SLEMAN, Jowonews.com – Kabupaten Sleman selama beberapa tahun selalu menunjukkan surplus dalam produksi beras sehingga kawasan lereng Gunung Merapi ini menjadi “lumbung pangan” bagi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendukung program ketahanan pangan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno mengatakan, ketersediaan beras hasil produksi Kabupaten Sleman sampai dengan November 2015 sebanyak 199.124 ton dan kebutuhan beras sebanyak 75.309 ton yang berarti surplus 123.815 ton gabah kering giling (GKG), kemudian produksi daging ayam sebesar 17.365 ton dan kebutuhan sebanyak 3.492 atau surplus 13.873 ton.
“Sedangkan daging sapi hasil produksi 1.829 ton dan kebutuhan sebanyak 1.536 ton atau surplus 293 ton, telur ketersediaan 15.192 ton dan kebutuhan sebanyak 7.566 ton atau susplus 7.626 ton dan untuk kebutuhan kedelai Sleman tidak dapat mencukupi karena bukan daerah produsen kedelai, namun masih bisa dicukupi dari daerah lain,” katanya.
Namun kondisi ini pada tahun-tahun yang akan datang terancam akibat tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi gedung-gedung, baik perumahan, apartemen maupun hotel.
Atas kekhawatiran alih fungsi lahan tersebut Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi mengeluarkan moratorium pembangunan hotel dan apartemen di wilayah setempat.
Gatot Saptadi mengatakan penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel dan apartemen baru tersebut sampai pola pembangunan dan tata ruang serta tata wilayah di Sleman sudah tertata dengan baik.
“Setidaknya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkontrol saat ini dapat diperbaiki. Selain itu tata ruang dan wilayah yang mendukung konservasi air maupun pelestarian lingkungan juga sudah tertata dengan benar dan baik,” katanya.
Ia mengatakan, kunci penataan Kabupaten Sleman adalah tata ruang, program apa yang harus dibuat, termasuk regulasi tentang perizinan hotel dan apartemen.
“Sebenarnya moratorium ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, namun sudah melalui kajian dari Pusat Studi Lingkungan UGM sejak 2014. Banyak yg dicermati terkait dampak munculnya hotel dan apartemen, termasuk kondisi sosial masyarakat, sehingga dikeluarkan Perbub No 63 tahun 2015 mengenai penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel dan apartemen,” katanya.
Gatot berharap moratorium ini menjadi kesempatan untuk perbaikan regulasi, manajemen, perizinan dan tata ruang ke depan yang lebih baik.
“Diharapkan ke depan dapat dilakukan dengan lebih tertib,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini di Sleman sudah ada 47 hotel dan apartemen, sedangkan yang menunggu izin ada 50 hotel dan apartemen.
“Moratorium itu juga telah diberlakukan sejak ditetapkan pada 23 November 2015 hingga akhir 2021 mendatang. Melalui regulasi ini, Pemkab Sleman tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel, apartemen, dan kondotel di seluruh wilayah Sleman. Termasuk permohonan pendirian hotel nonbintang,” katanya.
Latar belakang munculnya kebijakan tersebut adalah isu peralihan lahan yang mengancam lahan pertanian.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada sektor pertanian, mengingat Sleman merupakan daerah penyangga pangan DIY. “Ini merupakan komitmen Pemkab Sleman dalam membenahi wilayah. Potensi yang ada, seperti pertanian, harus dipertahankan. Termasuk mempertahankan lahannya,” katanya.
Meski demikian, kebijakan tersebut dapat berubah seiring terpilihnya Bupati Sleman definitif pada Pilkada Serentak 2015.
“Jika nanti ada perubahan, itu merupakan wewenang dari bupati definitif yang akan menjabat nanti,” katanya.
Ia mengatakan, pesatnya pembangunan di wilayah berdampak dapat peningkatan perekonomian, sehingga diperlukan regulasi yang sesuai agar dampak positif pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kami tidak menghalang-halangi investasi, namun perlu diatur. Izin hotel, apartemen, kondotel yang sudah masuk tetap diproses, selama memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku. Namun dengan aturan ini tidak ada lagi izin pendirian baru yang dikeluarkan, sembari kami melakukan penataan yang sudah ada,” katanya.
Cegah Pengkotaan Desa Gatot mengatakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman yang harus diwaspadai adalah adanya kegiatan yang mengarah pada mengkotakan desa-desa yang ada.
“Pembangunan yang mengarah kepada mengkotakan desa-desa ini perlu diwaspadai, harus diproteksi,” katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah harus komitmen soal tata ruang, sehingga kompoisisi perkotaan dan perdesaan harus seimbang.
“Pembanguna pusat-pusat perbelanjaan, hotel dan lainnya harus dikendalikan. 12 ribu sekian harus merupakan wilayah perkotaan, dan 10 ribu tetap sebagai wilayah pedesaan,” katanya.
Ia mengatakan, masalah yang muncul adalah alih fungsi lahan dan masalah konservasi air, dimana Kabupaten Sleman selama ini merupakan lumbung pangan bagi DIY dan merupakan daerah tangkapan air bagi wilayah di bawahnya seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
“Luas lahan pertanian yang 15 ribu hektare harus dipertahankan untuk menjaga swasembada pangan dan ketahanan pangan,” katanya.
Gatot mengatakan, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan Insentif pelaku pertanian yang ada di wilayah setempat.
“Insentif dan kemudahan bagi pelaku pertanian ini harus diberikan. Selain itu ektensifikasi pertanian harus ditingkatkan. Ada masyarakat yang tidak goyah dengan iming-iming lahan pertanian dijadikan bangunan-bangunan beton,” katanya.
Ia mengatakan, selain itu dari sisi perizinan harus solid dan tidak mudah memberikan izin-izin yang mengarah kepada alih fungsi lahan dan pembangunan yang mengancam pertanian dan konservasi air.
“Sekarang perizinan di Sleman mengarah satu atap. Ini jadi pintu masuk mengendalikan kawasan Kabupaten Sleman, belum terlambat meski harus ada masa transisi,” katanya.
Rektor Instiper Dr Ir Purwadi MSi mengatakan keberadaan Sleman di bawah lereng Merapi banyak bergantung sektor pertanian, tapi kondisinya terdesak oleh laju alih fungsi lahan yang massif terjadi.
“Kami siap bekerja sama mendidik mahasiswa dan pemuda jadi pelopor pertanian. Banyak peluang usaha pertanian yang bisa digeluti kaum muda, agar menjadi petani tangguh,” kata Purwadi. (Jn16/ant)
