SOLO, Jowonews.com – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo sepertinya memiliki daya tarik tersendiri bagi investor dari luar negeri. Kali ini giliran investor asal Korea Selatan yang tertarik untuk mengelola sampah di satu-satunya TPA di Kota Solo itu.
Hal tersebut diutarakan Direktur Utama PT Siram Riak Energi, Sri Suhartiningsih usai bertemu dengan Penjabat (Pj) Walikota Solo, Budi Suharto di Balaikota Solo, Rabu (7/10). “Kami baru menjalin komunikasi dengan wali kota dalam rangka penjajakan. Karena itu kami juga ajak investor dari Korea Selatan untuk membicarakan kemungkinan menjalin kerja sama,” ujarnya.
Sri menambahkan, perusahaannya bersama mitra sudah berpengalaman puluhan tahun menangani pengolahan sampah di Korea Selatan. Jika proyek pengolahan sampah tersebut terjalin, maka akan menjadi kerja sama perdana antara perusahaannya dengan pemerintah daerah di Indonesia.
Sebelum menjalin kerja sama sendiri, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menyusun studi kelayakan di TPA Putri Cempo. Dimana penelitian tersebut meliputi penelitian fisik untuk mengklasifikasi jenis sampah di TPA Putri Cempo.
“Kami membutuhkan sampah yang kandungan organiknya besar, jadi memang tidak bisa sembarang sampah,” katanya. Disinggung berapa besarnya investasi yang akan dibutuhkan untuk proyek tersebut, Sri mengatakan belum bisa menentukan. Pasalnya, masih menunggu hasil studi kelayakan yang akan dilakukan.
“Yang jelas pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk menangani sampah. Kami tidak mengutip tipping fee dari pemerintah, sebab kami sudah mendapat keuntungan tanpa itu,” ujarnya.
Sri mengatakan, nantinya pengolahan sampah akan menggunakan insenerator dengan tekhnologi asal Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman pihaknya selama ini dari seratus ton sampah bisa diolah menjadi listrik sebesar 5,8 megawatt. Padahal, TPA putri Cempo sendiri per hari menghasilkan sampaj 260 ton.
Sementara itu, Pj Walikota Solo, Budi Suharto berharap kerja sama dengan Korea Selatan ini bisa membuahkan hasil. Pasalnya, upaya untuk mencari mitra dalam pengelolaan sampah sudah berjalan selama empat tahun namun selalu berakhir dengan kegagalan.
“Penyebabnya, kebanyakan investor meminta agar pemerintah memberikan fee atas pengelolaan sampah yang dilakukan. Memang hal ini wajar dan jauh lebih hemat dibanding jika pemerintah mengelola sampahnya sendiri.
Hanya saja, tipping fee tersebut membuat kerjasama pengelolaan sampah harus melalui proses lelang. Ini yang sangat menyulitkan lantaran tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah,” katanya.(JN01)
