JAKARTA, Jowonews.com – Langkah pemerintah mengajukan protes kepada pemerintah Tiongkok, menyusul pelanggaran kedaulatan Indonesia didukung DPRD.
“Saya mendukung apa yang dilakukan pemerintah Indonesia melayangkan nota protes,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (24/3).
Dia mengatakan, meskipun ada satu insiden di Natuna, nota protes kepada pemerintah Tiongkok adalah hal yang tepat karena kedaulatan harus dibela walaupun sejengkal.
Menurutnya, kalau didiamkan akan menjadi kebiasaan dan bisa berakibat diambilnya wilayah di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bahkan lebih jauh dari itu. “Sejengkal Tanah Air Indonesia harus dibela dan tidak boleh dicampuri atau diintervensi kepentingan lain,” ujarnya.
Selanjutnya menurut dia, tinggal bagaimana konsistensi pemerintah Indonesia dalam menghadapi hal-hal seperti itu lagi karena ada kemungkinan berulang.
Dijelaskan, Laut China Selatan merupakan eminen yang sudah terjadi dan di wilayah tersebut ada sumber daya dan kepentingan internasional yang kuat.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok terkait masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik negara itu ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepualuan Riau. (JN19/Ant)
