JAKARTA, Jowonews.com – Sinergi, sinergi, sinergi!!!. Kata yang bermakna menjalin kerja sama satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu, selalu diucapkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam setiap menyampaikan sambutan pada beberapa kesempatan.
Sinergi menurut Rini, bisa menjadi salah satu cara bagi perusahaan milik negara untuk keluar dari berbagai kesulitan dan bangkit menjadi sebuah korporasi yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan.
Dalam setahun kepemimpinan Rini Soermano sebagai kuasa pemegang saham BUMN, tercatat banyak terobosan yang sudah memberikan gambaran bahwa telah terjadi percepatan dalam hal implementasi.
Khusus pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur, sejumlah BUMN langsung menggenjot sinergi yang diklaim dapat mendukung perekonomian nasional serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN-Kabinet Kerja: BUMN Hadir Untuk Negeri”, Rini membeberkan berbagai pencapaian yang sudah dilakukan perusahaan milik negara dalam satu tahun periode kepemimpinan Presiden Jokowi-JK.
“Banyak hal yang sudah dicapai dalam pembangunan infrastruktur, tetapi kuncinya adalah sinergi,” tegas Rini.
Di sektor kelistrikan, yang dinilainya sebagai salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi PT PLN, PT PGN dan PT Pertamina telah mengambil sejumlah langkah terobosan, salah satunya percepatan pembangunan pembangkit listrik program 35.000 MW dan 7.000 MW (sisa pemerintahan sebelumnya).
PGN memperluas infrastruktur pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) I yang sempat mangkrak, sehingga bisa menghemat anggaran hingga Rp2,1 triliun, sedangkan Pertamina mengambilalih operasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan mengakuisisi 22 persen saham Argo Capital BV dan Agro Global Holding BV.
Percepatan pembangunan infrastruktur sektor kelistrikan tentu menjadi salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi tidak mungkin berkembang secara pesat kalau infrastruktur listrik tidak dibangun secara cepat,” tegas Rini.
Pada infrastruktur maritim, sampai dengan 2019, empat perusahaan PT Pelindo I-IV mengerjakan proyek strategis infrastruktur maritim di 45 lokasi total investasi sebesar Rp109,3 triliun, dengan lima proyek utama yaitu Kuala Tanjung, Makassar New Port, New Priok, Teluk Lamong dan Sorong.
Sinergi BUMN juga terjadi pada proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, proyek hilirisasi Kelapa Sawit (oleo chemical) yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.
Pada proyek ini hasil sinergi BUMN seperti PT PLN yang membangun gardu induk berkapasitas 150 KV, pembangunan GITET 275 KV. Selain juga Pertamina Gas (Pertagas) menyediakan jaringan transmisi pipa gas, sedangkan PT PGN mendistribusikan gas ke Kuala Tanjung-Sei Mangkei dari Duri, Dumai.
Sedangkan pada KEK Sei Mangkei, sinergi juga melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berupa penyediaan jaringan fiber optik dan tower dan transmisi.
Di sektor infrastruktur transportasi, sinergi dilakukan BUMN untuk merealisasikan proyek kereta cepat (High Speed Rail/HSR) Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan terpadu (transit oriented development/TOD).
Proyek senilai 5,58 miliar dolar AS ini melibatkan konsorsium BUMN, PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api, PT Jasa Marga, PTPN VIII yang membentuk anak usaha dengan investor asal Tiongkok.
Tidak ketinggalan, sinergi juga terjadi pada integrasi ATM Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) Link Merah Putih, yang melibatkan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN.
Dengan konsolidasi mesin ATM Himbara Link Merah Putih ini, nasabah diberikan kemudahan berupa akses satu mesin ATM yang dapat digunakan empat bank BUMN, sehingga jaringan ATM yang semakin luas.
Hingga Semester I 2015 realisasi belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN mencapai Rp322,76 triliun, atau sebesar 37 persen jauh lebih tinggi dibanding realisasi capex Pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang baru mencapai 11 persen.
