JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan 7 juta blangko KTP elektronik (KTP-E) khususnya untuk persiapan pilkada DKI putaran kedua.
“Blangko KTP-E saya sudah tanda tangan kontrak minggu ketiga untuk pengadaan 7 juta sehingga akhir maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI yang memasuki pilkada kedua, sisanya April akan selesai secara bertahap,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (3/4).
Pemenang pengadaan tersebut menurut Tjahjo berasal dari perusahaan dalam negeri.
“Sehingga sampai sekarang sudah 96,54 persen dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar di data induk, tapi masih ada yang ‘doble’ lebih kurang 3 juta orang, tapi target kami tahun ini selesai,” ucap Tjahjo.
Ia mengaku bahwa sejumlah pejabatnya bolak-balik dipanggil KPK sehingga menghambat proses pengadaan KTP-E tersebut.
“Ya mohon maaf karena hampir 100 pejabat kami yang selama 1,5 tahun ini bolak-balik KPK. Jadi secara psikis terganggu ya, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik,” tambah Tjahjo.
Ia pun menargetkan 4,5 juta orang yang tertunda menerima blangko KTP-E sudah dapat dapat menerima blangko KTP-E pada April.
“Kami mulai bertahap untuk pembagian 4,5 juta, yang tertunda menerima blangkonya, mudah-mudahan kita distribusikan terus dan kami juga harus menyediakan pertahun 3 juta KTP untuk yang bujangan ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, pindah alamat, itu per tahun 3 juta,” jelas Tjahjo.
Selain itu pemeliharaan server pun akan diserahkan kepada perusahaan lain, bukan lagi dari perusahaan asal Amerika Serikat yang sebelumnya memelihara server tersebut.
“Tender untuk pemeliharaan server yang kemarin dipegang oleh perusahaan AS ini akan kami cari perusahaan lain. Mungkin kombinasi (perusahaan dalam negeri dan luar negeri) karena mencetak ‘chip’-nya masih di luar negeri,” ungkap Tjahjo.(jwn4/ant)
