Semarang, Jowonews.com – Panitia Pengawas (Panwas)Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang sudah memulai pengawasan dalam tahapan pilkada serentak 2015, termasuk melengkapi perangkatnya. Ketua Panwas Kota Semarang, Muhammad Amin menyatakan 11 Mei sampai 15 Mei 2015, dibuka pendaftaran anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). ”Perekrutan Panwascam untuk 16 Kecamatan di Kota Semarang ini kami lakukan agar kelengkapan lembaga terpenuhi. Termasuk nantinya untuk rekruitmen PPL dan Pengawas TPS yang ada di Kota Semarang, ” kata Muhammad Amin, dalam keterangan pers yang diterima Jowonews, Sabtu (9/5). Dia berharap agar masyarakat berkomitmen untuk membantu penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat lokal ini, dengan mendaftarkan diri sebagai anggota Panwascam.
Adapun untuk syarat-syarat untuk menjadi Panwascam adalah foto copy KTP yang masih berlaku, foto copy ijazah SLTA yang dilegalisir, pas photo warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak (lima ) lembar, Daftar Riwayat Hidup (DRH), surat keterangan sehat dari puskesmas/ rumah sakit pemerintah.
Selain itu, surat peryataan bermaterei Rp 6.000 berisi tentang setia kepada Pancasila sebagai sebagai dasar negara UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 (from B- 3), tidak pernah menjadi anggota partai politik atau tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka lima tahun terakhir (tulis salah satu) (from B-6).
Juga pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih, bersedia bekerja penuh waktu, kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabilah terpilih dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
Panwas Kota Semarang ini telah terbentuk dan dilantik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan 21 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah pada tanggal 28 April 2015. Lembaga ad hoc kepanjangan tangan Bawaslu RI yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu itu setelah dilantik langsung dihadapkan pada tugas mengawasi pelaksanaan perekrutan PPK se Kota Semarang dan audensi dengan stakeholder terkait.
Lebih lanjut, Muhammad Amin juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada serentak ini. Partisipasi itu bisa dalam bentuk masuk ke dalam organik Panwas seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) atau menjadi pemantau/mitra pengawas Pemilihan.
Dibutuhkan 3038 Pengawas
Terkait hal ini, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Semarang, Bekti Maharani dalam kesempatan yang sama mengatakan,
“Bulan Mei hingga awal Juni mendatang kami akan melakukan rekrutmen calon anggota Panwascam di 16 Kecamatan se Kota Semarang dan PPL di 177 Desa/Kelurahan se Kota Semarang, dan yang paling baru yaitu rekruitmen 2.810 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kota Semarang. Mereka nantinya membantu pelaksanaan tugas kami dalam pengawasan Pilkada serentak di Kota Semarang.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa mengingat bahwa lembaga ini membutuhkan kurang lebih 3038 orang untuk menjadi anggota Panwascam, PPL,dan Pengawas TPS maka kami akan segera mengumumkan perihal rekrutmen ini melalui berbagai media mulai dari internet, media cetak, elektronik maupun surat ke Kecamatan dan Desa.
“Pada akhirnya kami berharap hal ini bisa diketahui oleh masyarakat luas dan akhirnya diharapkan akan dapat terjaring calon-calon anggota Panwascam, PPL dan Pengawas TPS yang berkualitas,”tambah Bekti Maharani.
Terkait kekhawatiran masyarakat bahwa Panwas dan juga KPU rawan bersikap memihak pada peserta Pilkada tertentu, Parlindungan Manik, SH selaku Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Semarang mengemukakan,
“Panwas terikat kode etik dan rambu-rambu peraturan yang menyangkut sanksi administrasi maupun pidana, sehingga anggota Panwaslu tidak akan bermain-main dengan nasib. Apalagi sekarang ini UU No. 15 tahun 2011 telah mengatur tentang keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa menindak dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas maupun KPU,” pungkasnya. (JN03)
