SEMARANG,Jowonews.com – Kebijakan Pemprov Jateng menjual 25 persen saham jalan tol Semarang-Solo (SS) pada akhir tahun 2015 kepada PT Astra International Tbk dan tahun 2016 berencana melakukan pembelian kembali (buy back) mendapat reaksi keras dari kalangan LSM.
Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mengecam keras kebijakan yang telah diambil Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.
“Kebijakan menjual, lalu mau membeli lagi ini kan kebijakan makelar. Mental makelar yang ingin mencari keuntungan,” tegas Koordinator Bidang Moitoring Aparat Penegak Hukum (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto SH, Jumat (29/4).
Menurutnya, Gubernur Ganjar Pranowo harus menjelaskan kepada publik. “Maksudnya apa saham jalan tol Semarang-Solo yang dimiliki pemprov dijual, tapi sekarang mau dibeli lagi,”katanya dengan nada tinggi.
Jalam tol SS, masih menurut Eko Haryanto, yang merintis adalah mantan Gubernur Mardiyanto dan dilanjutkan Bibit Waluyo. Ganjar Pranowo sekarang ini tinggal meneruskan saja. “Harusnya saham pemprov di pengelolaan jalan tol Semarang-Solo bisa bertambah, tapi ini malah dijual,”katanya.
Dengan kebijakan menjual saham tol SS tersebut, menurut Eko Haryanto, Ganjar tidak pantas menjadi Gubernur Jateng. Sebab, yang ada dalam fikirannya adalah menjadi makelar yang mencari keuntungan.
“Ini gubernur pikirannya makelar, cari keuntungan. Ini juga menjadi bukti gubernur tidak konsisten. Menjadikan Jateng sebagai mainan,”paparnya.
Eko Haryanto mendesak kepada KPK supaya segera turun ke Jateng untuk menyelidiki dan menyidik penjualan 25 persen saham tol SS yang laku Rp 780 miliar pada akhir tahun 2015 lalu. Dia menduga ada unsur korupsi KKN dibalik penjualan saham tersebut.
Rencana pembelian kembali saham tol SS yang sudah dijual ke PT Astra itu disampaikan oleh Direktur Utama PT SPJT Ir Krisdiyani Syamsi MM.
“Sekarang belum kita beli. Tapi sesuai amanat RUPS, kita diminta membeli kembali 4,9 persen saham tol Semarang-Solo. Sehingga saham kita yang sekarang 1,1 persen akan menjadi 5 persen,”ungkapnya usai rapat dengan Ketua DPRD Jateng, Asisten I Setda Ir Djoko Sutrisno dan Bir Perekonomian di lantai 2 Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (28/4).
Krisdiyani tidak mau mengungkapkan berapa nilai saham 4,9 persen yang akan dibeli lagi oleh Pemprov Jateng. Namun demikian, ia memastikan harganya lebih mahal bila dibanding saat dilepas/dijual dahulu.
Kenapa tahun kemarin harus dijual 25 persen, kalau sekarang harus dibeli lagi 4,9 persen?. Krisdiyani beralasan pada saat itu investor yang mau membeli tidak mau kalau saham yang dijual kurang dari 25 persen. Sehingga saat itu dari 26 persen saham yang dimiliki, Pemprov Jateng menjual 25 persen. (jn01)
