SEMARANG, Jowonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono, meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah komitmen pemberdayaan petambak udang di wilayah pantai utara Jateng.
“Pemerintah harus hadir dalam pemberdayaan petambak udang dengan program pembinaan peningkatan kapasitas SDM dan produk petambak,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Jowonews.com di Semarang, Sabtu (12/3/2016).
Sebagaimana diketahui, kawasan pantura sangat potensial untuk di jadikan bidang usaha pertambakan. Namun demikian, potensi ekosistem yang di budidaya terkadang tidak selalu menguntungkan.
“Saat ini, seringkali petani tambak mengalami kerugian pada masa panen, salah satu faktor kerugiannya adalah keterbatasan petani tambak dalam manajemen tambak. Selain itu pemilihan objek yang akan di budidaya juga berpengaruh terhadap nilai keuntungan,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.
Saat ini, menurut Riyono, komoditas tertinggi masih di hasilkan dari bandeng, kepiting bakau dan rumput laut. Salah satu ekosistem yang cukup menguntungkan saat ini salah satunya adalah udang.
“Pemahaman masyarakat tentang budidaya udang masih terbatas sehingga memiliki anggapan bahwa budidaya udang sulit, kondisi lain, saat ini ongkos produksi udang vaname size 50 mencapai Rp 30.000/Kg. Dengan harga jual Rp 55.000/Kg, maka keuntungan di level petani mencapai Rp 20.000/Kg,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Pemalang ini.
Padahal, kata Riyono, satu tambak panennya sekitar 4,5 ton, jadi keuntungannya bisa Rp90 juta dalam satu masa tanam atau 3 bulan. “Yang bisa dilakukan adalah membangun sentra petambak rakyat sbg bagian pengembangan ekonomi maritim, kemudian memberikan bantuan modal usaha bagi petambak-petambak kecil dan tradisional,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jateng ini.
Dengan berbagai problematika seputar tambak udang itu, Riyono meminta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan para petambak udang. “Ke depan perlu ada dukungan kebijakan bagi petambak kecil berbentuk perda setelah UU Perlindungan nelayan dan petambak kecil di sahkan DPR tahun ini,” pungkasnya. (jn03)
