Semarang, Jowonews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Jawa Tengah, Rukma Setya Budi menyayangkan amburadulnya pelayanan KTP elektronik di Jateng. Pasalnya, sekarang banyak masyarakat tidak bisa mendapatkan KTP elektronik, dan hanya diberi KTP model lama atau sementara kalau mengurus KTP.
“Saya juga heran kenapa bisa begitu. Saya sendiri juga belum memiliki KTP elektronik, karena belum jadi,”ungkapnya saat dimintai komentarnya terkait persoalan KTP elektronik, Kamis (16/10).
Menurutnya pemerintah harus segera menuntaskan persoalan KTP elektronik itu. Sebab, keberadaannya sangat penting. Segala sesuatu sekarang ini memerlukan KTP semua.
Kabid Kependudukan Disnakertran, Susu saa dikonfirmasi menyatakan persoalan KTP elektronik yang belum bisa dimiliki masyarakat itu bukan hanya persoalan di Jateng saja. Tapi juga terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Penyebabnya, karena blangko di pemerintah pusat memang belum ada. “Ini karena blangkonya belum ada dari pusat mas,”ungkapnya.
Disampaikannya, proses pembuatan KTP elektronik nanti akan diserahkan kepada kabupaten/kota. Dimana blangkonya dari pusat, tapi dicetak di kabupaten/kota. “Bulan Oktober dana dari APBN Perubahan 2014 untuk KTP elektronik akan diserahkan pada kabupaten/kota berupa Dipa,”jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Susi, untuk KTP elektronik, dari target 26 juta, sekarang sudah terpenuhi kurang lebih 24 juta. Sehingga tinggal 2 juta.
Berapa dana Dipa untuk KTP elektronik yang akan diberikan ke Jateng?. Susi tidak bisa menjawab pasti. Sebab, dana itu akan langsung ditransfer ke masing-masing kabuopaten/kota.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Masyarakat Jawa Tengah yang saat ini ingin membuat kartu tanda penduduk (KTP) baru atau yang akan memperpanjang KTP dipastikan tidak bisa mendapat KTP elektronik. Kalau melakukan pengurusan KTP, hanya akan dilakukan perekaman dan mendapat KTP model lama atau KTP sementara.
Pasalnya, kondisi itu terjadi karena blangko KTP elektronik di direktorat jendral administrasi kependudukan Depdagri habis, karena tidak ada anggarannya. Diperkirakan awal Nopember masyarakat baru bisa mendapatkan E-KTP.
Kepala Dispendukcapil Kota Semarang Mardiyanto membenarkan adanya fakta itu. “Blangko di pusat belum ada mas. Kita hanya melakukan perekaman (pemotretan-red). Yang cetak pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu sudah terjadi sejak lama, sejak sistem KTP elektronik diberlakukan. Sehingga sampai sekarang, di kota Semarang ada sekitar 25 ribu warga yang belum mendapatkan KTP elektronik.
Solusinya, masyarakat yang mengurus KTP baru atau memperpanjang, diberi KTP model lama yang tidak ada chipnya. Nanti awal Nopember, baru akan diganti KTP elektronik.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman mengungkapkan, sekarang ini masyarakat belum bisa mendapat KTP elektronik karena terkait dugaan korupsi KTP elektronik di pusat. “Itu kan terkait dugaan korupsi di pusat,” ungkapnya, Rabu (15/10).
Menurutnya, dalam pelaksanaan KTP elektronik, sejak Januari 2014 sampai sekarang, standar KTP elektronik memang belum bisa dipenuhi. Kalau ada masyarakat yang akan membuat KTP baru (KTP elektronik-red), maka hanya akan mendapat KTP model lama atau KTP sementara yang tidak ada chipnya.
Hal ini terjadi karena pengadaan E-KTP dibiayai pemerintah pusat dan pemda tidak boleh membiayai lagi. Tapi ternyata di APBN Murni 2014 tidak dianggarkan. Tapi baru dianggarkan pada APBN Perubahan 2014. (JN05)
