Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

DPRD: Distribusi LPG 3 Kg di Rembang Tak Merata

SEMARANG, Jowonews.com – Komisi B DPRD Kabupaten Rembang berkunjung ke Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (29/6/2018), yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudi Sancoyo. Tujuannya, meminta penjelasan dan saran soal tabung LPG 3 kg yang pendistribusiannya kini tidak merata di Kabupaten Rembang.

Saat pertemuan di Ruang Rapim, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang Yudianto menilai harga tabung isi ulang LPG 3 kg di daerahnya kini cukup mahal yakni Rp 25.000/tabung dari harga Rp 16.000-Rp 18.000/kg. Untuk itu, pihaknya meminta penjelasan mengenai regulasi tentang pendistribusian tabung LPG 3 kg karena saat ini dinilai masih belum jelas sehingga memengaruhi harga isi ulang tabung.

“Di Rembang sekarang banyak pangkalan ‘fiktif’ yang beredar. Sebelumnya, DPRD sudah mengumpulkan semua pangkalan untuk mengetahui situasi di lapangan dan ternyata pangkalan di pedesaan sangat minim,” ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Senada, Imrahatus Sholikah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rembang, juga menjelaskan saat ini ada 6 agen di Kabupaten Rembang dimana salah satunya milik TNI AD sebagai agen terbesar. Untuk kondisi di lapangan, menurut dia, pendistribusian tabung LPG 3 kg tidak merata karena di 1 desa hanya terdapat 1 pangkalan yang cuma memiliki 50 tabung selama seminggu. Ia menilai kondisi itu tidak seimbang mengingat di jumlah warga desa mencapai ribuan.

“Kami berharap pangkalan itu tidak hanya di kota karena di wilayah kota ada 100 tabung dalam sehari. Contohnya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang, sehari bisa 1.400 tabung. Hal itu menyulitkan warga desa untuk membeli tabung isi ulang. Kami sudah memanggil agen tapi mereka bilang persoalan pangkalan itu dari pertamina. Tapi, menurut kami, hal tersebut kewenangan agen untuk menambah pangkalan,” kata Legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinperindag Jateng M. Arif Sambodo mengatakan persoalan distribusi tabung tersebut lebih pada faktor pengawasan. Meski sisi pengawasan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui kementerian/ dirjen, namun pihaknya masih bisa memonitor hal tersebut.

Ia juga mengatakan kewenangan pengawasan itu dari Dirjen Migas dan Pertamina hanya selaku operator. Tapi, perizinan agen dari pertamina.

“Ada kebijakan untuk mengatasi persoalan di Rembang seperti kelangkaan atau harga mahal. Dicontohkan, di Kabupaten Purworejo sempat mengalami kelangkaan selama beberapa minggu dan harganya Rp 30 ribu per tabung. Setelah itu, dinas berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjutinya. Hasilnya, ternyata ada tindakan penimbunan. Dari pengalaman itu, Rembang pun bisa melakukan hal yang sama seperti di Purworejo,” kata Arif.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan pengawasan di Rembang untuk mengetahui persoalan di lapangan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jateng untuk melihat adanya indikasi penimbunan tabung gas.

Sementara, Yudi Sancoyo mengaku sepakat dengan langkah yang akan diambil dinas tersebut. Menurut dia DPRD Kabupaten Rembang harus berkoordinasi dengan bupati untuk meningkatkan fungsi forkompinda melalui satgas. Dengan begitu, persoalan distribusi tabung LPG 3 kg dapat diatasi.

“Menurut saya koordinasi dengan aparat kepolisian itu bisa mengatasi persoalan di Rembang. Saya rasa mungkin ada indikasi penimbunan, Diharapkan pula, dinas bisa berkomunikasi dengan pusat agar jumlah pangkalan di Rembang bisa merata. Sehingga, semua masyarakat di Rembang bisa terlayani dengan baik,” kata Politikus Partai Golkar itu. (ADV/JWN3)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...