Semarang, Jowonews.com – Pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait tidak wajarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ditengarai ada yang sengaja menginjak rem PAD menjadi persoalan sensitif. Bahkan sekarang menjadi bola panas di eksekutif dan DPRD Jateng.
Terbukti, Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng , Dra Puji Astuti MSi, sampai harus lari tunggang langgang saat dikonfirmasi wartawan. Dia lari menghindari wartawan sambil bilang tidak mau komentar karena takut.
“Ora-ora, ora wani (bahasa Jawa, tidak-tidak, tidak berani-red). Antara saya dengan pak gub (Gubernur Ganjar Pranowo-red) malah ada apa-apa nanti,”elaknya di Gedung Berlian, Jumat (21/11), saat Jowonews bertanya terkait apa yang disampaikan gubernur, soal rem PAD.
Yang menarik, saat menolak memberikan konfirmasi, Puji Astuti sambil berlari tunggang langgang meninggalkan wartawan. Ia lari masuk ke ruang paripurna DPRD Jateng.
Kejadian itupun menjadi perhatian banyak orang. Sebab, di lobi lantai 4 saat itu juga banyak anggota dewan dan kepala SKPD yang sedang menunggu dimulainya rapat paripurna. Sebagian sambil menunggu juga sambil makan siang, yang memang disiapkan setwan.
Apa yang dilakukan Puji Astuti itupun sangat aneh sekali. Apapun sebagai Kepala DPPAD, dia adalah orang yang paling tau soal pengelolaan PAD Jateng. Termasuk menyangkut statemen gubernur bahwa PAD Jateng tidak masuk akal. Karena ada yang sengaja menginjak rem PAD.
Sementara itu Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo yang mengungkap adanya pihak yang sengaja menginjak rem PAD saat dikonfirmasi Jowonews tidak mau menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud.
“Yang nginjak rem mestinya ya sopir,” elaknya.
Ketika dikejar pertanyaan sopirnya siapa? Ganjar tetap tidak mau menjawab pasti. “Emboh (tidak tahu-red) sopirnya siapa?,”elaknya lagi.
Yang jelas, menurut Ganjar, kalau rem tidak diinjak ada potensi yang luar biasa yang bisa meningkatkan PAD.” Misal dari PKB, BBNKB, revitalisasi perusda, pajak,”tukasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng selama ini tidak masuk akal. Bahkan dia melihat ada rem yang sengaja diinjak untuk menahan PAD Jateng.
“Sejak awal saya memang tidak tahu ekonomi. Tapi kalau PAD segitu (kecil-red),itu tidak masuk akal,”ungkap Ganjar Sabtu (15/11) kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dikonfirmasi terkait target PAD Jateng pada RAPBD 2015 yang mencapai
Rp 11,141 T. Target itu bila dibandingkan target PAD 2014 sebesar Rp 9.097 T, maka untuk APBD induk 2015 saja, mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2,044 T.
Kenaikan itu merupakan prestasi luar biasa dan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dimana rata-rata PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah proyeksi riil dari tahun sebelumnya. Sehingga patut diduga selama ini telah terjadi mark down PAD.
Lebih lanjut disampaikan Ganjar, penilaian target PAD Jateng tidak masuk akal itu bukan tanpa dasar. “Kalau pendapatan segitu (kecil-rd), dengan aset yang ada itu ya tidak masuk akal,”tandasnya.
Dengan kenyataan target PAD yang kecil tersebut, Ganjar mengungkapkan kalau selama ini ada rem yang diinjak terkait PAD.
“Saya melihat ada satu rem yang diinjak. Sekarang kita dorong,”bebernya tanpa menyebutkan siapa yang menginjak rem tersebut.
Sekarang dirinya mendorong, supaya PAD bisa dimaksimalkan. Potensi yang ada harus dikembangkan. Sehingga kita berani menarget PAD Rp 11,141 T pada anggaran induk 2015.
“Pokoknya harus sama pencacatan dan pendapatannya, tidak boleh beda,”tegasnya.
Peningkatan target PAD tidak terlepas dari peran BPKP. Beberapa waktu lalu dirinya diingatkan Kepala BPKP Pusat Mardiasmo. Dimana PAD Jateng 2015 dinilai tidak wajar karena ditarget terlalu rendah.
Padahal seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara maksimal. Jika tidak, ada potensi pendapatan yang hilang.
