Semarang – Kongres PDIP IV PDIP yang sekarang sedang berlangsung mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di Pemprov Jateng. Pasalnya Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko meninggalkan pemerintahan tiga hari, Rabu-Jumat (8-10/4) untuk menghadiri Kongres PDIP di Bali.
Gubernur sebenarnya direncanakan dibali sampai Minggu (12/4). Namun di pemprov hari kerja hanya sampai Jumat. Sehingga izinnya hanya tiga hari.
Untuk menjalankan roda pemerintahan di Jateng, dikendalikan Sekda Sri Puryono.
Saat dikonfirmasi, Sekda Jateng Sri Puryono mengakui Gubernur dan Wakil Gubernur sudah mengajukan cuti. Sekda juga memastikan keduanya sudah memiliki izin dari Mendagri.
“Sudah ada izin dari Mendagri,” ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (9/4).
Selain Gubernur/Wakil Gubernur yang memang kader PDIP, 27 anggota FPDIP termasuk ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi juga ke Bali menghadiri Kongres IV PDIP. Praktis sejak Selasa (7/4) kegiatan di DPRD Jateng juga lumpuh. Apa lagi Partai Gerindra dan Golkar juga ada acara di Jakarta pada hari Rabu (8/4).
Menurut pengawat politik dari Undip Semarang Budi Setyono, kekosongan tersebut, khususnya di pemprov sedikit banyak akan mengganggu perjalanan birokrasi pemerintahan di Jateng.
Dikatakan Budi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakilnya Heru Sudjatmoko sebisa mungkin harusnya saling mengisi. Tak elok lagi, kedua pimpinan eksekutif Jateng itu menghadiri acara kelompok tertentu yakni acara politik dari partainya. Jika dibandingkan dengan kepentingan kedua pemimpin Jateng sebagai representasi pejabat publik, maka Ganjar dan Heru adalah wakil semua penduduk Jateng.
“Saya kira kalau kepentingannya ini kan kepentingan partai. Kepentingan yang sesungguhnya ada sifat subjektifitas di situ. Dari partai itu kan merepresentasi suatu kelompok. Sedangkan pak Ganjar dan Heru adalah representasi pejabat publik yang seharusnya bisa mengayomi seluruh kepentingan masyarakat dari partai manapun. Dari posisi mereka menjabat sebagai pimpinan Jateng, jadi mereka tidak boleh mementingkan politik,” terang Budi saat dihubungi kemarin.
Setidaknya, lanjut Budi, jika sangat terpaksa memiliki ketertarikan politik dan harus menghormati acara partai, maka semeskinya bisa diatur. “Gubernur bisa saat pembukaan dan hari kedua, Wakil Gubernur bisa hari selanjutnya sampai penutupan. Jadi tidak akan ada kekosongan dan mendapatkan gangguan dalam pemerintahan,” imbuh Budi.
Meski pada praktiknya Pemerintah diwakilkan oleh Sekda Jateng Sri Puryono, namun Sekda tetap memiliki keterbatasan. Utamanya, dalam menentukan kebijakan penting, atau minimal surat-surat penting yang semeskinya bisa diselesaikan lebih cepat oleh Gubernur. “Jadi mau tidak mau nunggu mereka selesai acara baru bisa ditindaklanjuti urusannya,” timpal Budi.
Meski dalam kondisi tertentu pimpinan daerah boleh mengajukan cuti kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun urgensi dan situasi juga harus dilihat. Terlebih, Ganjar dan Heru mengikuti Kongres di Bali dari Rabu (8/4) hingga Minggu (12/4).
“Sekecil apa pun ya tetap ada gangguan. Ada yang tertunda tentunya. Kemudian rapat-rapat Dinas, koordinasi dan seterusnya tentu harus menunggu sampai cuti mereka berdua selesai,” tutup Budi.(JN01)