Dana belanja modal BUMN sebesar Rp322,76 triliun, sebanyak 76 persen dialokasikan untuk proyek infrastruktur, meliputi EP Migas sebesar 25 persen, jalan tol 19 persen, PLTU 14 persen, perkeretaapian 11 persen, kebandarudaraan 4 persen, kepelabuhanan 3 persen.
“Realisasi proyek BUMN semester I 2015 mencapai 80 proyek. Sebesar 30 proyek diantaranya sudah terealisasi di atas 50 persen, 13 persen di atas 80 persen, dan 2 proyek selesai 100 persen,” tegas Rini.
Politisasi Meski secara kasat mata sejumlah kalangan menilai bahwa telah terjadi pergerakan percepatan pengelolaan BUMN dengan berbagai jurus, namun “tekanan” terhadap Rini Soemarno untuk diberhentikan dari jabatannya juga kencang.
Sejumlah politisi secara terang-terangan menghendaki Rini dilesengerkan dengan berbagai alasan, mulai dari tuduhan gratifikasi, tidak profesional, gagal menangani BUMN, hingga dipojokkan sebagai antek Tiongkok.
Sederet nama yang menilai Rini gagal menjalankan tugas antara lain politisi PDIP Masinton Pasaribu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi, Pakar Hukum Tata Negara Masnur Marzuki, hingga mantan Deputi Senior Bank Indonesia yang juga mantan Ketua BPK Anwar Nasution.
Senada seirama, Rini dinilai salah satu pembantu Presiden Jokowi yang tidak mampu menjalankan program Nawa Cita, sehingga wajar masuk dalam daftar “reshuffle” kedua yang santer segera diumumkan.
Waktu terus bergulir. Setelah tekanan pencopotan, Rini belakangan seakan mendapat angin segar karena sejumlah kalangan memperkirakan hanya direposisi ke Kementerian Perindustrian.
Meski begitu, wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu mengaku tidak mempermasalahkan tekanan yang menerpa dirinya.
“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi Widodo soal kemungkinan “reshuffle” kabinet kerja. Semua tergantung Pak Presiden. Saya tidak menanggapi apa-apa, saya tetap bekerja sebaik mungkin,” tegas Rini.
Tekanan politis secara nyata juga terlihat usulan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp39,42 triliun kepada 25 BUMN.
Mayoritas fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna menolak pengesahan PMN, meskipun usulan sudah mendapat restu dari Komisi VI dan Komisi XI.
PDIP, partai pendukung pemerintah justru menjadi salah satu partai yang menolak pembiayaan melalui PMN dengan pandangan bahwa alokasi anggaran sudah selayaknya direlokasi untuk program kerakyatan dalam bentuk padat karya.
Sementara itu, Partai Golkar meminta PMN dialokasikan untuk program prorakyat dibanding diberikan kepada BUMN karena selama ini alokasi anggaran yang minim bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan desa bisa jadi bom waktu.
Sedangkan Fraksi PKS menilai PMN itu harus lebih mendesak untuk program-program kesejahteraan yang bisa meningkatkan daya beli rakyat. Alokasi PMN untuk BUMN perlu analisis terkait kelayakan BUMN.
Infrastruktur Meski DPR belum memberikan persetujuan PMN kepada sejumlah BUMN untuk tahun 2016, namun Rini Soemarno tidak terlalu mempermasalahkannya.
Melalui berbagai terobosan, proyek pembangunan infrastruktur tetap berjalan bahkan sudah memasuki berbagai tahapan finalisasi.
Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, BUMN telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional tercermin dari mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur secara masif di Tanah Air.
“Pembangunan infrastruktur selama ini nyaris menjadi klise, sering diucapkan ketimbang dilaksanakan. Namun pada Kabinet Kerja, berbagai kebuntuan pembangunan infrastruktur mulai didobrak dan pembangunannya sudah digulirkan secara masif dalam skala nasional,” tegas Rini.
