SEMARANG, Jowonews.com – Pemotongan anggaran belanja langsung 2016 sebesar 25 persen di semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dinilai tidak etis oleh DPRD Jateng. Sebab pemotongan dilakukan saat program-program sedang berjalan dan sudah ditetapkan dalam Perda.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, pemotongan anggaran belanja langsung dilakukan dalam rangka penghematan. Pihaknya mendukung penghematan, namun tidak saat kegiatan sudah berjalan.
“Efisiensi buat kita itu sah-sah saja. Tapi jangan yang sudah dilaksanakan, sudah berjalan, terus dikurangi 25 persen. Itu tidak etis,” tandasnya.
Menurut politikus PDIP ini, seyogianya efisiensi anggaran dilakukan sebelum program dijalankan atau lelang dilaksanakan. Dikhawatirkan efisiensi akan menganggu jalannya program.
Salah seorang PNS mengatakan, dari 13 seksi di SKPD-nya semua terpaksa harus mengurangi jumlah kegiatan. Bahkan ada program yang tidak bisa berjalan karena anggaran dikurangi.
“Misal kita adakan kegiatan dengan peserta dari 35 kabupaten/kota, tidak mungkin jumlah peserta dikurangi. Yang paling memungkinkan jumlah uang transpor untuk peserta dikurangi,” kata sumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya.
Diakui, SKPD harus pintar-pintar mengatur bagaimana agar program yang yang sudah dirancang tetap bisa berjalan meski anggaran dikurangi. Dicontohkan, pihaknya harus mengurangi jumlah kegiatan dalam setahun yang sudah dirancang, misal dari sepuluh kegiatan hanya lima yang dijalankan. Selain itu pemberian uang transportasi dan pembelian alat tulis kantor juga dikurangi.
Menurutnya, jika pemotongan dilakukan bertujuan untuk efisiensi tidak masalah. Terlebih jika anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti infrastruktur. “Intinya, asal untuk kemajuan Jawa Tengah tidak apa-apa,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono meminta Pemprov Jateng harus bekerja keras memikirkan cara agar target pendapatan daerah dapat tercapai. Perlambatan ekonomi diakui memberi dampak bagi pendapatan daerah.
“Penghematan belanja langsung boleh-boleh saja, namun di sisi lain target pendapatan tetap harus dikejar. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah harus berupaya lebih keras lagi untuk menggenjot pendapatan dari segi pajak,” tuturnya.
Untuk penghematan, seyogianya anggaran belanja yang dikurangi adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan non prioritas. Diantaranya belanja alat tulis kantor, gaji pegawai.
“Sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur tetap harus dijaga untuk menjaga keberlangsungan pembangunan,” tuturnya.
Pendapatan daerah dari pajak tahun 2016 diperkirakan tidak bisa mencapai target, bahkan turun hingga Rp 2,1 triliun. Hasil rasionalisasi anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun.
Berdasarkan Pergub Jateng No 64/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2016, APBD Jateng mencapai Rp 22,026 triliun. Dari anggaran sebesar itu, jumlah belanja langsungnya mencapai Rp 6,386 triliun. Jika anggaran tersebut dirasionalisasi 25%, maka jumlahnya mencapai Rp 1,596 triliun. (Jn01/jn03)
