SEMARANG, Jowonews.com – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tafiequrachman Ruki yang mengaku kalah, membuat masyarakat anti korupsi marah. Ruki dianggap melemahkan KPK dari dalam dan menciderai rakyat yang sepenuhnya percaya dengan KPK. Masyarakat yang tergabung dalam ‘Front Jateng Anti Korupsi’ protes keras terhadap ucapan Ruki.
Mereka yang merupakan unsur dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Pattiro, mahasiswa kompak melakukan aksi demo dan orasi di depan Patung Diponegoro Undip, Jalan Pahlawan, Jumat (6/3).
“Kami koalisi masyarakat sipil mendukung pemberantasan korupsi. Jokowi telah nyata-nyata melemahkan KPK, menunjuk Plt dan mengkebiri kinerja KPK,” ungkap salah satu orator yang disusul dengan lagu plesetan ‘Heli’ bersama para aktifis anti korupsi lainnya.
“Ruki, guk-guk-guk! Kemari, guk-guk-guk! Ayo kamu lari!,” seru para pengunjuk rasa menirukan lagu ‘Heli’ si anjing kecil yang populer pada masa 1990an. Tak hanya itu, masa juga membawa berbagai tulisan seperti ‘Go to Hell, Ruki’, ‘Ruki Pecundang, Ruki Penghyanat’, dan ‘Jokowi musuh anti korupsi’.
Dalam keterangannya, Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, tindakan KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung adalah al yang bodoh. Pasalnya, kasus tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Mabes Polri sehingga akan menimbulkan polemik baru.
“Ruki melukai hati nurani rakyat yang selama ini getol memberantas korupsi. Dia itu memang tidak bisa diharapkan dan digadang untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” terang Eko yang menulis #saveKPK di kepala pelontosnya.
Bagi Eko, Presiden Jokowi merupakan musuh utama masyarakat, lantaran memberikan Plt kepada KPK. Ia menyayangkan, Presiden tak tegas dan tak selayaknya melemahkan lembaga pemberantas korupsi.
“Usir saja Ruki itu dari KPK. Pecundang seperti dia tidak pantas memimpin KPK. Presiden harus usir Ruki, dia juga tidak memiliki kriteria usia untuk memimpin KPK. Kami minta inpres yang sekarang ada di Mensesneg agar dicabut, itu akan menghancurkan negara kita,” terang Eko.(JN01)