Dalam “Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN-Kabinet Kerja. BUMN Hadir Untuk Negeri”, berbagai program mulai BUMN sebagai akselerator pembangunan, mendobrak kebuntuan pembangunan jalan tol, mewujudkan pembangunan terintegrasi, BUMN membangun ketahanan energi, infrastruktur maritim, hingga program kesejahteraan rakyat.
Praktisi bisnis pendiri “Rumah Perubahan”, Rhenald Kasali menilai bahwa pengelolaan BUMN saat ini memasuki paradigma baru karena mampu menciptakan nilai (creating value) baru terutama dalam pembangunan infrastruktur.
“Satu kata, pemerintahan Presiden Jokowi-JK, BUMN sudah menunjukkan arah pengelolaan yang lebih bagus dibanding periode-periode sebelumnya,” kata Rhenald.
Menurut Rhenald, perubahan mendasar yang sudah terjadi di BUMN saat ini adalah pengalihan anggaran APBN kepada “creating value” di bidang infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur tidak lagi sekedar diselesaikan kemudian diserahkan kepada pemerintah. Tapi yang penting adalah pembangunan itu bisa mendapatkan nilai dan pajaknya yang dikontribusikan lebih besar, lapangan pekerjaan lebih banyak walaupun deviden dalam jangka pendek belum bisa terlalu besar,” ujarnya.
Realisasi proyek BUMN semester I 2015 mencapai 80 proyek. Sebesar 30 proyek diantaranya sudah terealisasi di atas 50 persen, 13 persen di atas 80 persen, dan 2 proyek selesai 100 persen.
Dengan pencapaian dalam setahun pertama BUMN tersebut, akan mulai menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada tahun ketiga, karena karena infrastruktur itu dua tahun pertama babak belur, di semua sektor termasuk infrastruktur.
Infrastruktur tidak menjanjikan keuntungan bagi pemerintah. Tapi menjadikan keuntungan bagi developer, dalam hal ini kontraktor itu akan dapat karena ada proses penciptaan nilai (value) di sana. Seperti kereta cepat, tentu akan terjadi ‘return’ di sana.
Namun yang penting dari pembangunan infrastruktur itu adalah untuk publik, karena terjadi “multiplier effect”, dimana barang bergerak bisa lebih cepat, arus barang lebih cepat, jasa lebih cepat, sehingga kegiatan ekonomi bisa lebih baik.
Bertolak dari sinergi dan pengembangan sektor-sektor, Rini memastikan perusahaan milik negara siap menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2016.
“Kita tidak perlu takut menghadapi MEA. Sinergi BUMN membuat perusahaan semakin kuat di dalam negeri, sehingga perusahaan asing yang akan masuk dari ASEAN tidak akan maksimal karena BUMN kita semakin kuat,” tegasnya.
Indonesia menguasai 60 persen ekonomi ASEAN. Jadi dengan sinergi di semua sektor BUMN maka optimalisasi perusahaan bisa tercipta hingga 10-20 kali lipat dari sebelumnya.
Pasalnya dari 119 BUMN tersebut, banyak diantaranya yang memiliki jenis usaha yang sama, hampir samat satu sama lain sehingga jika disatukan akan menjadi kekuatan besar. Sedangkan induk usaha bisa lebih fokus dalam menjalankan bisnis inti perseroan.
Perbankan BUMN jika sendiri-sendiri sangat tidak mampu menghadapi gempuran perbankan ASEAN yang memiliki modal jauh lebih besar dibanding Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN.
Di sektor migas, Pertamina dan PGN dapat bersinergi dimana Pertagas anak usaha Pertamina diakuisisi PGN.
Sedangkan di sektor logistik dan maritim, Rini menggambarkan harus diintegrasikan kekuatan antara perusahaan-perusahaan pelayaran dan pengelola pelabuhan sehingga biaya logistik bisa lebih murah. (Jn16/ant)
