SEMARANG, Jowonews.com – Pemprov Jateng dibawah kepemimpinan Ganjar Pranowo belum bisa mengatasi masalah kemiskinan. Padahal, masalah pengentasan kemiskinan selama ini selalu jadi prioritas utama dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah.
Kemampuan kinerja Pemprov Jateng untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai macam program khusus berjalan sangat lambat, rata-rata hanya bisa menurunkan kemiskinan sebesar 0,78% per tahun.
Salah satu kendala utama adalah minimnya pemutakhiran data kemiskinan. Saat ini satu-satunya data yang digunakan sebagai acuan adalah Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut dinilai kurang sempurna karena tak mencantumkan nama dan alamat warga miskin. Bahkan di website BPS Jateng, data jumlah dan persentase penduduk miskin tiap kabupaten/kota yang dicantumkan baru sampai 2013.
Menurut Kabid Pemerintahan dan Kependudukan Bappeda Jateng, Ibnu Kuncoro, data selalu jadi kendala untuk mengatasi kemiskinan. Tiap tahun data yang diambil Pemprov Jateng berasal dari BPS.
“Karena itu tahun ini diharapkan data yang kami peroleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 bisa membantu pemerintah melakukan melakukan intervensi agar pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran,” katanya, Selasa (8/3/2016).
BDT merupakan sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK serta keterangan lain mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.
BDT tersebut didapatkan dengan mengelaborasikan data PPLS 2011 serta data perlindungan sosial yang diperoleh dari data program Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Siswa Miskin, serta Kartu Indonesia Sehat, Askes, atau JKN.
“Gubernur meminta menggunakan data BDT. Kalau sudah diberi bantuan, akan dilihat berapa lama warga tersebut bisa keluar dari kemiskinan,” terangnya.
Program yang disiapkan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menekan kemiskinan diantaranya bantuan rumah layak huni, bantuan listrik, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan anggaran kemiskinan pada 2017 akan dinaikkan tiga kali lipat menjadi Rp 1,4 triliun, dari anggaran 2016 yang hanya Rp 435,183 miliar.
“Dana kemiskinan diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran, menambah pendapatan mereka, dan menjamin kelanjutan usaha kecil mikro,” paparnya.
Di 2017, direncanakan target perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dinaikkan hampir 10 kali lipat menjadi 30.000 rumah, dari 3.715 rumah pada 2016.
Skema bantuan yakni anggaran dari pemerintah kabupaten/kota 50%, 30% dari pemerintah provinsi, dan 20% dari pemerintah pusat. Sementara untuk jamkesda, penerima bantuan adalah non kuota, dimana 60% dari dana APBD kabupaten/kota, dan 40% APBD provinsi. (jn01/jn03)
GRAFIS:
Jumlah Penduduk Miskin di 15 Kab/Kota Termiskin
=======================================================
Kab/Kota Persentase
2011 2012 2013 Sept 2014
=========================================================
Wonosobo 24,21 22,5 22,08 21,42
Kebumen 24,06 22,4 21,32 20,5
Brebes 22,72 21,12 20,82 20
Purbalingga 23,06 21,19 20,53 19,75
Rembang 23,71 21,88 20,97 19,5
Pemalang 20,68 19,28 19,27 18,44
Banjarnegara 20,38 18,87 18,71 17,77
Banyumas 21,11 19,44 18,44 17,45
Sragen 17,95 16,72 15,93 14,87
Demak 18,21 16,73 15,72 14,6
Klaten 17,95 16,71 15,6 14,56
Purworejo 17,51 16,32 15,44 14,41
Cilacap 17,15 15,92 15,24 14,21
Grobogan 17,38 16,14 14,87 13,86
Blora 16,24 15,11 14,64 13,66
==========================================================
Rata-rata kinerja penurunan kemiskinan di Jateng 0,78% per tahun
==========================================================
Data dari BPS Jateng
Rencana Program Pengentasan Kemiskinan Pemprov Jateng 2016
======================================================================================
Program Anggaran 2016
==========================================================
Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Rp 37,15 miliar (untuk 3.715 rumah @ Rp 10 juta)
Bantuan siswa miskin Rp 24,7 miliar (untuk 24.792 orang)
Jamkesda Rp 38 miliar (untuk 166.133 orang)
======================================================================================
Data diolah dari Bappeda Jateng