SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Jateng merencanakan konsultasi ke BPK/BPKP. Pasalnya, langkah itu sedang dipersiapkan menyikapi perubahan alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota tahun 2015, yang dilakukan pemprov secara sepihak.
“Kita sedang mempersiapkan kemungkinan konsultasi ke BPKP/BPK RI, terkait perubahan alokasi bankeu pada kabupaten/kota. Karena sebelumnya sudah diputuskan final di DPRD Jateng,”ungkap Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, baru – baru ini.
Menurut Rukma, dirinya sudah mendapat informasi APBD 2015 yang dimintakan evaluasi gubernur ke kemendagri, berbeda dengan hasil pembahasan dan keputusan di DPRD Jateng.
Khususnya adalah nominal alokasi bankeu kepada kabupaten/kota. Salah satu contohnya adalah alokasi untuk kabupaten Demak. Dalam pembahasan di DPRD Jateng, dialokasikan Rp 109 M. Tapi data yang dimintakan evaluasi kemendagri, ternyata hanya Rp 45,7 M.
Langkah konsultasi itu penting biar gubernur tidak seenaknya sendiri. Semua yang dilakukan harus tetap sesuai aturan. Sehingga tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
“Dengan konsultasi itu, kami berharap tidak terkena proses hukum dikemudian hari. Biar semuanya jelas. Kami juga harus memperingatkan gubernur,”katanya.
Menurutnya, pembahasan APBD 2015 sudah melalui proses panjang. Pembahasannya juga sudah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekda Sri Puryono.
Harusnya, gubernur tidak merubah alokasi anggaran secara sepihak. Apalagi sudah dimintakan persetujuan kepada dewan melalui paripurna. Sehingga harusnya sudah final.
Kalau gubernur merubah anggaran secara sepihak, itu inskonstitusional. Langkah itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kecuali memang ada evaluasi kemendagri.
–
“Soal angka hasil pembahasan itu, kita juga ada rekaman dan notulensinya lengkap. Jadi kita tidak bisa dibohongi begitu saja,”katanya.
Sementara itu menurut informasi yang berhasil diendus Jowonews, Senin (15/12) malam pimpinan DPRD Jateng menggelar rapat di rumah dinas Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi di Papandayan, Semarang.
Rapat itu dilakukan mensingkronkan angka hasil pembahasan anggaran, dengan hasil evaluasi kemendagri, yang diajukan gubernur. Hasilnya memang terdapat perbedaan angka, khususnya dana aspirasi ataupun bankeu anggota dewan.
Konon ada 15 anggota dewan yang alokasi anggarannya di rubah secara sepihak oleh gubernur. Sehingga dewan sekarang ini resah dan gerah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sorotan tajam juga disampaikan KP2KKN. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menyatakan Gubernur Ganjar Pranowo tidak boleh seenaknya sendiri mengubah alokasi anggaran bantuan keuangan (Bankeu) provinsi kepda kabupaten/kota tahun 2015. Pasalnya, anggaran itu sudah diputuskan di DPRD Jateng. Sehingga sudah final.
Kalau gubernur nekad merubah alokasi bankeu kepada kab/kota, berarti telah melanggar konstitusi. Dan hal itu tidak boleh terjadi.
“Gubernur tidak bisa seenaknya begitu mengubah anggaran yang sudah disepakati dan diputuskan di DPRD. Karena sudah dimintakan persetujuan DPRD, itu sudah final. Kecuali ada evaluasi kemendagri yang mengharuskan dirubah,”ungkap Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto.
Eko Haryanto yang beberapa waktu lalu pernah ‘dilabrak’ Gubernur, karena menuding Gubernur Ganjar Pranowo pengecut itu justru mempertanyakan pengetahuan Ganjar soal aturan. Cantolan hukumnya apa kalau merubah alokasi anggaran yang sudah diputuskan DPRD.
Karena yang dirubah itu ada nilai uangnya, ada kode rekening dan nomenklaturnya. Pertanggungjawabannya bagaimana?.Kecuali memang ada evaluasi dari mendagri, yang mengharuskan diubah.
“Gubernur itu tahu aturan apa tidak. Kalau sudah digedok (putuskan-red) ya sudah,”tegasnya.
Menurutnyan sebagai bekas anggota DPR RI, semestinya gubernur tahu mekanisme dan aturannya. “Jangan-jangan dia (gubernur-red) pura-pura bodoh,”imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Eko Haryanto, meski pemprov sudah merelease ke media massa, perubahan alokasi bankeu kab/kota itu belum bisa dipastikan. Kepastiannya baru diketahui pasti setelah perda APBD 2015 ditetapkan, dan buku APBD 2015 keluar.
Disitu akan terlihat jelas ada perubahan anggaran bankeu pada kab/kota atau tidak, sebagaimana disampaikan pemprov. “Bukti paling valid ya di buku APBD 2015 nanti mas,”katanya.
Namun, masih menurut Eko Haryanto, dalam persoalan ini gubernur itu ibarat buah simalakama. Seandainya nanti akhirnya tidak ada perubahan alokasi bankeu, gubernur akan dianggap melakukan kebohongan publik.
“Karena sebelumnya pemprov sudah menyampaikan alokasi bankeu kab/kota kepada media massa. Ternyata angka yang disampaikan beda dengan hasil rapat komisi D dan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), yang dilaporkan di paripurna DPRD. Sehingga dianggap telah mengubah alokasi bankeu,”ujarnya.
Eko Haryanto mengaku heran dengan langkah gubernur. Dia menganggap gubernur telah membuat kekisruhan/kebohongan. “Gubernur ini sukanya nabrak portal. Bisa benjut kalau begitu terus. Semua orang butuh anggaran. Tapi prosesnya harus benar,”pintanya.
Manuver dugaan mengubah alokasi bankeu itu menurutnya karena gubernur malu pada langkahnya sendiri. Dimana sebelumnya berkoar-koar Kab Demak 2 tahun berturut-turut (2013-2014) mendapat alokasi paling besar. Padahal hasil pemeriksaan BPK juga disclaimer.
Hingga gubernur merasa heran. Bahkan mengaku menerjunkan tim untuk mengecek siapa yang menaruh bankeu di Demak. Untuk pembahasan anggaran 2015 juga berjanji menongkrongi pembahasan anggaran.
“Tapi apa nyatanya, Demak kembali dapat alokasi terbesar Rp 109 M,”akunya.
“Mungkin dia malu dengan kenyataan itu,”tambahnya.
Tapi, masih menurut Eko Haryanto, seharusnya tidak perlu malu. Janji ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’, itu harus dibuktikan. Kalau gubernur nongkrongi pembahasan anggaran, seharusnya anggaran bankeu tidak jomplang lagi. (JN0)
