SEMARANG, Jowonews.com – Demo yang dilakukan oleh PMII Komisariat Walisongo Semarang menuntut Gubernur Jateng untuk berani menarik pihak aparat TNI AD yang memblokade di kawasan urut sewu Kebumen. Pasalnya, pasukan TNI tersebut telah melakukan kekerasa terhadap para petani yang telah mendiami tanah tersebut sejak lama.
“Turun pak Ganjar, temui kami,” sorak demonstran di depan gubernur jalan Pahlawan, Rabu (16/9).
Koordinator aksi, Bima Sakti mengatakan Gubernur Jateng harus berani menarik pasukan TNI AD. Pasalnya mereka telah melakukan pelanggaran kekerasan sesuai UU Nomer 34 Tahun 2004 tentang fungsi dan wewenang TNI. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 tupoksi TNI adalah menegakan kedaulatan negara. Yakni telah melakukan tindakan represifitas TNI pada rakyat, pembatasan hak demokrasi, pengembalian tanah warga urut sewu dan pelanggaran HAM urut Sewu. “Kami menuntut Gubernur dan mengecam aksi kekerasan TNI yang bertindak dengan kekerasan terhadap para petani di kawasan urut sewu. Seharusnya, TNI melindungi masyarakat sesuai tupoksinya bukan melakukan tindakan tidak terpuji,” tegas Bima saat dimintai keterangan.
Pihaknya juga menuntut lima poin. Yakni TNI harus menegakan UU Nomer 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia. Menuntut Kodam Diponegoro untuk meminta maaf kepada petani yang menjadi korban atas represifitas aparat TNI. Selain itu, permintaan Gubernur Jateng untuk melindungi petani urut sewu dari tindakan kekerasan yang dilakukan TNI Kodam Diponegoro. “Keempat, selesaikan konflik antara petani urut sewu dengan TNI di daerah urut sewu dan adili aparat TNI yang bertindak arogan dan semena-mena terhadap petani di urut sewu,” jelasnya.
Namun, hingga orasi yang dilakukan para demontran selesai pihak Gubernur Jateng tidak memenuhi permintaan demonstran. Sebab, Gubernur Jateng tengah berada di Magelang lantaran urusan kedinasan. (JN15)
