Kudus, Jowonews.com – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Mukhasiron mengatakan, kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan, lantaran banyak masyarakat yang diserap dari BLK tidak sesuai kriteria.
”Kalau BLK bersumber dari dana cukai, jadi memang diprioritaskan dengan warga yang dari perusahaan rokok. Namun nampaknya terlihat tidak, dan dari tiap tahun selalu diulangi,” kata Mukhasiron Rabu (11/3).
Menurutnya, di 2015 ini, biaya untuk BLK sejumlah Rp 7 miliar. Dan denan biaya sebanyak itu, harusnya dapat memecahkan persoalan yang dialami masyarakat. selain itu juga, model yang dilatih juga harus diprioritaskan pekerja rokok.
Dia mengatakan, pihak dewan bukan diam melihat hal tersebut. Setidaknya tiga kali, anggota komisi D memanggil UPT BLK. Dan jawabannya tetap sama, dengan perekrutan dan pelatihannya. Sehingga terkesan ada hal yang disembunyikan.
”Kami harus datang kesana langsung, sehingga tahu kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya kami sudah mengagendakan. Dan hanya menunggu waktu yang tepat saja,” ujarnya.
Selain kendala perekrutan yang dinilai kurang maksimal. Adanya BLK juga dinilai tidak dikenal masyarakat. terbukti, banyak warga Kudus yang sebenarnya membutuhkan BLK, namun malah tidak tahu dengan BLK. Bukan hanya itu saja, jikapun ada yang tahu, jurusan yang terdapat di BLK juga tidak diketahui.
Hal itu harusnya menjadi tugas untuk BLK, lanjutnya. Sebab dengan sosialisai yang lebih matang ke masyarakat tingkat desa, maka akan menghasilkan masyarakat yang memang lebih membutuhkan dalam bekajar di BLK.
”Selama tiga kali pemangglan, mereka dari BLk menerapkan tiga pola, pertama dengan mengajar langsung di BLK di gedug yang ada. Kemudian dengan bekerja sama dengan LPKS atau kursusan, dan yang ketiga dengan mobil training secara keliling,” jelasnya.
Pihaknya berharap, BLK dapat lebih transparan. Dan dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan. Sehingga, lulusan BLK dapat mudah mencari pekerjaan dengan bekal yang cukup. (JN01)