Berdasarkan catatan, peringatan dari Mardiasmo disampaikan dalam acara sertijab Kepala BPKP Jateng dan Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Menejemen Pemda di lingkungan pemprov Jateng dengan BPKP, Jumat (3/10) lalu.
Saat itu disampaikan paling tidak ada 3 potensi yang bisa ditingkatkan. Diantaranya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemasukan dari perusda
Merespon peringatan BPKP itu, menurut Ganjar, dirinya langsung bertemu tim anggaran pemprov dan sektor-sektor yang bisa mengasilkan PAD dicermati satu per satu. Langkah itu dilakukan dengan didampingi tim BPKP.
“Yang dicermati ada perusda, pendapatan-pendapatan yang potensial, samsat. Kita juga membenarkan cara pencatatan sesuai sistem akuntansi yang benar,”katanya.
“Selain itu juga ada tim refitalisasi perusda. Lalu dihitung dan dioptimalkan. Hasilnya PAD kita target Rp 11,141 T,”tukasnya.
Dengan mencermati pernyataan gubernur bahwa selama ini ada pihak-pihak yang sengaja menginjak rem, maka dugaan adanya mark down PAD Jateng semakin kuat. Selama ini rata-rata PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah proyeksi riil dari tahun sebelumnya.
Praktek ini juga dikenal dengan istilah, ‘ mark down’.Yaitu pendapatan daerah berdasarkan peraturan yang tidak disetor ke kas daerah, karena telah melebihi target.
Akibatnya, patut diduga uang ratusan milyar yang harusnya masuk ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pun menguap. Dewan, yang selama ini membahas APBD diduga mengetahu, tapi membiarkan.
Gambaran telah terjadinya ‘mark down’ terhadap PAD Jateng itu setidaknya tergambar dari data target PAD Jateng dan realisasi dari tahun 2009-2014. Dimana PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah royeksi riil dari tahun sebelumnya
Berdasarkan data yang dicatat Jateng Pos, pada tahun 2009 target PAD Jateng pada anggaran murni Rp 3.624 T. Pada anggaran perubahan menjadi Rp 3.658 T. Realisasinya ternyata mampu mendapat sampai Rp 4.000 T.
Ironisnya, pada tahun anggaran 2010 murni, PAD tidak ditarget sesuai realisasi tahun 2009, yaitu Rp 4.000 T. Tapi ditarget dibawah itu, yaitu hanya Rp 3.729 T. Padahal harusnya pada anggaran murni minimal ditarget Rp 4.000 T.
Sedangkan anggaran perubahan TA 2010 menjadi Rp 3.899 T. Meski hanya ditarget segitu,realisasinya ternyata mampu mencapai Rp 4.785 T.
Penurunan target PAD kembali terjadi lagi pada TA 2011. Meski realisasi PAD TA 2010 mencapai Rp 4,785 T, pada anggaran murni 2011 ternyata targetnya dibawah angka itu, yaitu hanya Rp 4,182 T.
Pada anggaran perubahan memang targetnya dinaikkan menjadi Rp 5,158 T. Tapi realisasi PAD ternyata jauh dari itu, yaitu mencapai Rp 5,564 T.
Pola serupa kembali terjadi pada TA 2012. Target PAD anggaran murni ternyata dibawah realita tahun 2011. Yaitu hanya Rp 5,36. Sementara anggaran perubahannya naik jadi Rp 6,289 T dan realisasinya mencapai Rp 6,629 T.
Tahun anggaran 2013 ditarget Rp 7,413 T. Realisasinya mampu mencapai Rp 8,212 T atau melebihi dari target 110,79%.
Sedangkan untuk target PAD TA 2014, untuk anggaran murni Rp 8,347 T, sedangkan anggaran perubahannya adalah Rp 9,097 T.
Realisasi akhirnya memang belum diketahui. Karena TA 2014 masih berjalan sampai 31 Desember.
Tapi sekarang untuk tahun 2015, Gubernur Ganjar Pranowo berani menarget PAD sampai Rp 11,141 T. Sehingga patut dipertanyakan, kenapa selama ini tidak berani menarget tinggi seperti tahun 2015?.
Dengan gambaran itu, patut dicurigai terjadi praktek mark down yang luar biasa. Kemana larinya uang pendapatan daerah berdasar peraturan yang tidak disetor kekas daerah karna telah melebihi target? (JN01)
