SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pada DPRD agar dana darurat yang selama ini melekat dengan Gubernur, dinaikan menjadi Rp 100 miliar. Sebelumnya, dalam APBD 2015 dana darurat dianggarkan sebesar Rp 30 miliar.
“Tadi di pidato, saya sampaikan, bisa enggak itu ditambah (dana darurat yang melekat dengan Gubernur). Kalau bisa Rp 100 Miliar,” kata Ganjar saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna pengantar nota keuangan RAPBD 2016, di Gedung DPRD Jateng, Selasa (10/11).
Ia mengatakan, melalui dana darurat sebesar Rp 100 miliar tersebut nantinya setiap masyarakat yang mengalami problem di antaranya bencana, maka dana tersebut dapat dialokasikan dengan cepat. “Kalau tidak, kan harus dinyatakan bencana dulu dan seterusnya,” katanya.
Selain anggaran dari Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, anggaran kebencanaan juga sudah dialokasikan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota. Begitupula cadangan beras sebanyak 100 ton di tiap kabupaten dari Pemprov, juga telah tersedia.
Pihaknya juga telah memerintahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng untuk mulai bersiaga. Seluruh kebutuhan logistik, peralatan, Sumber Daya Manusia (SDM) personel juga harus standby.
Adapun menghadapi musim penghujan, ia meminta pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus mensosialisasikan prakiraan cuaca di Jateng.
Ia telah memerintahkan ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jateng, untuk mengecek seluruh saluran air. Jangan sampai saat peristiwa di Comal, Kabupaten Pemalang, kembali terulang di musim penghujan saat ini. “BPBD Jateng juga sudah ada rapat koordinasi. Diharapkan Bupati dan Wali Kota bisa menindaklanjuti,” katanya.
Menanggapi usulan Gubernur, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Ali Masykur mendukung usulan tersebut. Dengan catatan usulan itu sudah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), dan sudah dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kalau sudah disusun di sana (KUA-PPAS) kita tinggal mensuport. Kami yakin menyetujui itu, sebab untuk kepentingan masyarakat. Kalau itu sudah direncanakan, dewan tidak ada masalah,” katanya.
Namun ia menegaskan, kenaikan yang cukup signifikan tersebut jangan sampai mengganggu plafon anggaran di sektor lain. Selain itu, harus memiliki data pendukung yang jelas, jangan sampai dana itu nantinya tidak terserap maksimal.
“Artinya harus sesuai dengan kebutuhan. Walaupun itu hanya persiapan, paling tidak kan bisa memperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap politikus Partai Nasdem tersebut.
Ali Masykur menambahkan, memasuki musim penghujan diharapkan BPBD harus selalu siap melakukan koordinasi dengan cepat. Bencana yang datangnya tak terduga, harus diantisipasi sejak dini.“Kebutuhan dasar darurat bencana harus disiapkan dahulu. Jangan sampai ketika ada bencana baru kedodoran,” pintanya. (JN01/JN03)
