SEMARANG, Jowonews.com – Bank Perkreditan Rakyat (BPR)—Badan Kredit Kecamatan (BKK) diminta untuk fokus pada penyaluran kredit yang sifatnya produktif kepda masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Jamaluddin, dalam keterangannya pada Jumat (15/4/2016).
Menurut Jamal fokus BPR-BKK pada penyaluran kredit produktif tersebut adalah dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Tahun 2015 rasio kredit produktif BPR BKK se-Jateng sebesar 59,27 persen, ini masih perlu didorong lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Jamal menyampaikan bahwa dengan adanya kredit produktif, akan mendorong pergerakan sektor riil di masyarakat. “Sehingga, kami meminta agar ekspansi kredit BPR BKK harus diarahkan ke sektor tersebut,” tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.
Dikatakan Jamal, saat ini peran BPR BKK sangat penting dalam intermediasi keuangan, khususnya kepada golongan ekonomi lemah. “Berbeda dengan Bank Umum, BPR BKK sebaiknya lebih fokus melayani kebutuhan masyarakat kecil, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pengusaha kecil yang belum dijangkau oleh bank umum serta sebagai upaya mewujudkan pemerataan layanan perbankan dan kesempatan berusaha,” jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Biro Perekomian Jateng angka penyaluran kredit produktif BPR BKK meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2013 kredit produktifnya sebesar 2,93 trilun atau 55,31 persen kemudian meningkat pada 2014 menjadi 3,55 triliun atau 59,39 persen, dan pada 2015 meningkat lagi hingga 3,90 triliun.
“Dari tahun ke tahun ada peningkatan kredit produktif yang di salurkan BPR BKK, saya sangat mengapresiasi hal ini, namun perlu ditingkatkan lagi,”imbuh dewan asal daerah pemilihan VI Jateng ini.
Di sisi lain, Jamal menyebut bahwa kredit konsumsi memang tidak bisa dihilangkan sama sekali dari BPR BKK karena beberapa kebutuhan mendesak dalam pembiayaan dan mengantsipasi kredit macet atau NPL. “Penyaluran kredit konsumtif merupakan strategi yang dipilih karena pertimbangan risiko yang mereka nilai lebih rendah serta return yang tinggi,” kata Jamal.
Kredit konsumtif, imbuhnya, biasanya disalurkan BPR BKK kepada para pegawai, baik di instansi pemerintah atau swasta, yang pengembaliannya diangsur dengan potong gaji setiap bulan. Karena ada jaminan potong gaji, banyak BPR BKK lebih menyukai cara ini untuk menekan non performing loan (NPL). “Pandangan semacam itu biasanya mengesampingkan penyaluran dana ke usaha-usaha produktif yang dinilai lebih berisiko,”paparnya.
Sementara, kredit produktif sendiri memang akan akan menambah resiko NPL karena pengembalian kredit dari masyarakat tidak pasti. “Untuk mengatasi resiko kredit macet pada penyaluran kredit produktif, BPR BKK bisa lebih selektif lagi dalam melihat calon debitur dan prospek usaha yang dibangun,” ujarnya.
Saat ini, jika dilihat dari data Biro Perekonomian Jateng terdapat beberapa BPR BKK yang kredit produktifnya sudah bagus seperti di Kabupaten Sragen mencapai 409,4 miliar atau rasionya 89,29 persen, begitu juga di Kabupaten Banjarnegara 264,1 miliar dengan rasio 79,04 persen Namun ada sebagian yang masih minim kredit produktifya di bawah 30 persen, seperti di Kota Semarang 12,70 persen, Kota Salatiga 14,60 persen, dan Kota Pekalongan 18,06 persen.
“Untuk BPR BKK yang sudah bagus kredit produktifnya perlu diapresiasi. Pemrov dan Pemkab harus berani menambah modalnya pada BPR BKK tersebut, semakin banyak modal yang distorkan akan sangat membantu BPR BKK dalam menambah kredit yang akan disalurkan ke usaha-usaha mikro masyarakat,” tutupnya. (jn03)
