SEMARANG, Jowonews.com –Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tampaknya kecolongan dengan keberadaan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Selain terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng sejak 2011, Gafatar ternyata pernah diterima audiensi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerjanya.
Dimana pada 8 Januari 2015 silam, akun Twitter @gafatar pernah menggunggah foto lima pengurus Gafatar berseragam oranye tampak sedang audiensi dengan Ganjar di ruang gubernur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono mengaku tidak tahu jika Gafatar pernah melakukan mediasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dia hanya tahu jika Gafatar pernah ada di Semarang dan pindah ke Kalimantan. “Tapi saya belum tahu secara detil,” cetusnya, Selasa (12/1).
Menurutnya, Gafatar merupakan sebuah organisasi sesat yang memiliki ajaran tidak benar. Beberapa waktu lalu dirinya sempat berbincang dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Gafatar merupakan penganut agama tertentu tapi amalannya tidak sesuai kitab. Menyimpang dan sudah membuat warga merasa resah,” ucapnya.
Cara gerak Gafatar boleh dibilang sembunyi-sembunyi. Pasalnya, banyak warga yang menghilang diduga telah mengikuti kelompok tersebut. Bahkan, PNS Banyumas yang menghilang secara tiba-tiba beberapa waktu lalu juga diduga telah ikut Gafatar.
“Kalau PNS Banyumas itu saya belum bisa memastikan, apakah benar ikut Gafatar atau tidak. Soalnya dia lulusan Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN). Yang jelas, kalau ada anggota PNS yang ketahuan ikut ajaran sesat, pasti akan langsung ditertibkan,” tegasnya.
Meski kini Gafatar telah dicap ajaran sesat, Gubernur Jateng ternyata pernah menerima organisasi tersebut di ruangannya. Diketahui, pada 8 Januari 2015 silam, akun Twitter @gafatar pernah menggunggah foto lima pengurus Gafatar berseragam oranye tampak sedang audiensi dengan Ganjar di ruang gubernur.
Menanggapi hal itu, Kepala Kesbangpol Jateng Achmad Rofai mengakui jika Gafatar pernah terdaftar tahun 2011. Tapi sejak Surat Keterangan Terdaftar (SKT)nya habis 2014, tidak diperpanjang. Dia juga mengakui jika organisasi itu pernah audiesni dengan gubernur. “Tapi tanggal pastinya, saya lupa,” tegasnya. (JN01/JN03)
