KENDARI, Jowonews.com – Sekitar 200 orang buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara, Senin, kembali berdemonstrasi untuk mengadukan nasib mereka ke Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra).
Warga eks buruh yang umumnya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu sebelumnya juga melakukan unjuk rasa yang sama di kantor dewan itu, hingga akhirnya para buruh bersama keluarganya ditampung sementara di Aula Dinas Sosial Sultra.
Aksi buruh PHK yang umumnya sebagai pekerja kasar pada perusahaan sawit milik PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Mulya Tani Konawe (MTK) itu tampak mengundang perhatian masyarakat Kota Kendari karena mereka memboyong keluarganya ke kantor parlemen provinsi itu.
Pantauan di gedung Sekertariat DPRD Sultra, sekitar 200 orang warga NTT yang menjadi korban PHK oleh dua perusahaan kelapa sawit itu, di antaranya ada sekitar 10 orang anak dan balita serta 50 orang perempuan, ikut berunjuk rasa mengadukan nasib mereka.
Salah seorang perwakilan buruh, Adrianus Dalin saat berorasi menyampaikan, aksi damai mereka sudah dilakukan beberapa kali ke DPRD Sultra itu, bahkan mereka telah menginap di halaman dan aula Dinas Sosial Sultra dalam beberapa hari terakhir ini.
Para buruh yang sebagian berjalan kaki dan menumpang angkutan kota itu saat tiba di gedung Sekertariat DPRD Sultra, tidak ada seroang pun anggota DPRD Sultra yang menemui mereka.
Padahal, menurut mereka, kedatangan para buruh di gedung DPRD Sultra itu agar bisa dimediasi terkait hak-hak mereka yang belum terealisasi dari PT DJL dan PT MTK.
Mereka mengatakan, sejak di-PHK secara sepihak oleh kedua perusahaan sawit tersebut, para buruh itu tidak mendapatkan kompensasi sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, padahal mereka bekerja sejak tahun 2009.
Sementara itu tokoh masyarakat NTT yang berdomisili di Kota Kendari, yang juga mediator para buruh itu, Maidin Abdul Said saat menyampaikan orasi bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan mediasi kepada pemerintah dan DPRD provinsi Sultra terkait nasib buruh PHK itu.
“Saya minta saudaraku (warga NTT-red) untuk tetap bersabar dan memberi kepercayaan kepada anggota DPRD Sultra untuk memberi solusi terkait nasib buruh yang di-PHK oleh perusahaan itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, semestinya hari ini rekan-rekan buruh tidak perlu turun berorasi, karena jadwal acara dengar pendapat antara perusahaan dengan buruh melalui mediasi anggota DPRD Sultra akan dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Oktober mendatang,” ujarnya.
“Aksi hari ini saya nilai masih sah-sah saja dengan catatan para kelompok aksi tidak ada yang anarkis dan merusak fasilitas milik negara,” ujar Maidin.
Hingga berita ini disiarkan, para buruh PHK itu masih berorasi dan bertahan di halaman gedung sekertariat DPRD Sultra dengan pengawalan aparat kepolisian. (Jn16/ant)
