SRAGEN, Jowonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat diminta dalam audit keuangan daerah Pemkab Sragen tidak sebatas mengecek secara administrasi. Namun juga diminta terjun ke lapangan untuk memastikan kegiatan anggaran APBD apakah tepat sasaran atau untuk kepentingan politik.
Menjelang pelaksanaan pilkada banyak paket pekerjaan fisik yang dinilai tidak terealisasi
sebagaimana mestinya. “Langkah itu perlu diambil untuk antisipasi agar tidak ada proyek
fiktif. Dalam penyelenggaraan APBD 2015 ada indikasi banyak dana proyek yang dialihkan untuk kepentingan dana kampanye pilkada,” tandasMuhammad Fadlan Wakil Ketua PC NU Sragen, Selasa (15/12).
Menurut Fadlan, saat pilkada Sragen berlangsung, praktik money politics begitu santer dilakukan oleh pasangan calon bupati-wakil bupati. Sehingga untuk memastikan penggunaan anggaran APBD betul-betul tepat sasaran, audit yang dilakukan BPK harus benar-benar teliti, dan jangan sebatas terima laporan secara administrasi.
Menurut Fadlan, kegiatan audit tidak hanya dilakukan terhadap realisasi dana APBD yang digulirkan di desa. Tetapi audit juga harus dilakukan detail di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sragen.
Dia menilai, selama ini sejumlah BUMD rentan dijadikan ”sapi perah” oleh penguasa. Akibatnya asset milik pemkab yang seharusnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, seringkali diselewengkan oleh penguasa. Salah satunya penyimpangan dana untuk keperluan politik praktis saat pilkada.
“Kami mendapatkan aduan adanya indikasi penyimpangan di beberapa BUMD yang terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,”imbuhnya. Tidak hanya di lingkungan BUMD, Fadlan juga meminta Inspektorat melakukan pengawasan secara detail terkait sejumlah kegiatan pembangunan fisik di sejumlah desa.
Fadlan mengungkapkan, di beberapa daerah pihaknya mendapat kabar banyak dana desa yang diselewengkan. Hal itu tidak lepas dari kentalnya muatan politis yang terjadi menjelang pelaksanaan pilkada Sragen.
Dikatakan Fadlan, menjelang pelaksanaan pilkada, bayak paket pekerjaan fisik baik berupa penunjukkan langsung maupun pengajuan program desa.Namun dalam realisasinya tidak seperti yang direncanakan. Sebab banyak dana desa yang terindikasi hanya sebatas untuk kepentingan politik praktis atau pencitraan.
”Banyak aduan dari jamaah di desa-desa yang mengeluhkan pembangunan. Sebab dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak sepenuhnya terealisasi,” imbuhnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Sragen Suharto mengatakan, proses pengawasan akan dilakukan sesuai prosedur.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti setiap laporan maupun aduan yang masuk ke Inspektorat. ”Pengawasan tetap dilakukan. Sampai saat ini belum ada aduan terkait penyimpangan dana di BUMD maupaun penggunaan dana desa dari APBD 2015,” kata dia. (JN01/JN03)
