SEMARANG, Jowonews.com – Langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menempatkan Hendri Santoso, Auditor Madya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) dinilai sebagai langkah tepat. Dengan diisi ‘orang luar’ dan diberi target menggenjot sumber pendapatan diharapkan akan memunculkan terobosan baru untuk lebih mengoptimalkan kinerja di SKPD tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Ir Sriyanto Saputro MM berharap kesiapan pejabat baru untuk mengundurkan diri ketika target tidak tercapai jangan hanya lips service. Untuk SKPD yang menjadi andalan sumber pendapatan tersebut harus ada parameter yang terukur dan selalu dievaluasi.
‘’Dan ketika target ternyata tidak tercapai, pejabat tersebut harus berjiwa ksatria berani mengundurkan diri,’’ tegasnya kepada wartawan, Senin (5/1).
Dalam penataan selanjutnya – setelah pengisian jabatan eselon II lewat lelang – Gubernur yang kabarnya akan melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV diharapkan benar-benar jeli. Pejabat yang sudah lama bercokol di sebuah SKPD harus ada keberanian dimutasi di tempat baru biar ada penyegaran.
‘’Kalau pejabat terlalu lama menduduki jabatannya tidak baik, bahkan bisa cenderung kolutif, sehingga perlu dilakukan kocok jabatan,’’ tegasnya.
Sriyanto mengaku mendapat banyak masukan tentang hal tersebut. Bahkan untuk SKPD yang mengelola anggaran sangat besar seperti Dinas Pendidikan, Gubernur harus berani melakukan mutasi besar-besaran hingga jabatan eselon IV.
Kecenderungan selama ini, untuk instansi potensial yang beranggaran besar muncul oknum yang merasa tidak nyaman ketika kemasukan staf ataupun pejabat dari luar SKPD yang dianggap sebagai ‘orang luar’ Bahkan tidak jarang mereka kemudian dikucilkan meski memiliki kapasitas memadai.
‘’Hal-hal seperti itu diharapkan lewat jajarannya Gubernur bisa memantau untuk menghindari kecenderungan adanya kolusi dan korupsi. Ini momentum yang tepat bagi Gubernur untuk melakukan penataan secara menyeluruh,’’ kata Sekretaris Fraksi Gerindra itu.
Dia juga meminta agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengevauasi kinerja para pejabat secara berkala. Masukan-masukan khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Wilayah harus benar-benar objektif dan komprehensif, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan yang memadai untuk menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
‘’Apalagi tahun ini tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai di lingkungan Pemrov ada kenaikan cukup signifikan, sehingga harus diimbangi dengan kinerja yang terukur,’’ tegas Sriyanto.
Setelah penataan pejabat eselon II, III dan IV, lanjut mantan Ketua PWI Jateng itu, Komisi A DPRD Jateng mendorong eksekutif untuk penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sebab saat ini masih ada beberapa SKPD yang tumpang tindih kewenangannya dan kurang maksimal kinerjanya karena SOTK yang belum pas.
Semula sudah digagas adanya Perda SOTK yang baru, namun karena masih menunggu regulasi terbaru dari pusat akhirnya ditunda. Namun demikian eksekutif diingatkan agar sesegera mungkin menyiapkannya. (JN01)
