SEMARANG , Jowonews.com – DPRD Jateng mengapresiasi kebijakan pemprov yang mengalokasikan anggaran memberikan beasiswa miskin Rp 10,4 miliar pada tahun anggaran 2017. Dimana setiap siswa miskin akan mendapatkan Rp 1 juta.
Namun demikian, DPRD Jateng akan mengawasi secara ketat penyalurannya. Sebab, anggaran yang dialokasikan memang sangat besar sekali. Apalagi data penerima beasiswa miskin tersebut sampai sekarang juga belum jelas.
“Anggaran itu diloloskan karena memang pro kepada rakyat miskin. Tetapi kami memberikan banyak catatan terhadap alokasi anggaran yang sangat besar itu,”ungkap Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yoyok Sukawi, kemamrin.
Ia menambahkan, catatan yang diberikan diantaranya mengetani data siswa dan sekolah penerima beasiswa belum jelas. Selain itu, Dinas Pendidikan Jawa Tengah masih belum melakukan verifikasi terhadap siswa yang bakal mendapatkan beasiswa.
“Kami memberikan batas waktu sampai petengahan desember ini untuk verifikasi dan administrasi lainnya. Sebelum evaluasi dari Kemendagri,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Jateng harus sudah melakukan verifikasi sebelum anggaran digunakan. Dewan mengaku bakal terus melakukan pengawasan ketat mengingat anggaran yang besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini anggaran untuk beasiswanya naik sangay besar. Karena sebelumnya untuk satu tahun anggaran hanya Rp 1 miliar saja,” tambahnya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Rusdiyanto meminta pemprov benar-benar selektif dalam memberikan beasiswa untuk siswa SMA/SMK di Jateng. Jangan sampai beasiswa tidak tepat sasaran karena ini sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi muda di Jateng. “Selama ini tidak ada data lengkap. Makanya kami ingin data by name by adres, karena ini sangat penting untuk mengetahui beasiswa itu penyalurannya bagaimana,” katanya,
Pemprov harus bisa memetakan dan memberikan beasiswa untuk keluarga miskin. Karena dengan pendidikan tinggi, ini akan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan di Jateng. Pendidikan tinggi bakal berpengaruh terhadap pekerjaan yang lebih baik dan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. “Saya kira pendidikan sangat penting, kalau pendidikan tinggi mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambahnya.
Dewan menilai di Jawa Tengah masih banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Padahal, sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menggratiskan pendidikan mulai dari SD-SMP.
Artinya, jika pemprov memberikan beasiswa untuk SMA, anak-anak berbakat dan pintar tapi dari keluarga miskin bisa tercover dan terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai.
“Di daerah pedesaan saya masih menemukan banyak anak-anak yang putus sekolah karena terbentur biaya. Ini jelas sangat ironis, ditengah kebijakan pemerintah yang ingin mencerdaskan anak bangsa,” tambahnya.
Dewan bakal terus mendorong agar Pemprov merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan di Jateng. Dalam artian harus benar-benar direalisasikan terutama untuk pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu. Sebab, Negara dalam hal ini pemerintah provinsi memiliki tanggungjawab untuk mencerdaskan generasi muda.
“Program pengurangan kemiskinan tidak bakal bisa berjalan maksimal jika tidak ada pembenahan sumber daya manusia (SDM). Makanya pendidikan sangat penting untuk memperbaiki kualitas penghasilan,” tegasnya. (adv/jn01)
