Semarang, Jowonews.com – Rencana Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo mendirikan perusahaan daerah (Perusda) pangan diapresiasi anggota DPRD Jateng. Pasalnya, pangan sebagai kebutuhan dan produksi pokok rakyat Jateng memang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Jateng dari FPKS Riyono. Sehingga diharapkan rakyat betul-betul berdaulat atas pangan yang di produksi dan diakses demi kesejahteraan bersama.
“Jateng sebagai lumbung pangan nasional harus tetap dipertahankan, jangan sampai kalah dengan provinsi tetangga. Kita bisa lebih dari Jatim dan Jabar ” Katanya, Senin (20/10/2014).
Perusda pangan memang menarik dan perlu kita kaji dengan sinkronisasi UU Pangan. Karena di Pusat belum ada lembaga atau BUMN yangg khusus mengurus pangan sebagai referensi bagi daerah. “Kelemahan dalam mengurus pangan oleh negara kita terletak kepada kelembagaan dan peraturan yang pro kepada petani kecil. Selama ini pangan kita masih banyak di suplay oleh impor” tambah Riyono yang juga sekretaris FPKS Jateng.
Khusus rencana Ganjar untuk membuat perusda pangan, Riyono memberikan catatan bahwa pangan merupakan masalah komplek. Sehingga perlu langkah serius untuk mengelolanya.
Pertama, secara kelembagaan harus fokus kepada pangan khususnya produk petani lokal Jateng. Beras dan jagung serta sayur mayur hendaknya diprioritaskan. Soal peternakan jangan dijadikan satu karena butuh konsentrasi tersendiri agar berhasil.
Kedua perusda harus mampu menghasilkan kesejahteraan petani, produk petani Jateng harus menjadi suplyaer utama. “Jangan sampai perusda hanya menjadi alat untuk bisnis semata, sehingga petani terpinggirkan,”ujarnya.
Ketiga, perusda harus melibatkan kalangan profesional dan akademisi dan petani untuk bersama-bersama menjadikan perusda yg prospektif. “Bahkan jika bisa perusda ini juga mengakomodasi petani untuk bisa memiliki saham dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani,”pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemprov Jateng sedang mempersiapkan pembentukan perusa baru. Perusda baru itu nantinya akan menangani persoalan pangan.Sehingga kedepan Jateng akan mampu mencukupi kebutuhan pangan secara nasional.
Rencana pendirian perusda pangan itu diungkapkan langsung Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo. “Kita akan segera mendirikan perusda pangan. Ini merupakan perusda pangan satu-satunya yang ada di Indonesia. Diharapkan kedepan bisa menyelesaikan persoalan pangan yang selama ini kita alami,”ungkapnya, Sabtu (18/10) kemarin.
Menurutnya, rencana pendirian perusda sekarang ini masih terus dalam pengkajian dan pendalaman. Apakah pemprov benar-benar akan membentuk perusda pangan yang baru atau memaksimalkan perusda yang sudah ada untuk konsen pada masalah pangan.
“Sekarang ini sedang dilakukan restrukturisasi dan refitalisasi. Hasil dari restrukturisasi dan refitalisasi itu nanti bisa dibentuk holding, akuisisi atau pembentukan perusda baru,”katanya.
“Jadi kita tidak hanya merencanakan satu jalan, tapi juga dipikirkan alternatifnya. Sebab kalau harus buat perusahaan baru, tentu harus membuat perda baru jua. Ini kan terlalu lama,”tambahnya.
Kalau memakai perusda lama yang sudah ada juga tidak masalah. Karena banyak juga perusda yang berkait dengan bidang pertanian dan produk pertanian. Diantaranya adalah. PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT). Lebih lanjut disampaikan lurahnya Jateng ini, sebagai langkah awal pemprov sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan kementrian pertanian, pekan kemarin.
Dimana Jateng diminta menyediakan 100 hektar lahan pertanian dalam satu hamparan, yang akan dimordenisasi pengelolaannya. Nantinya pengelolaan sampai dengan pemasaran hasil pertanian akan dikerjasamakan dengan perusda pangan milik pemprov.
Sehingga nanti juga tidak akan ada lagi persoalan pupuk, sampai dengan persoalan pemasarannya dan rendahnya hasil produk pertanian. “Kita diberi alokasi untuk menyediakan 100 hektar tanah pertanian. Jumlah itu terlalu kecil, sehingga kita minta tidak hanya 100 hektar, tapi 500 hektar. Jumlah itu sudah disetujui pemerintah pusat,”ungkapnya.
Dipaparkannya, 500 hektar lahan milik petani yang akan dimordenisasi pengelolaannya itu paling tidak akan tersebar di lima kabupaten dan menangani berbagai jenis pertanian. Diantaranya Sukoharjo untuk tanaman padi dan Grobogan untuk kedelai. “Kalau kita bisa mencukupi satu item saja kebutuhan soal pangan nasional, itu sudah sangat luar biasa,”paparnya.(JN01)
