Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

DPRD: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Optimal

SEMARANG, Jowonews.com – Saat ini, banyak program dan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi UU Perindungan Anak. Hanya saja, pemenuhan hak dan perlindungan anak masih dirasa belum optimal.

Hal itu bisa dipicu dengan masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, mudahnya anak mengakses konten pornografi, dan suara anak belum memaknai proses pembangunan. Kasus perundungan (bullying) dan kekerasan seksual juga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena menyangkut hak-hak dan perlindungan anak.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid saat menjadi narasumber dalam acara Dialog bersama Parlemen dengan tema ‘Melindungi dan Mensejahterakan Anak’ di Hotel Quest Kota Semarang, Senin (23/7/2018). Dalam acara itu, ia mengatakan saat ini sudah ada perda yang mengatur mengenai persoalan anak dan kini pihaknya sedang menunggu peraturan gubernur (pergub) yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan perda tersebut.

“Secara struktural, diharapkan implementasi pelaksanaan perda itu akan ada tim pembina keluarga di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tim itu nantinya akan terjun langsung ke masyarakat. Pemprov sebagai koordinator dan pemkab/ pemkot sebagai pelaksananya,” kata legislator PKB itu.

Ia melanjutkan perda itu merupakan peraturan baru yang akan mengatur tentang kekeluargaan, hak asuh anak, dan perwalian. Perda tersebut juga merupakan perda baru yang telah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Sementara, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Jateng Sri Winarna mengatakan pemprov cukup menaruh perhatian khusus pada upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dengan adanya Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran perlindungan anak, dan Pergub No. 74 tahun 2014, diharapkan mampu menjadi payung hukum agar anak benar-benar mendapat kepastian akan haknya.

“Bullying atau perundungan dan kekerasan seksual merupakan tren kasus yang saat ini marak terjadi. Hal itu jangan sampai melanda anak-anak kita karena efek psikologis yang ditimbulkan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dengan adanya perda itu, kami harap bisa jadi upaya pencegahan terjadinya tindakan bullying dan kekerasan seksual,” ucapnya.

Menanggapi soal kekerasan terhadap anak, Komisioner Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender & Anak (KPK2BGA) Jateng Edi Hartono mengatakan kasus-kasus kekerasan seksual saat ini memang sering terjadi. Untuk itu, pihaknya sedang menyoroti kekerasan yang terjadi di instusi pendidikan.

Data yang dimilikinya menyebutkan, selama 2018 ini yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota di Jateng. Ada kurang lebih 12 kasus yang terjadi dengan korban 21 siswa, 13 guru, dan tenaga pendidikan sebagai pelaku kekerasan.

“Selama ini, kami mencoba untuk mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuat sebuah mekanisme penekanan penanggulangan kekerasan seksual. Karena, ketika kami lihat, ternyata belum ada mekanisme yang baku penanganan, bagaimana ketika siswa menjadi korban gurunya sendiri,” ujar Edi. (ADV/JWN3)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...