Semarang, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta membuat laporan hasil kunjungan ke Suriname, Belanda, dan Jerman, pada 27 September 2015 hingga 9 Oktober 2015, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Jika tanpa laporan, saya khawatir kunjungan selama 13 hari itu hanya menjadi agenda jalan-jalan, meskipun keberangkatan Gubernur bersama ketua DPRD Jateng, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov Jateng ke tiga negara itu sah secara administrasi regulasi,” kata Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Riyono di Semarang, Jumat (9/10)
Menurut dia, berapapun anggaran yang digunakan untuk membiayai kunjungan ke luar negeri itu berasal dari APBD Jateng sehingga sudah seharusnya ada laporannya pascakunjungan.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Syamsurie menyatakan akan segera memanggil Gubernur Jateng terkait dengan hasil kunjungan ke luar negeri selama 13 hari. “Kami akan menanyakan apa saja hasilnya di bidang pemerintahan, investasi, dan kebudayaan, termasuk hasil kunjungan ke Hongkong serta Tiongkok beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Kendati demikian, Masruhan belum dapat memastikan kapan pemanggilan Gubernur Jateng karena akan dibicarakan dulu dengan anggota Komisi A lainnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja ke Suriname, Belanda, dan Jerman, mulai Minggu (27/9) hingga Jumat (9/10) untuk menjajaki kerja sama di berbagai bidang.
Selain mempromosikan potensi unggulan Jawa Tengah, kunjungan dilakukan untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama di sektor investasi, perdagangan, industri, pariwisata, budaya, pendidikan, sumber daya alam, serta infrastruktur.
Ganjar menjelaskan bahwa delegasi yang mendampinginya berjumlah 21 orang, antara lain Ketua DPRD Rukma Setyabudi dan sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penamanam Modal Jateng, Dinas Pendidikan Jateng, serta Dewan Kerajinan Nasional Jateng.
“Semula delegasi lebih dari 40 orang, banyak yang saya coret karena saya ingin yang berangkat hanya yang dapat undangan dari negara yang kami kunjungi,” ujarnya didampingi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.
Ganjar mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk membiayai kunjungan kerja selama 13 hari ke luar negeri itu Rp2,3 miliar. “Anggaran sebesar itu tidak habis semuanya karena ada standarisasi dari Menteri Keuangan yang harus dipenuhi terkait kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya. (JN03/Ant)
