SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyayangkan kebijakan pemerintah provinsi setempat yang masih melakukan dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dengan swasta.
“Jumlah alokasi pada sektor pendidikan pada APBD Jateng 2017 juga masih fokus pada sekolah negeri,” kata anggota Komisi B Muh Zen di Semarang, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan anggaran hanya dialokasikan untuk tambahan penghasilan pegawai pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil serta honorer di sekolah negeri, sedangkan untuk swasta belum teralokasikan anggarannya, baik sarana prasarananya melalui pos hibah.
Menurut dia, sesuai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai alih kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah povinsi, maka semua kebijakan harus berlaku adil pada sekolah negeri maupun swasta.
“Kami menyayangkan karena konsepnya dulu akan mendapatkan perhatian anggaran, baik terhadap guru nonPNS sekolah swastanya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Ia mengharapkan ada komitmen dari Pemprov Jateng agar jumlah anggaran pendidikan ditingkatkan secara proporsional dengan memperhatikan pendidikan swasta.
“Pendidikan swasta juga dituntut menghasilkan ‘output’ yang sama dengan sekolab negeri, sedangkan sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang belum memadai, termasuk kesejahteraan guru juga masih banyak di bawah upah minimum kabupaten/kota,” katanya.
Masyarakat, kata Zen, sudah maksimal dalam pembiayaan sekolah masing-masing, maka membutuhkan kebijakan anggaran dari pemerintah setempat.(jn01/jn03)
