kita tidak bisa selamanya hanya membeli alat dan software dari asing, kita harus bisa membuat dan memberdayakan SDM lokal,” tegas Pratama.
Menurutnya akan jauh lebih aman dan menguntungkan bila pemerintah bisa membeli maupun mengembangkan SDM dan produk dalam negeri. “China contohnya, mereka memakai produk dalam negeri untuk media sosial dan pertahanan digital, karena tahu produk asing pastilah sudah dibuat celah keamanan atau bahkan dipasang penyadap,” terangnya.
Namun Pratama juga menambahkan, bahwa pemerintah tidak harus meniru China yang mulai dari email sampai media sosial semua memakai buatan dalam negerinya. Menurutnya, pemerintah Indonesia bisa selektif memilih bidang yang strategis terlebih dahulu.
“Misalnya alat komunikasi para pejabat tinggi kita. Bisa diamankan SDM maupun produk dalam negeri. Selain itu para pejabat juga harus sadar, untuk tidak memakai aplikasi gratisan seperti email dan cloud untuk berkirim dan menyimpan data strategis,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama menegaskan bahwa sebuah negara yang tidak mampu merahasiakan informasi strategisnya seperti tidak mempunyai kemerdekaan. “Sekarang era perang informasi, ga perlu lagi menjajah secara fisik. Asing bisa mudah saja mendikte kebijakan kita dari meja kerja mereka, bila setiap informasi penting dan rahasia bisa mereka ketahui,” jelas Pratama.
Peristiwa penyerangan website Paspampres beberapa waktu lalu menjadi peringatan bagi pemerintah. “Deface di web Paspampres hanya serangan yang terlihat. Serangan cyber yang hebat itu tak terdeteksi, tapi berhasil mencuri tanpa disadari,” tegasnya.
Bagi Pratama, memperkuat pertahanan cyber nasional harus dengan pemberdayaan SDM dan produk dalam negeri. “Kita masuk MEA, tapi jangan sampai sektor strategis seperti pertahanan cyber memberdayakan orang asing, akan sangat berbahaya,” terangnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah harus segera merealisasikan terbentuknya Badan Cyber Nasional (BCN). Selain menjadi wadah bagi cyber army, BCN juga menjadi penangkal pertama terhadap serangan cyber ke Indonesia. (JN14)
