SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 2.000 buruh Jateng akan mengepung kantor Gubernuran Jalan Pahlawan untuk melakukan aksi unjuk rasa hari ini, Senin (26/10). Para buruh yang tergabung dalam lintas perserikatan ini menolak Rencana Peraturan Presiden (RPP) yang dinlai tak menyejahterakan buruh. Hal itu dikemukakan salah satu Ketua aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), Nanang Setyono.
“Kami jelas menolak RPP tersebut karena perhitungan penetapan upah untuk buruh, akan membuat upah kami menjadi minim dan tidak bisa menghadapi inflasi,” ungkap Nanang saat dihubungi wartawan, kemarin.
Tak hanya akan berdampak buruk pada buruh, Nanang mengklaim RPP tersebut juga sangat tidak berpihak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perhitungan upah minimum jika tak didasarkan pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sama halnya membiarkan pekerja terbelenggu dengan kemiskinan.
“Pemerintah yang semeskinya memberikan insentif pada pengusaha, baik di sektor pajak atau lainnya. Semekinya begitu. Jangan membebankan semua ke pengusaha, lalu dampaknya ke efisiensi gaji buruh. Kan kami yang kena. Kalau Presiden justru tak memberikan solusi, kami akan mohok kerja besar-besaran,” tandasnya.
Gunernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan rumusan UMK 2016 masih berlangsung. Dari catatannya mengenai UMK, terdapat 12 daerah sudah sesuai KHL, 7 daerah KHL naik kurang dari 10 persen, dan 14 daerah UMK masih kurang dari KHL. Selebihnya, 2 daerah tak disebutkan Gubernur bagaimana kondisinya.
“Mau pakai PP atau KHL, masih belum bisa dipastikan. Namun, kami harapkan tidak ada angka yang turun. Kasihan ini kan tahun pertama Tripartid melakukan survey. Yang sensitif adalah angkanya, karena dikhawatirkan ada yang turun,” ungkap Ganjar.
Diakui Gubernur masih ada dua angka yang diusulkan, sehingga masih membutuhkan pembicaraan khusus bagaimana angka yang akan diambil sebagai keputusan yang tepat. Namun, Gubernur memastikan, jika PP harus dijalankan, maka akan diusahakan angka upah di Jateng tak akan ada yang turun. (JN01)
