Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Gagal Kelola Keuangan, DPRD Beri Ganjar Rapor Merah

 

SEMARANG,Jowonews.com – Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo gagal mengelola APBD 2015. Rapor Ganjar selama 2015 merah.

Ketua Pansus LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng Akhir TA 2015, Ferry Firmawan menyatakan pengelolaan keuangan daerah selama 2015 gagal. Indikator kegagalan salah satunya yaitu tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang disebabkan oleh gagalnya pencapaian target pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Realisasi sebesar 86,4% atau selisih dari target sebesar Rp 1,4 triliun merupakan kemunduran kinerja yang sangat besar jika dibandingkan dengan 2014 yang realisasinya mencapai 105,04%.

Realisasi PAD hanya mencapai 90,36% dari target yang direncanakan. Rendahnya pencapaian target PAD karena rendahnya kinerja dalam pemungutan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah hanya terealisasi sebesar 86,48% dari target yang direncanakan.

“Namun dalam LKPj, analisis masalah yang disebutkan karena adanya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta penjualan kendaraan bermotor baru. Tidak disajikan data, gambaran umum daerah, tren daya beli masyarakat, tren pembelian dan penjualan kendaraan bermotor baru. Analisis ini tampak paradoks dengan data yang disajikan tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran,” papar politikus Partai Demokrat itu.

Rendahnya serapan belanja bantuan hibah pendidikan yang hanya mencapai 18,84%, juga menunjukkan ketidakpahaman kepala Dinas Pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakberaniannya dalam mengambil keputusan.

“Faktanya, proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan di bawah naungan NU dan Muhammadiyah yang jelas-jelas memiliki payung hukum tidak dapat dicairkan. Sementara di provinsi lain, bantuan untuk lembaga tersebut dapat diberikan,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah dana alokasi khusus (DAK) Jateng 2015 menempati peringkat ke-9, terkecil dari seluruh provinsi di Indonesia. Melihat kondisi wilayah dan dinamika sosial ekonomi Jateng, jumlah DAK tersebut sangat kecil. Padahal mekanisme pengalokasian DAK pada 2015 mendasarkan pada proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA  Bangun Infrastuktur Jateng Bagian Selatan, Pemerintah Akan Tambah Anggaran

“Ini menandakan upaya Ganjar untuk memperoleh DAK belum maksimal,” tuturnya.

Selain itu, pelaksanaan tugas pembantuan di 2015 yang diampu oleh 11 SKPD dengan realisasi fisik 86,68% dan keuangan 79,93%. Capaian kinerja terendah oleh Dinas Perkebunan dengan realisasi fisik sebesar 52,27% dan keuangan 44,56%. Kondisi ini mencerminkan buruknya perencanaan program dan ketidakmampuan dalam mengelola anggaran.

“Terdapat Rp 301,9 milliar dana bankeu untuk pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang tidak dapat terserap. Ganjar beralasan bahwa ketidakterserapan dana tersebut karena sebagian kegiatan bankeu untuk kabupaten/kota mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya atau tidak dilaksanakan. Alasan yang disampaikan senantiasa sama dari tahun ke tahun, menunjukkan solusi yang disusun belum dapat optimal menyelesaikan masalah tersebut,” jelasnya.

Realisasi belanja modal pada belanja langsung hanya mencapai 87,98% dari anggaran yang dialokasikan, karena terbatasnya jumlah personil bersertifikat ahli dalam pengadaan barang dan jasa, serta gagal lelang.

“Alasan yang sama tiap tahun ini terkait dengan lemahnya pengelolaan SDM, dan lemahnya perencanaan pengadaan barang dan jasa. Padahal setiap tahun terdapat alokasi belanja langsung untuk peningkatan kapasitas aparatur di tiap SKPD,” ujar Ferry.(jn01/jn03)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Baca juga berita lainnya...