SEMARANG, Jowonews.com – Kebijakan Pemprov Jateng melakukan rasionalisai anggaran belanja langsung 25 persen, pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 efeknya mulai dirasakan sejumlah dinas/satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Di Dinas Bina Marga Jateng misalnya, ada 80 km jalan terancam tertunda pembangunannya pada tahun ini. Sebab, anggaran infrastruktur sebesar Rp 2,5 trilun harus dipotong 25 persen untuk rasionalisasi anggaran.
Kepala Dinas Bina Marga Jateng, Bambang NK mengatakan, saat ini masih terus melakukan pengkajian terhadap adanya kebijakan rasionalisasi anggaran. Dari kajian sementara ada sepanjang 80 km jalan di Jateng yang kemungkinan besar bakal tertunda pembangunanya.
“Kami masih terus melakukan kajian, meski memang bakal berdampak di lapangan,” katanya, kemarin.
Meski begitu, Bambang menegaskan rasionalisasi tidak bakal menghambat pembangunan jalan di Jateng. Pihaknya terus melakukan berbagai strategi atau terobosan agar bagaimana proses pembangunan tetap berjalan dan paket jalan bisa terwujud. Saat ini proses pengerjaan jalan masih terus dilakukan dengan anggaran awal sebesar Rp 2,5 triliun.
“Jika memang ini dijalankan, yang penting tidak menganggu kinerja kami di lapangan,” tambahnya.
Pemprov menargetkan pembangunan inftastruktur tahun ini bisa memperbaiki 500 km jalan di Jateng dengan alokasi anggaran Rp 2,5 triliun. Setidaknya ada 137 paket pembangunan infrastruktur di Jateng. Setiap paket berisi tiga sampai lima titik yang berbeda antar satu lokasi dengan lokasi lain. “Kalau pembangunan jalan saya kira tidak ada masalah sudah sesuai target,” akunya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso meminta pemprov tidak asal dalam melakukan rasionalisasi anggaran. Sebab saat ini sudah rampung proses lelang dan ada yang sudah dilaksakana di lapangan.
“Jangan sampai mempengaruhi program infrastuktur apalagi ini sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng. Rasionalisai harus mempertimbangkan skala periortas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” katanya.(jn01/jn03)
