BANYUMAS, Jowonews- Sektor pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, perhatian kepada pendidikan tetaplah menjadi utama. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak wajib diperjuangkan.
Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah saat memimpin rombongan dewan berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sektor X di Purwokerto, Banyumas, Jumat (16/10). Dalam kunjungan itu turut hadir anggota DPRD Jateng Soetjipto, Agung Budi Margono dan Dani JP.
“Saya sayangkan sampai sekarang ini masih banyak anak belum mendapatkan hak pendidikan. Sangat ironis masih ada 600 anak berkebutuhan khusus di Banyumas yang belum bersekolah. Jangan biarkan satu anak usia sekolah di Jawa Tengah tidak bisa bersekolah. Masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pendirian sekolah luar biasa (SLB),” ucap Iin, sapaan akrab Tazkiyatul Muthmainnah.
Selain itu dia juga menyoroti perihal masih ada sekolah yang mendapatkan akreditasi C. Diharapkan Dinas Pendidikan mendorong sekolah supaya berakreditasi B.
“Akreditasi itu semacam penilaian kepada sekolah dengan dilihat kesiapan sarana dan prasarana. Kalau masih akreditas C menjadi keprihatinan kita semua. Kami di DPRD akan terus mendorong sekolah yang layak,” ucap Ketua PW Fatayat NU Jateng itu.
Menanggapi itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dr Padmaningrum mengakui untuk masalah pendidikan bagi penyandang disabilitas masih perlu mendapatkan perhatian. Dari 35 kabupaten/kota, baru Sragen dan Semarang yang memiliki terapi disabilitas gratis.
Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sektor X Purwokerto Dr. Tohar MSi menjelaskan, jumlah SLB di Banyumas masih minim. Namun demikian, masalah itu bukan berarti pemerintah tutup mata kepada anak-anak penyandang disabilitas. Hanya saja semua perlu proses mengingat keterbatasan alokasi anggaran dikarenakan Covid-19.
Berbicara mengenai konsep belajar di saat pandemi, Banyumas berencana akan mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka tanpa mengabaikan protokol kesehatan mengingat sudah masuk zona oranye. Sembari menunggu simulasi direalisasikan, masih menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara virtual.
Mendengar hal itu, Iin mengingatkan supaya dalam pembelajaran tatap muka tetap harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Harapannya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X bisa menjadi barometer untuk kualitas pendidikan.
