Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), yang disebut merekomendasikan pembelian Gudang Oudetrap membantah. Meski menangani Kota Lama, BPK2L mengaku tak pernah dilibatkan pemkot dalam urusan membeli Oudetrap atau Gudang Gambir tersebut.
Meskipun demikian, pihaknya mendukung pembelian Gudang Gambir tersebut, bahkan jika bisa pemkot membeli semua bangunan di Kota Lama. Setelah Gudang Gambir dibeli, harapannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di Kota Lama.
‘’Pembelian itu dari uang APBD pemkot, sedangkan kami bukan SKPD,’’ ujar Ketua BPK2L Semarang Agung Priyo Oetomo.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta pemkot untuk transparan dan terbuka dalam pembelian Gudang Gambir. Dewan akan meminta klarifikasi kepada wali kota dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti.
‘’ Dewan tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atas pembelian gedung itu. Tapi memang dalam pembelian aset ada mekanisme. Kalau perlu apraisal harus dibuka juga, agar semua tahu karena itu menggunakan uang rakyat,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono. Mengingat pembelian itu menggunakan uang APBD yang jumlahnya tak sedikit, Rp8,7 miliar.
Terkait penggunaan gedung yang belum jelas, Agung BM juga mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi dulu dalam paripurna LKPJ sekitar bulan Maret mendatang.
‘’’Tapi kalau komisi terkait mau mempertanyakan itu bisa saja dilakukan ke dinas terkait. Termasuk soal fungsinya. Pemkot juga harus jawab keresahan publik dengan memberikan keterangan jelas, baik proses pembelian, mekanisme pembelian, apraisal, dan peruntukannya setelah dibeli,’’ katanya. (JN06)
