Semarang, Jowonews.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono menghimbau agar seluruh kabupaten kota mulai membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebelum ada bencana tahunan terjadi di wilayahnya masing-masing. Sehingga kalau terjadi bencana, sudah bisa diantisipasi.
“Kita berharap daerah segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah,”ungkapnya, Selasa (11/11).
Menurutnya, hingga kini masih ada enam kabupaten/kota yang belum memilik BPBD. Mereka yakni Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Sragen, Kota Tegal, dan Kabupaten Blora.
Keenam wilayah tersebut diharapkan segera menjadi wilayah yang tanggap bencana untuk menekan korban.
“Forum ini tujuannya sangat bagus, karena membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana di Jateng. Kami sudha mengimbau seelumnya agar semua kabupaten kota punya BPBD,”bebernya.
Pembentukan BPBD akan sangat bermanfaat karena Jateng sebagian besar wilayahnya berpotensi terkena bencana. Masyarakat yang ada di sekitar juga harus mengerti bagaimana standar operasional prosedur (SOP) untuk menyelamatkan diri dari bencana.
Sri Puryono menambahkan, pergerakan BPBD sudah sampai pada pembentukan desa tanggap bencana. Desa tersebut dilatih untuk menenal SOP penanganan bencana, dan larangan yang dilakukan saat bencana datang di satu wilayahnya. Keberadaan forum tersebut akan semakin membantu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng dalam menangani bencana secara cepat sekalipun di wilayah yang terisolasi.
Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Jateng Juli Eko Nugroho mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah Jateng dalam melaksanakan tindakan yang terjadi saat bencana. Tak dipungkiri, hujan lebat menjadi agenda tahunan yang menimbulkan potensi banjir serta tanah longsor di berbagai daerah. Sebab itu, pihaknya menginginkan agar Pemprov Jateng saling bersonkroninasi dengan seluruh pihak di wilayah Jateng.
Pria yang aktif bergerak dalam Lembga Koalisi Lingkungan dan Kebencanaan itu juga tak memungkiri masih banyak bangunan yang tak memenuhi standar penanggulangan bencana, utamanya di sebagian wilayan industri. Wilayah industri tersebut masih ada yang tidak memiliki SOP penanganan bencana yang terjadi di lingkungannya dan berpotensi memakan korban.
“Pelatihan penanggulangan bencana di tiap dunia indsutri semestinya harus dilakukan untuk meminimalisir korban. Begitu juga, masyarakat sekitar bantaran sungai harus menyiapkan kondisi sungai yang aman seperti gotong royong resik sungai dan sebagainya. Termasuk menanam pohon menjadi sangat penting,” ungkap Juli.
Juli berharap, keterlibatan pihak lain dalam mengantisipasi bencana seperti dunia usaha pun turut membantu dalam menanggunali bencana. Kecepatan pemerintah dengan bantuan masyarakat yang terlatih sangat dibutuhkan untuk mencapai lokasi bencana dan memberikan bantan dengan cepat.(JN01)
