Muncuk Dana Siluman Untuk MAJT
Semarang, Jowonews.com – Setelah 2 tahun diabaikan Gubbernur Jateng H Ganjar Pranowo, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) akhirnya akan mendapat alokasi dana hibah keagamaan. MAJT akan mendapatkan bantuan Rp 2 miliar pada tahun 2015.
Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Bina Mental (Bintal) pemprov Jateng, Drs Rudy Appriyanto M.Si, menjawab pertanyaan Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi.
“Pada tahun 2015 Masjid Agung Jawa Tengah mendapat bantuan dari pemprov,”akunya, Rabu (17/12), dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Mengapa Kau Abaikan Masjid”, yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng, di aula MAJT Jl.Gajah Raya, Semarang.
Hadir dalam FGD itu, selain Rudy Appriyanyo yang mewakili Gubernur Ganjar Pranowo yang tidak mau datang, yaitu Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, Mantan Gubernur sekaligus Ketua BP MAJT Ali Mufiz, Ketua Dewan Masjid Jateng H Ahmad dan beberapa tokoh lainnya.
Disampaikan Rudy, selama ini bukannya pemprov tidak mau memberikan bantuan hibah kepada MAJT. Namun karena selama ini tidak pernah mengajukan proposal ke pemprov Jateng. “Selama ini tidak pernah mengajukan bantuan ke provinsi,”akunya.
Rudi juga menyampaikan, gubernur menyadari segala persoalan tempat ibadah, termasuk MAJT. Untuk mengatasi persoalan pendanaan MAJT, disarankan unit usaha yang ada dioptimalkan.
Mari MAJT memiliki unit usaha, mari sama-sama didorong agar seluruh unit usaha berkembang dengan baik dan profesional. Dioptimalkan untuk mengatasi kesulitan.
Namun, apa yang disampaikan Rudy terkait adanya alokasi hibah ke MAJT agak diragukan. Pasalnya, alokasi bantuan hibah untuk MAJT tidak pernah dibahas di DPRD Jateng. Termasuk di Komisi E.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yoyok Sukawi yang menghubungi Jowonews, saat digelarnya FGD, kemarin. “Belum, belum dianggarkan untuk tahun 2015 mas Masjid Agung Jawa Tengah,”bebernya.
Kalau mau dianggarkan pada anggaran perubahan, nanfi bulan Februari, Yoyok minta mulai disiapkan. “Sama-sama nanti kita dorong dan kita kawal mas,”katanya.
Karuan saja, penjelasan Yoyok Sukawi, itu mengungkap fakta baru, terkait banyaknya alokasi anggaran yang dirubah gubernur secara sepihak. Meski sudah diputuskan di dewan.
Anggaran hibah Rp 2 M untuk MAJT berarti tidak pernah dibahas di dewan. Itu dimunculkan secara tiba-tiba oleh gubernur. Diduga anggaran ini muncul setelah gubernur disorot mengabaikan masjid, termasuk MAJT. Yaitu 2 tahun terakhir tidak pernah dibantu.
Bantuan hibah Rp 2 M, secara politik anggaran juga akan merugikan MAJT. Sebab, anggaran Rp 2 M tidak akan bisa mencukupi kebutuhan MAJT. Tapi pada tahun 2016, MAJT dipastikan juga tidak akan dapat bantuan lagi. Sebab sesuai aturan hibah tidak boleh diberikan 2 tahun berturut-turut. Sehingga kalau mau membantu, harusnya sesuai kebutuhan Rp 29 M.
Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (BP MAJT) Drs H Ali Mufidz MPA membantah keras pernyataan Kepala Biro Bintal Rudy Appriyanto. Menurutnya, selama ini MAJT selalu mengajukan proposal. “Tidak benar kalau dibilang kita tidak mengajukan proposal. Untuk anggaran 2014 kita membuat proposal. Ada buktinya kok,”tegas Ali Mufiz.
Dibeberkannya, pada tahun 2013 sebenarnya pemprov mau memberi bantuan Rp 1 M. Namun anggaran itu tidak akan cukup untuk memperbaiki payung MAJT. Saat itu BP MAJT minta ijin untuk dipergunakan rehab yang lain.
Tapi, oleh pemprov disarankan supaya proposalnya diganti. Sebab, nomenklaturnya beda. “Tapi saat proposal diganti dan kita kirim ke pemprov, oleh staf gubernur tidak disampaikan ke gubernur saat pembahasan anggarann”paparnya.
Akibatnya 2013 kita tidak dapat, dan setelah itu dianggap MAJT menolak bantuan. “Jadi sebenarnya yang terjadi seperti itu,”tukasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jateng H Ahmadi mengaku prihatin melihat kondisi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang tidak mampu mencukupi biaya operasional dan perawatan. Seharusnya pemprov Jateng tetap memikirkan biaya operasionalnya dan tidak lepas tangan begitu saja.
“Ketika pemprov sanggup membangun masjid senilai Rp 280 miliar, selanjutnya diminta mandiri, ini menjadi sesuatu yang tragis sekali, Bagaimana mungkin anak yang dilahirkan tidak diperhatikan asupan gizinya. Membangun masjid dengan demikian mewah tetapi tidak disupport,” ungkap Ahmadi.
Menurut Ahmadi, ketika pemprov berharap ada kemandirian, harusnya pemprov menyiapkan segala sesuatunya. Yaitu unit-unit usaha yang yang mampu mencukupi biaya operasionalnya. “MAJT Harus dibantu dari sisi manajemen, agar administrasi bisa menjadi bagian, bagaimana badan usaha itu membantu operasional harus ada pegawai. Bantu juga promosinya,”katanya
Diungkapkan Ahmadi, APBD Jateng 2015 itu Rp 17 triliun, Rp 11 triliun untuk belanja tidak langsung, Rp 6 triliun untuk bina marga membangun jalan. TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Rp 1,1 triliun.
“Masak iya alokasi Rp 30 miliar untuk MAJT kita nggak sanggup. Kami di DPRDakan lihat, akan mengawal anggaran ini. Tahun 2015 hibah KONI saja Rp 50 miliar, sebagai perbandingan, masak ke masjid nggak ada?,”pungkasnya. (JN01)
