SEMARANG, Jowonews.com – Komisi B DPRD Jateng akan mengundang dan minta penjelasan kepada Dinas Pertanian Jateng terkait dengan program kartu tani (KT) yang menjadi program Gubernur Ganjar Pranowo. Pasalnya, rencana itu menyusul temuan,kartu tani yang diberikan kepada masyarakat ternyata tidak geratis, tapi ada biayanya.
Biaya administrasi kartu tani yang bekerjasama dengan BRI ternyata Rp 5.500/bulan dan harus ada saldo mengendap di kartu tani Rp 50.000,00.
“Apapun alasannya karena ada biaya yang harus disediakan petani, itu namanya membebani masyarakat atau petani,”ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudhi Suncahyo, Jumat (3/4/2015)
Menurut Yudhi, komisinya akan minta Dinas Pertanian untuk memberikan penjelasan, supaya tidak debatebel seperti sekarang ini. Apalagi ide awal pembuatan kartu tani memang tidak ada biayanya. Tahunya masyarakat geratis dan sungguh-sungguh untuk kebutuhan petani.
Pemprov harus memberi penjelasan secara gamblang. “Jargonnya Pak Ganjar Pranowo kan ora korupsi, ora ngapusi. Jadi harus dijelaskan. Harus disosialisasikan secara benar kepada masyarakat. Kalau itu kartu kelompok tani, ya jangan disampaikan kalau itu kartu tani,”tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Blora ini mengungkapkan kalau sejak awal dirinya sudah menyampaikan kalau itu sebenarnya bukan kartu tani. Tapi kartu kelompok tani.
Karena kartu kelompok tani itu dipergunakan untuk mengajukan kebutuhan pupuk. Padahal sebelum ada kartu kelompok tani, sebenarnya juga sudah ada mekanisme yang namanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk mengajukan kebutuhan pupuk.
“Sehingga karena ini bersinggungan dengan persoalan kebutuhan pupuk, ya barang kali ada kewajiban kayak begitu (ada biaya administrasi dan uang mengendap,red),”katanya.
Harusnya, masih menurut Yudhi, hal itu tidak perlu. “Masak ada kartu petani kok pakai upah begitu. Harusnya ndak seperti itu,”tegasnya dengan tertawa renyah.
Sebagaimana diberitakan, kartu tani yang diberikan Gubernur Ganjar Pranowo ternyata tidak geratis. Biaya administrasi kartu tani Rp 5.500/bulan, atau lebih murah Rp 1.000 dibanding kartu Simpedes, Rp 6.500/bulan. Untuk print kuota dan cek saldo, pemilik kartu tani tidak dikenai biaya, alias gratis. Sedangkan saldo mengendap di kartu tani sama dengan rekening tabungan lainnya, yakni Rp 50.000.
Hal itu dijelaskan salah satu staf Divisi Layanan BRI Pusat, C Bayu Aji kepada beberapa pengecer pupuk di sela kegiatan Fasilitasi Pertemuan Pendampingan Poktan Gapoktan yang digelar Sekretariat Badan Koordinasi Penyuhan (Bakorluh) Provinsi Jateng di Balai Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Batang, Selasa (17/3).
“Untuk membeli pupuk bersubsidi di pengecer ada dua cara. Pertama, petani yang telah mendebet kartunya di BRI, bisa langsung datang ke pengecer untuk membeli pupuk sesuai kuota. Kedua, petani yang belum mendebet kartunya, tetap bisa pupuk bersubsidi di pengecer. Caranya, membawa kartu tani dan membawa uang cash,” jelasnya.
Setiap transaksi cash, lanjut dia, petani kena biaya administrasi Rp 1.000. Uang Rp 1.000 itu dikenai pajak 10 persen, dan dibagi dua. Yakni Rp 450 untuk BRI dan Rp 450 untuk pengecer. Dan pihak BRI masih memperbolehkan pengecer untuk menarik maksimal Rp 1.000/transaksi kepada petani.
Sebenarnya apa yang dijelaskan Bayu itu sebelumnya ditanyakan oleh salah satu pengecer kepada Kepala Sekretariat Bakorluh Sugeng Riyanto dalam forum fasilitasi tersebut. Namun Sugeng tidak memberikan jawaban, alasannya masih ada forum lanjutan yang membahas soal itu. “Ini baru membahas bagaimana petani mendapatkan kartu tani,” tegasnya.
