Semarang, Jowonews.com -Kualitas LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2014 tidak jauh berbeda dengan LKPJ Gubernur Akhir TA 2013 yang terdapat banyak kekuarangan. Namun demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2014 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3/2007. ,
Demikian hasil kajian yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng atas LKPJ Gubernur Akhir TA 2014, yang dilaporkan Ketua Pansus LKPJ Sriyanto Saputro dalam rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian, Rabu (22/4).
“LKPJ Gubernur Jateg Akhir Tahun Anggaran 2014 secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3/2007.Namun demikian, kualitas LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2014 tidak jauh berbeda dengan LKPJ Gubernur Akhir TA 2013. Terdapat sejumlah kekurangan dalam LKPJ 2014,”ungkap Sriyanto Saputro.
Menurut Sriyanto, LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2014 kurang menggambarkan data atas dinamika persoalan yang riil ada di Jateng dan Selama ini menjadi perhatian publik. Sebagai contoh tingginya pelangaran terhadap angkutan muatan barang, alih fungsi lahan, kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jateng, kasus kekarasan terhadap anak dan lain sebagainya.
Dari aspek kinerja, tingkat kegagalan tidak memenuhi target ternyata sangat tinggi sekali. Dari 426 indikator yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2014, 49 (13%) indikator dipastikan tidak tercapai.
Ironisnya, berdasarkan kerja Pansus LKPJ, dari 49 indikator yang tidak tercapai itu terjadi sebagaian besar terjadi di Dinas Kesehatan dan Pendidikan yang merupakan urusan wajib. Di Dinas Pendidikan indikator gagal ada 9.
Antaralain angka kematian ibu sebesar 126,55 per 100.000 kelahiran hidup (711 kasus) belum mencapai target 118. Dengan penyebab kematian ibu adalah 22,93% perdarahan, 28,10% hipertensi, 4,93% gangguan sistem pembuluh darah, 3,66% infeksi dan 42,33% penyakit lain yang tidak dapat diprediksi.
Angka kematian DBD sebesar 1,44% juga belum mencapai target 1%. Angka kesakita DBD sebesar 35,9% per 100.000 penduduk juga belum memenuhi target 20%. Angka penemuan kasus baru Kusta sebesar 5,15% per 100.000 penduduk belum mencapai target 6 dan lebih rendah dari5,8.
Sedangkan di Dinas Pendidikan mencapai 8 indikator yang gagal. Permasalahannya, belum semua anak usia sekolah pendidikan dasar dan anak berkebutuhan khusus terlayani pendidikan. Masih tingginya angka anak putus sekolah khususnya jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
Disamping itu masih rendahnya capaian APK pendidikan menengah dan dibawah capaian nasional guna mendukung pencapaian target Wajar 12 tahun. Juga masih kurangnya pendidikan berkualifikasi S1/D4 khususnya untuk jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
Dari gambaran itu, menunjukkan kalau Dinas Kesehatan dan Pendidikan adalah dua lembaga yang paling buruk kinerjanya di pemprov Jateng.(JN01)
